TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Menyikapi Bola Panas Isu Khilafah: Kritisi atau Alergi?



Bola panas isu Khilafah di Indonesia kembali bergulir. Pertarungan opini pro dan kontra antara pendukung dan penentangnya semakin ramai bersahutan di masyarakat, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Media sosial sendiri sempat diramaikan dengan pemutaran film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN) pada tanggal 20 Agustus lalu. 

Sebelum pemutarannya, jagat media sosial ramai berkomentar seputar film dokumenter tersebut. Para pendukung dan para penentang saling bersahutan. Kondisi semakin memanas ketika pelaksanaan siaran langsung, di mana terjadi pemblokiran dengan keterangan bahwa hal itu terjadi akibat keluhan hukum dari pemerintah. Begitupun dalam penayangan kedua masih terjadi pemblokiran yang sama 

Film ini juga mengundang respons dari beberapa tokoh. Ada yang menolak isi film tersebut, seperti guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof. Azyumardi Azra (indopolitika.com, 22/8/2020) dan sejarawan Peter Carey. Ada pula yang mendukung dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Tengku Zulkarnaen dan pakar filsafat pancasila, Prof. Suteki

Bukan hanya filmnya yang menjadi sorotan utama, namun istilah 'Khilafah' inilah yang menjadi titik fokus bahasan yang 'ngeri-ngeri sedap'. Khilafah sendiri adalah sistem pemerintahan yang berasal dari hukum Islam, dikepalai oleh seorang pemimpin yang disebut Khalifah/Imam. Dalam menetapkan kebijakan, Khilafah menggunakan syariat Islam untuk mengatur urusan warga negaranya.

Walaupun cukup populer di masa silam, Khilafah ini seringkali dikatakan tidak cocok, tidak relevan, tertolak, dengan konsep negara bangsa masa kini. Aturan yang berdasarkan agama dikhawatirkan tidak bisa mengakomodir keberagaman dalam konsep masyarakat yang modern. Terdapat ketakutan bahwa Khilafah akan mengancam toleransi umat beragama dan memecah kesatuan negara bangsa.

Pernyataan-pernyataan di atas dapat memancing nalar yang kritis untuk bertanya, berbeda dengan orang yang sudah memiliki pemikiran anti-Khilafah atau anti-Islam, pasti langsung membenarkan pernyataan tersebut. Benarkah tidak ada toleransi beragama jika Khilafah ini diterapkan? Benarkah Khilafah akan memecah belah kesatuan suatu negara? 

Hal ini menarik untuk ditelaah, karena genosida berlandaskan agama seperti tragedi pembantaian dan penyiksaan 8000 muslim di Bosnia atau tragedi Holocaust yang membantai enam juta orang Yahudi di Eropa, tidak ditemukan dalam peradaban Islam. Bahkan tanah Jerusalem yang merupakan tanah penting bagi tiga agama besar, tak banyak bergejolak di bawah kepemimpinan masa kekhilafahan.

Bahkan sebaliknya, sejak masa Nabi Muhammad SAW mengatur masyarakat di Madinah hingga Khalifah selanjutnya, umat Islam hidup berdampingan dengan orang-orang nonmuslim di bawah kepemimpinan Islam. Mereka disebut dengan istilah kafir dzimmiy dalam syariat Islam, yaitu orang-orang non-muslim yang hidup di bawah jaminan negara Islam.

Mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak jauh berbeda sebagai warga negara Mereka berjual beli di pasar, memiliki hak untuk dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, serta dipandang sama di hadapan hukum. Tentu ada yang berbeda dengan warga negara muslim, yaitu dalam hal keyakinan, peribadatan, makanan, pakaian, dan tata cara pernikahan, dikembalikan sesuai agama mereka. 

Warga non muslim juga memiliki kewajiban.  Ketika Khilafah diserang, maka harus ikut melindunginya. Begitupun terdapat pungutan yang dikenal dengan istilah jizyah, yang diambil hanya kepada laki-laki yang mampu. Hal ini diatur secara detail dalam hukum Islam. Begitupun warga muslim memliki kewajiban melindungi negara, dan membayar zakat bagi yang sudah masuk kriteria.

Paparan di atas hanya sekilas gambaran tentang toleransi dalam konsep pemerintahan Islam menurut dalil-dalil syariat yang menjadi landasan sumber hukum Khilafah Islam. Alangkah indahnya jika teori-teori di atas dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, jauh dari kata menakutkan. Apakah ini hanya mimpi tipuan? Romantisme sejarah? Atau akal-akalan dari organisasi tertentu?

Disinilah fungsi akal kita untuk menilainya. Kritis berdiskusi dan mempelajari, atau otomatis menjauhi dan bersikap alergi? Mendalami literatur dan sejarah, atau menolak mentah-mentah? Sayangnya, saat ini banyak stigma negatif dilekatkan pada pembahasan seputar Khilafah. Padahal konsep ini sangat menarik dan layak untuk menjadi bahan diskusi.  

Sebenarnya wajar saja jika isu Khilafah muncul di negeri mayoritas muslim seperti Indonesia, karena toh istilah Khilafah ini muncul dalam literatur-literatur Islam. Apalagi dalam kondisi Indonesia yang sedang bersusah hati, mulai dari pandemi hingga resesi ekonomi. Kerinduan akan Khilafah ini bisa jadi timbul dari naluri yang alami untuk menawarkan solusi bagi negeri  

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (Al Isra:36)

Bukan sekedar menentukan di mana posisi kita, pro atau kontra, kritis atau alergi. Tapi bagaimana kita mengaktifkan nalar disertai keikhlasan, dan dia yang akan menjawabnya dengan tuntunan dari Sang Pencipta.[]


Oleh: Staviera A., dr.

Posting Komentar

0 Komentar