TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Menjaga Ulama: Menjaga Umat, Bangsa, dan Agama



Ulama dipandangan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim adalah sosok yang dihormati dan dicintai. Hadirnya para ulama dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi penyejuk hati. Namun, bagai karam di darat, di wilayah yang menghormati ulama nyatanya ulama sendiri tak terhindarkan dari tindakan kriminal. Innalillahi wa inna ilahi raji’un, musibah ini terjadi pada ulama kita Syekh Ali Jaber yang menjadi korban insiden penusukan saat di atas panggung dalam acara wisuda hafalan Al Quran. [republika.co.id/14/09/20]. Jelas ini adalah bencana bagi negeri dengan penduduk mayoritas muslim.

Sebuah kezaliman yang hakiki, ketika kita dapati di Indonesia sendiri kasus ini bukanlah satu-satunya kasus yang mencelakakan ulama. Di tahun 2018 lalu, sudah ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa ulama telah tersakiti. Sebagai contoh Alm. Ustaz HR Prawoto mengalami tindak kekerasan di kediamannya oleh orang yang diduga gangguan jiwa. Pada tahun yang sama KH Umar Basri pun mendapatkan penyerangan tak disangka oleh orang tak dikenal. [banjarmasin.tribunnews.com/16/09/20]. Tak hanya ulama, di tahun ini Imam Masjid Al Falah Pekanbaru turut menjadi korban penusukan oleh pelaku yang berusia 24 tahun. [nasional.tempo.co/15/09/20].

Sedihnya kasus yang kian marak terjadi ini belum memiliki solusi hakiki untuk melindungi para ahli agama. Masyarakat turut khawatir jika ini terus berlanjut seakan-akan sejarah buruk yang pernah terjadi di masa lalu kembali terjadi. Maka keriuhan yang terjadi di masyarakat ini butuh peran negara untuk bisa menjamin keamanan ahli agama.

Menanggapi kasus yang terjadi Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, berpendapat, “Pemerintah menjamin kebebasan ulama untuk terus berdakwah amar makruf nahi munkar dan saya mengintruksikan agar semua aparat menjamin keamanan kepada para ulama yang berdakwah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di era covid-19.” [republika.co.id/14/09/20]. 

Pernyataan di atas adalah sebuah pendapat yang bisa merupakan bentuk kepedulian terhadap permasalahan ulama yang sedang terjadi. Tapi tetap saja pernyataan tidak bisa menjadi sebuah jaminan akan keamanan para ahli agama dalam melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat. Negara dituntut untuk harus lebih memperhatikan kasus ini secara serius dan bergerak cepat. Karena keselamatan ulama juga kunci keselamatan umat, bangsa dan agama yang suci ini.

Keselamatan ulama menjadi tanggung jawab dari sistem keamanan. Saat ini masyarakat diviralkan dengan sebuah video yang menunjukkan adanya pintu teralis di dalam masjid, tepatnya di mimbar tempat khatib menyampaikan khotbah. Alasannya tiada lain adalah bentuk penjagaan agar tidak ada penyerangan kepada ulama atau imam masjid. [dream.co.id/21/09/20]. Memang yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggapi kasus yang tengah panas terjadi bukanlah kesalahan. Solusi tersebut adalah solusi yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Tapi jika disesuaikan dengan pernyatanan Mahfud MD, perlindungan dan penjagaan oleh anggota keamanan negara yang menjadi tugasnya tetap harus dilakukan.

Solusi tidak berhenti dari keterjaminan keselamatan fisik ulama saja. Kinerja polisi yang diapresiasi oleh sejumlah tokoh agama terkait kasus penusukan Syekh Ali Jaber, tidaklah cukup. Karena tugas perlindungan tidak cukup sampai di situ. Penggalian dan pendalaman fakta terkait kasus yang sama bisa menjadi acuan pergerakan sistem keamanan untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Namun tersadar, kala perlindungan ulama tidak memiliki payung hukum yang rasa-rasanya pergerakan menjadi terbatas.

