TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Meneropong Proyek Ibukota Baru dan Kebijakan Pelarangan Ekspor Nikel



Pemindahan ibu kota masih terus dipaksakan berjalan di tengah pandemi yang belum memperlihatkan tanda-tanda penurunan. Sementara Indonesia juga sedang mengalami resesi, ditandai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan selama dua kuartal. Pada kuartal I turun ke 3% dan kuartal II jatuh ke angka -5,32%. Kenapa masih dijalankan? apa kaitannya dengan kebijakan pelarangan ekspor nikel? 

Dilihat dari potensinya, Kalimantan mendominasi kepemilikan cadangan batubara terbesar di Indonesia. “Kalimantan tercatat sebagai wilayah yang menyimpan cadangan batubara terbesar, yaitu 14,9 miliar ton, disusul oleh Sumatera 11,2 miliar ton, dan Sulawesi 0,12 juta ton. Untuk wilayah Kalimantan, cadangan terbesar berada di wilayah Kalimantan Timur sebesar 7,5 miliar ton, Kalimantan Selatan sebesar 4,2 miliar ton dan Kalimantan Tengah 2,1 miliar ton”. (esdm.go.id)

Potensi cadangan minyak bumi juga terdapat di daerah Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam (Kalimantan Timur); Rantau, Tanjung, dan Amuntai (Kalimantan Selatan). Serta jangan lupa cadangan migas terbesar di dunia yang letaknya dekat dengan pulau Kalimantan, yaitu Laut Natuna.

Ditambah lagi teori yang mengatakan bahwa di bawah lapisan batubara akan besar kemungkinan terdapat minyak bumi, semakin membuat pulau Kalimantan begitu digemari dalam dunia pertambangan. Akan banyak negara yang memperebutkannya. Karena siapa saja yang mampu menguasai sumber daya alam dan industri, maka mereka akan menguasai dunia. 

Lalu kita berpindah ke Sulawesi. Sulawesi ternyata juga memiliki prospek yang sangat menjanjikan beberapa tahun ke depan. Diketahui bersama bahwa dunia sedang berlomba untuk meninggalkan sumber daya fosil dan beralih ke sumber daya terbarukan. Dunia sudah ingin beralih dari penggunaan bahan bakar industri fosil ke penggunaan bahan bakar listrik dalam bentuk baterai.

Penggunaan baterai membutuhkan sumber bahan baku seperti nikel dan lithium. Di Indonesia sendiri, sumber daya nikel yang terbesar terdapat di Sulawesi, utamanya di Morowali Sulawesi Tengah dan di Kolaka Sulawesi Tenggara. 
Sehingga pemindahan ibukota sekaligus kebijakan pelarangan ekspor nikel tentu bukan kebijakan yang tanpa sebab, melainkan keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu pengendalian energi fosil dan energi baterai. 

Untuk siapakah semua itu? 
Mari kita ulas sedikit satu persatu. 

Pertama, untuk pembiayaan pemindahan ibukota, APBN hanya membiayai 19,2%, selebihnya yaitu dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 54,4% serta pendanaan swasta 26,4%. Pemerintah lebih banyak berharap dari sektor investasi. Beberapa negara yang berencana ikut investasi pemindahan ibukota Indonesia yaitu: Jepang, China dan UEA. Namun karena rekam jejak buruk yang dimiliki Jepang, akhirnya Indonesia lebih tertarik dengan investasi China yang lebih meyakinkan dan UEA sebagai negara terbesar Timur Tengah.

Kedua, pelarangan ekspor nikel, padahal investasi proyek smelter nikel di Indonesia masih didominasi oleh China. Apalagi, kebijakan pelarangan ekspor nikel ini dipercepat setelah tiga perusahaan besar smelter milik China telah beroperasi 100%, yakni PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, PT Virtu Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan PT Weda Bay Nickel (WBN) di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Semakin menguatkan dugaan bahwa kebijakan yang mendadak ini adalah mengikuti kemauan China.

Walhasil Ternyata, upaya pengendalian energi ini justru lebih banyak menguntungkan China. Mulai dari pembiayaan mega proyek ibukota di Kalimantan, hingga hilirisasi pemurnian nikel yang ada di Sulawesi. China tampil sebagai investor yang meyakinkan bagi Indonesia. Telah diketahui bersama bahwa Cina melalui program BRI-nya telah berhasil meyakinkan negara-negara yang masuk dalam jalurnya untuk berinvestasi dengannya. China mampu memberikan pinjaman yang dibutuhkan negara-negara berkembang dengan sangat mudah. Negara berkembang mana yang tidak akan tergiur dengan hal ini? Apalagi jika sedang dalam keadaan ekonomi yang terhimpit. 

