+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Menurut Penjajah Belanda, Khilafah Sangat Berbahaya

Foto: Screenshot acara Follback Dakwah


Segala upaya dilakukan penjajah untuk menguburkan jejak khilafah di Nusantara. Parahnya, hal yang sama dilakukan pula oleh rezim sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini. Namun jejak itu tetap saja muncul. Rubrik Fokus Tabloid Media Umat edisi 272 (pertengahan Agustus 2020) mengangkat tema tersebut.  

Untuk mengupas masalah tersebut Host Follback Dakwah Kholid Mawardi mewawancarai Jurnalis Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dalam Bincang Tabloid Media Umat Edisi 6: Meski Dikubur, Jejak Khilafah Tetap Saja Muncul (Membedah Rubrik Fokus Tabloid Media Umat edisi 272 Meski Dikubur, Jejak Khilafah Tetap Saja Muncul), Senin 24 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB di kanal Youtube Follback Dakwah. Berikut petikannya. 

Tema yang diangkat dalam rubrik fokus “Meski Dikubur, Jejak Khilafah Tetap Saja Muncul”. Mohon dijelaskan dari tema tersebut… 

Ya, penguburan itu bisa dalam banyak perspektif. Dalam perspektif sejarah itu artinya kejadian penting di masa lalu tidak dituliskan dengan tujuan agar tidak diketahui generasi sekarang. Menghilangkan jejaklah. 

Sedangkan dalam persepektif politik salah satunya dengan membuat kebijakan atau berbagai cara untuk membungkam lawan mengungkapkan kebenaran di masa lalu. 
Nah, dalam rubrik fokus tabloid Media Umat edisi 272 ini, edisi terbaru, dua perspektif itu tercakup. Di awal tulisan mengambil setting Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 pada 2015 di Jogja. 

Saat itu panitia mewanti-wanti delegasi HTI yakni Ustaz Ismail Yusanto dan Ust Rahmat Kurnia untuk tidak berbicara tentang khilafah pada kongres tersebut. Nah, itu upaya menguburnya secara politik. 

Tapi siapa sangka pada sambutannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuono X mengonfirmasi hubungan Kesultanan Yogyakarta (sebelumnya bernama Kesultanan Demak) dengan Khilafah Utsmani. 

“Pada 1479, Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah, Sultan Demak pertama, sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, perwakilan Kekhalifahan Islam (Turki) untuk Tanah Jawa, dengan penyerahan bendera Laa ilaaha illa Allah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain Kiswah Ka'bah, dan bendera bertuliskan Muhammadurrasulullah berwarna hijau, Duplikatnya, tersimpan di Kraton Yogyakarta sebagai pusaka, penanda keabsahan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat wakil Kekhalifahan Turki.” 

Jadi pernyataan Sri Sultan itu juga memunculkan jejak penting yang selama ini dikubur. 

Nah, tentu saja itu membuat terkejut banyak pihak. Salah satunya seperti yang dinyatakan almarhum Prof. Yunahar Ilyas, “Bahwa ternyata Khilafah Utsmaniyah itu jangkauannya mencapai Indonesia, dulu kita kira tidak ada. Yang pernah kita dengar itu Aceh, tapi bukan bagian melainkan kerja sama, bantuan militer. Tapi sekarang jadi tahu dengan informasi dari Sultan itu bahwa ternyata kesultanan di Indonesia menjadi bagian dari kekhilafahan,” ujarnya kepada Media Umat di sela sela acara.

Apakah fakta-fakta yang ada di negeri ini menunjukkan bahwa Khilafah itu pernah ada….

Iya, dan keislaman kita ini bukti yang tak bisa terbantahkan. 

Dan punya pengaruh terhadap negeri ini...

Tentu saja, nenek moyang kita di negeri ini dahulu hidup dalam kemusyrikan lalu open mind dengan kebenaran Islam yang didakwahkan oleh para ulama yang tentu saja sebagiannya merupakan utusan dari Khalifah.   

Apakah fakta tadi bisa dipertanggungjawabkan…

Tentu saja, catatan sejarah hubungan khilafah dengan Nusantara setidaknya diawali sejak Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Budha yang beribu kota di Palembang tersebut pernah dua kali mengirimkan surat kepada Khilafah Islam di era Khilafah Umayah. Pertama pada masa Khalifah Muawiyah I (berkuasa 661 — 680 Masehi).  
 
Dan untuk surat yang kedua dikirimkan kepada Khalifah Umar bin Abdul-Aziz (berkuasa 717— 720 M). Surat kedua didokumentasikan oleh Abdul Rabbih (860-940 M) dalam karyanya Al-Iqdul Farid. Potongan surat tersebut berbunyi: “…Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya, dan menjelaskan kepada saya hukum-hukumnya.” 
 