Kebutuhan payung hukum sebagai kunci penyelesaian kasus ini disampaikan salah satu anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih. Dia mendesak para pengampu kepentingan untuk merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ulama yang kini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. [nasional.sindonews.com/14/09/20]. RUU Perlindungan Ulama yang diusung oleh Fraksi PKS, PKB, dan PPP dianggap sebagai solusi dari kasus yang baru-baru ini terjadi. Bahkan menjadi angin segar untuk menguatkan kedudukan RUU ini agar segera disahkan.

Hadirnya angin segar tidak bisa menjadi solusi juga pada sistem sekularisme saat ini. Terlebih di masa ini penyematan julukan ulama tidak ada standarisasinya. Khawatir tokoh-tokoh yang dianggap ulama oleh masyarakat, namun faktanya menyebarkan pemahaman yang bertentangan dengan Islam akan terlindungi oleh adanya RUU ini. Meski wacana tentang adanya sertifikasi ulama yang digulirkan oleh Menteri Agama juga diperlukan untuk memberikan solusi dalam standarisari kualitas ulama. Ternyata faktanya kebijakan sertifikasi ulama ini berpeluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintah demi membungkam suara-suara ulama yang tidak sejalan. Terbukti sekali bahwa sistem sekularisme tidak bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Lalu solusi apa yang bisa dihadirkan?

Selaku umat Islam yang sadar bahwa pedoman hidupnya adalah Al Quran dan As Sunnah, maka alangkah baiknya jika kita mengembalikan pemecahan persoalan masalah pada sumbernya. Allah berfirman dalam Kitab-Nya:

“… Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama…” (TQS. Fathir: 28).
Berkaitan dengan ayat di atas Ibnu Abbas ra., pernah berkata:

“Mereka (ulama) adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan hakikat orang yang mengetahui Allah swt., adalah siapa saja yang tidak menyekutukan Allah swt., menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, menjaga pesan-pesan ketuhanan-Nya, dan dia yakin akan bertemu Allah swt., dan semua amal perbuatannya akan dievaluasi.”

Ilmu di atas memberikan pengetahuan bagi kita bahwa kategori ulama yang sesungguhnya adalah orang yang takut kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang dirincikan oleh Ibnu Abbas ra. Terbukti pula dengan kadar ketakutannya terhadap Allah swt., kedudukan ulama lebih tinggi dibanding seluruh orang mukmin. Allah berfirman:

“Katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui?” (TQS. Az-Zumar: 9). Maka perbedaan ilmu antara umat Islam menjadikan ulama sebagai sumber rujukan umat dalam memberantas kebodohan. Sebagaimana Allah berfirman:
“Maka bertanyalah kalian kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.” (TQS. An-Nahl: 43).

Hal ini menjadikan urgensitas kedudukan ulama di tengah-tengah umat Islam. Tersebutkan pula bahwa ulama adalah pewaris nabi. Rasulullah saw., bersabda, “Sungguh ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambil ilmu itu, ia telah mendapatkan bagian terbanyak (dari warisan para nabi).” (HR. Tirmidzi: 2682).

Kehadiran ulama adalah mewariskan ilmu Islam, termasuk mewariskan pengetahuan mengenai kebangkitan Islam di tengah-tengah umat. Karena ketiadaannya akan menimbulkan kemudaratan yang besar bagi umat Islam, bangsa, dan agama ini sendiri. Hal itu akan membentuk kesadaran bagi umat agar memuliakan ulama dan tidak akan menyakitinya. Namun perlu juga sebuah sistem yang memberikan jaminan perlindungan terhadap ulama. Jika ditilik dari konsep Islam sendiri, hadirnya negara yang menegakkan syariat Islam yang merupakan warisan nabi adalah solusi hakiki. 

Dalam Hadits Riwayat At-Tirmidzi dikatakan Rasulullah saw., bersabda, “Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan aman dalam hal diri dan keluarganya, sehat fisiknya dan ia mempunyai makanan harinya, maka seolah-olah ia mendapatkan dunia.”

Maka pemenuhan keamanan untuk ulama bahkan seluruh rakyat dengan sistem uqubat (sanksi) yang berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa) dengan landasan aqidah akan menjadi sebuah solusi untuk menundukkan para pelaku kejahatan.
Allahu’alam bis shawwab.[]

Oleh: Fitri Hidayahtika

Posting Komentar

0 Komentar