Menyorot Tren Baru ASN Poliandri



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Tjahjo Kumolo mengatakan ada tren baru pada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yaitu poliandri. Selama satu tahun ini pihaknya telah menerima 5 laporan kasus poliandri ASN.

"Sekarang yang menjadi tren baru adalah ASN wanita yang punya suami lebih dari satu. Ini fenomena baru, saya banyak memutuskan perkara ini," kata Tjahjo dikutip dari Antaranews, Jumat (28/8/2020). (www.kompas.com 30/8/2020)

Berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 berbunyi "Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami." Artinya ASN tidak boleh melakukan poligami maupun poliandri

Ada beberapa hal yang layak dikritrisi terkait UU No.1 tahun 1975 pasal 3:

Pertama. Adanya larangan poligami dalam UU Perkawinan telah menyalahi hukum Islam. Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat banyak ASN yang berpoligami, meskipun para pelakunya harus mengurus sejumlah persyaratan izin khusus yang begitu rumit. Sedangkan untuk pelarangan poliandri sebenarnya sudah sangat tepat, karena Islam mengharamkan wanita memiliki suami lebih dari satu. 

Hal ini bertujuan untuk menjaga nasab, karena di dalam tubuh wanitalah terdapat rahim (organ reproduksi yang berpengaruh terhadap perkembangbiakan manusia). Jika seorang wanita bersuami lebih dari satu, akan menyebabkan kesulitan menentukan siapa ayah bayi jika terjadi kehamilan. 

Kasus seperti ini jelas akan merusak tatanan sosial di masyarakat. Meskipun saat ini sudah ada alat pendeteksi DNA, namun secara hukum Islam menikahi pria lain saat masih berstatus sebagai istri adalah haram, sama  halnya dengan berzina. Adapun jika si istri merasa tidak puas dengan suami sahnya, sebenarnya tak  mengapa memilih perceraian, kemudian menikah lagi. Bukan malah menikah lagi di saat masih menyandang status istri orang.

Kedua. Tren kasus poliandri mencerminkan buruknya sistem penyelenggara pernikahan (pihak-pihak yang bersangkutan dengan proses pernikahan misalnya penghulu, saksi dan wali).

Seharusnya sebelum terjadinya proses pernikahan, ada upaya meneliti profil calon mempelai baik calon suami ataupun calon istri melalui persyaratan administrasi yang ketat dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pun tejadi pernikahan secara siri seharusnya pihak keluarga, penghulu, perangkat desa/RT dan masyarakat setempat bertanggungjawab meneliti keabsahan status masing-masing calon pengantin. 

Tak dipungkiri selama ini ternyata banyak fakta kasus penipuan atau pemalsuan data masing-masing calon pengantin. Sehingga terjadi proses pernikahan yang sebenarnya tidak sah.

Ketiga. Tren poliandri menggambarkan betapa lemahnya ketahanan keluarga. Kondisi istri yang tidak puas dengan suami kemudian mencari kepuasan pada pria lain. Sedangkan banyak suami yang begitu lemah secara kepemimpinan sehingga tak bisa berbuat banyak terdapat apa-apa yang dilakukan istri. 

Misalnya suami tidak menyadari kelakuan istrinya sehari-hari yang menjalin hubungan dengan pria lain bahkan tidak mengendus perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Hal ini pastinya disebabkan hubungan yang tidak harmonis diantara keduanya. Sebab pasangan suami-istri yang sakinah, mawadah dan rahmah pastinya saling mengetahui aktivitas mereka sehari-hari.

Tren poliandri di kalangan ASN ini menambah daftar panjang kerusakan sosial produk peradaban sekular liberal. Banyaknya kemaksiatan seperti kasus perzinaan, penyimpanan seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual dan sebagainya karena jauhnya masyarakat dari tatanan syariat. Sehingga peradaban rusak ini tak layak dipertahankan. Negeri ini butuh revolusi peradaban melalui penerapan syariat dalam kehidupan yang memuliakan manusia.

Oleh: Nanik Farida Priatmaja

Posting Komentar

0 Komentar