Sejarawan SQ Fatimi memperkirakan surat-surat itu diterima Khalifah sekira tahun 100H/717. Dua surat itu bisa dikatakan sebagai titik awal Islam masuk ke Nusantara meskipun juga Raja Sriwijaya beserta jajaran pemerintahannya sudah berinteraksi dengan para pedagang Islam yang datang ke Nusantara. Bahkan berdasarkan penelitian yang dituangkan pada film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara, sejarawan Nicko Pandawa menyakatan Islam sudah masuk ke Nusantara sejak masa Khulafaur Rasyidin. 

Ini menunjukkan Islam masuk ke Indonesia awal-awal beradaban Islam (abad ke-7); bukan abad ke-13 seperti yang dinyatakan Penasehat Urusan Pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda Christiaan Snouck Hurgronje yang kadung diadopsi dalam buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah.

Perlahan tapi pasti, seiring semakin masifnya dakwah diterima, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Budha berganti menjadi berbagai kesultanan Islam. 
 
Apakah ada kaitan khilafah dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan...

Lebih pasnya sih bukan bangsa Indonesia, saat itu karena bangsa Indonesia belum ada. Bangsa Indonesia itu mengacu kepada wilayah Jawi alias Nusantara (atau bahasa sekarangnya Asia Tenggara) yang dijajah Belanda. 

Karena Jawi atau Nusantara lainnya, seperti Kesultanan Bangala (sekarang Bangladesh, Kesulatanan Arakan (sekarang Myanmar), Kesultanan Temasek (sekarang Singapura), Kesultanan Johor (sekarang Malaysia), Kesultanan Brunei (masih Brunei) itu dijajah Inggris. Kesultanan Sulu (sekarang Filipina) dijajah Spanyol kemudian Amerika. 
 
Nah, mereka berjuang bukan karena kebangsaan, tetapi semata-mata karena memang Islam mengharamkan penjajahan serta mewajibkan kaum Muslimin berjihad melawan kafir penjajah. 

Nah, apa peran Khalifah terkait Nusantara yang kini jadi Indonesia?

Dalam arsip nomor E-8009 di Museum Arsip Istana Topkapi terdapat surat dari Sultan Kesultanan Aceh Darussalam ketiga Alauddin Riayat Syah al-Qahhar (berkuasa 1537-1571), (Kesultanan Aceh itu meneruskan Kesultanan Samudera Pasai). Surat tersebut ditujukan kepada Khalifah Sulaiman al-Qanuni di Istanbul pada tahun 1566. Dalam surat itu ia menyatakan baiatnya kepada Khilafah Utsmaniyah dan memohon agar dikirimi bantuan militer ke Aceh untuk melawan Portugis yang bermarkas di Malaka. 

Pengganti Khalifah Sulaiman al-Qanuni, yakni Salim II, mengabulkan permohonan Sultan al-Qahhar dan mengirimkan bala bantuan militer ke Aceh. Dalam surat balasannya kepada Sultan Aceh itu, Khalifah Salim II menulis bahwa melindungi Islam dan negeri-negeri Islam adalah salah satu tugas penting yang diemban oleh Khilafah Utsmaniyah. Khalifah Salim II pun menunjuk kepala provinsi (sancak) Alexandria di Mesir, Kurdoglu Hizir Reis, untuk menjadi panglima perang dan dikirim ke Aceh demi memerangi kaum kafir Portugis dengan pertolongan Allah dan Rasul-Nya (BOA, A.DVNS.MHM, 7/244).

Dengan bantuan yang didapat dari Khilafah Utsmaniyah ini, Sultan al-Qahhar dari Aceh dapat menyerang Portugis di Malaka pada 20 Januari 1568 dengan kekuatan 15.000 tentara Aceh, 400 Jannisaries Utsmaniyah dan 200 meriam perunggu. 

Selain Sultan Aceh, para sultan lain di Nusantara selama abad ke-16 juga beraliansi dan menyiratkan kekaguman yang mendalam kepada Khilafah Utsmaniyah. Sultan Babullah bin Khairun di Ternate bekerja sama dengan 20 orang ahli senjata dan tentara Khilafah Utsmaniyah ketika memerangi Portugis di Maluku sepanjang tahun 1570-1575. 

Berkat semangat jihad dan kerja sama yang luar biasa antara kaum Muslim di Maluku dan pasukan Khilafah Utsmaniyah, Portugis dapat dihengkangkan dari Bumi Maluku untuk selama-lamanya.

Ooh jadi bukan karena kebangsaan atau nasionalisme ya?

Bukaan! Bahkan ketika Belanda lagi kuat-kuatnya mencengkeram Nusantara yang saat ini menjadi Indonesia, dalam waktu yang lain ibu kota khilafah juga sedang diguncang Inggris. Negeri-negeri Islam lain juga sedang dijajah berbagai negara Eropa dan Amerika, Sultan Abdul Hamid II, Khalifah Khilafah Utsmani saat itu, tetap menyerukan kesatuan negeri-negeri Islam dengan istilah Pan Islamisme-nya dan itu disambut hangat kaum Muslimin yang tetap teguh melawan Belanda.

Dengan kata lain, Belanda menyadari bahwa khilafah adalah pilar Islam. Dan Belanda menyadari bahwa pilar Islam ini memotivasi umat Islam Indonesia untuk terus menerus melawan penjajahan Belanda. 

Inilah yang dikatakan oleh surat kabar Het Nieuws van den Dag pada 1897:

“Pemerintah kita bisa mendapat banyak masalah dari ini. Karena, bagi kita, pan-Islamisme juga adalah musuh terbesar dan terhebat bagi perdamaian di wilayah koloni kita, sama seperti untuk semua negara Eropa lainnya yang menjadikan orang-orang Mohammedan sebagai subjek atau pihak yang mereka tundukkan.”

Mohammedan itu sebutan atau ejekan Belanda kepada Islam, agar seolah-olah Islam itu buatan manusia yang bernama Muhammad, bukan buatan Allah SWT dan memang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah SWT.

Kok Belanda takut sama Pan Islamisme ya?

Sebutan “Pan Islamisme” yang dimaksud surat kabar Het Nieuws van den Dag adalah strategi politik luar negeri Khilafah Utsmaniyah yang dicanangkan Khalifah Sultan Abdul Hamid II untuk menggabungkan negeri-negeri Islam di bawah satu komando, satu kekuasaan di bawah Kekhilafahan Utsmaniyah. 

Hal ini berbeda dengan istilah Pan Islamisme-nya Jamaluddin al-Afghani yang muncul belakangan dan hanya sekadar solidaritas antar umat Islam dalam bingkai negara-bangsa. 

Dari sini bisa dipahami walaupun sama-sama menyerukan Pan Islamisme, Jamaluddin al-Afghani dianggap agen Inggris oleh Sultan Abdul Hamid II, karena Pan Islamisme ala Jamaluddin al-Afghani justru menyuburkan keretakan kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. 

Pemerintah Belanda menyadari bahayanya Pan Islamisme Sultan Abdul Hamid II bagi kolonial, seperti yang ditunjukkan oleh sebuah laporan di surat kabar Nieuw Tilburgsche Courant tahun 1898:

“Saat diskusi mengenai anggaran untuk pemerintahan kolonial di Indonesia pada tahun 1899, Mr. De Waal Malefijt mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya Mohammedanisme di Indonesia, yang menyebabkan pengaruh pan-Islamisme meningkat.”

Dari berbagai media kuno Belanda tersebut dapat disimpulkan, kesadaran “hanya aturan Islam yang diterapkan khilafahlah yang sah dan aturan kufur yang diterapkan penjajah tidak sah” tersebut yang mendorong kaum Muslimin di Nusantara berjihad melawan Belanda.
Hal itu diungkapkan surat kabar Algemeen Handelsblad pada 2 Februari 1910:

“Para penceramah menjelaskan bahwa bagi orang-orang Mohammedan hanya aturan Khalifah—Sultan Turki—yang merupakan aturan yang sah. Mereka melihat bahwa semua aturan lainnya tidak sah, termasuk aturan kita di Indonesia. Karena itu, ajaran tentang Khilafah adalah elemen yang sangat berbahaya.” 

Itu kan jelas yang menyatakan khilafah berbahaya itu penjajah. Kok sekarang yang ngomong, mohon maaf, bukan langsung penjajah yang ngomong… Ada apa kira-kira?

Itulah fakta generasi sekarang yang di benaknya masih ada jejak-jejak penjajah.
Rezim pun demikian. Kasus terbaru, selain tidak mau menonton film dokumenter sejarah Jejak Khilafah di Nusantara (JKdN), pemerintah berkali-kali memblokir penayangan perdana film yang murni sejarah berdasarkan fakta primer dan sekunder tersebut. Berkali-kali pula tim IT panitia JKdN berhasil melawannya. Sehingga pemutaran film tersebut berhasil tayang hingga akhir. Alhamdulillah.[] 


Oleh: Ika Mawar
Wawancara versi videonya dapat disimak di https://www.youtube.com/watch?v=intL8Ed6738

Posting Komentar

0 Komentar