Namun jika tidak bijak maka bisa menjadi bumerang sendiri. Tercatat beberapa negara yang telah bangkrut dan jatuh dalam cengkaraman China seperti Zimbabwe dan Sri Lanka. Atau tidak usah jauh-jauh, berkaca dari negara tetangga Brunei Darussalam yang tidak lagi mengandalkan minyak dan gas sebagai sumber ekonomi utama. Brunei mencari jalan kerjasama dengan negara lain dalam hal pemulihan ekonominya dan disambut baik oleh China. Hasilnya, Brunei tidak banyak berkomentar terkait klaim China atas Laut China Selatan.

Laut China Selatan dan Laut China yang berdekatan dengan Kalimantan tentu menjadi nilai plus tersendiri bagi China. Tidak heran jika banyak yang menilai dari sisi geopolitiknya, pemindahan ibukota ini adalah hasil dikte dari negeri tirai bambu tersebut. Posisi Kalimantan yang sangat strategis dari potensi kekayaan alam dan jalur laut dan dekat dengan Sulawesi akan sangat menguatkan hegemoni China atas Indonesia. Setidaknya, China bisa menguasai energi fosil dan energi baterai yang dimiliki Indonesia dulu. Lalu selanjutnya menuju klaim atas Laut China Selatan yang telah lama dilirik oleh mereka.

Sementara rakyat dapat apa? Dibandingkan dengan keuntungan yang akan diraih oleh China, keuntungan yang dijanjikan kepada rakyat tidak tidak ada apa-apanya. Malah kerugian yang akan didapatkan rakyat jauh lebih besar. Ancaman ketimpangan ekonomi karena sumber penghasilan yang direnggut, kriminalitas yang semakin naik serta penguasaan oligarki terhadap tanah kelahirannya terus membayangi di balik proyek ini. Hingga klimaksnya nanti jika kedaulatan Indonesia akhirnya benar-benar jatuh dalam genggaman China di depan mata.

Ada begitu banyak prespektif mengenai kebijakan ini yang tentunya juga tidak bisa diabaikan. Namun rencana kebijakan ini sudah final duluan. Bahkan pemerintah terlihat serius menjalankannya. Terlihat bahwa meski saat ini para negara terpukul mundur oleh wabah pandemi, pemerintah Indonesia tidak teralihkan dari mega proyek pemindahan ibukota ini. “Beberapa kegiatan yang sifatnya infrastruktur dasar di Kota Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur, tetap disiapkan dan dilakukan. Infrastruktur dasar tersebut berupa jalan dan ketersediaan air” (Harianjogja.com).

Lalu sampai kapan kita mau menyadarinya? Sejak awal Indonesia telah terperangkap dalam debt trap negara kapitalis. Sehingga kepentingan rakyat menjadi tersisihkan. Tidak heran pemerintah lebih fokus pada kalkulasi pertumbuhan ekonomi. Padahal nyawa rakyat sedang ternacam oleh wabah pandemi. Perkara ini tidak akan pernah selesai selama pemerintah masih menjalankan negara dengan paradigma kapitalisme dan rakyatnya diam mengaminkan kapitalisme terus diterapkan di Indonesia.

Bagaimana solusinya?
Indonesia harus berani meninggalkan segala bentuk pinjaman hutang dari luar negeri. Perkuat ekonomi sektor riil. Ganti jantung perekonomian dari bank menjadi terpusat pada kas pendapataan negara (Baitul mal) yang bersumber dari fa’i, ghanimah, kharaj, pemasukan dari harta milik umum, pemasukan dari milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta zakat. 

Selanjutnya setelah menguat baru kita buat industri besar milik sendiri untuk mengelola kekayaan alam kita. Di Indonesia sudah terlalu banyak tenaga ahli yang tidak diberdayakan. Tinggalkan para penambang dan investor luar negeri yang mengeruk kekayaan alam kita. SDA adalah kepemilikan umum, maka sistem pengelolaannya menggunakan sistem sentralisasi. Dari sistem ini dapat digunakan untuk pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum dan juga pemanfaatan di bawah pengelolaan negara.

Dengan begitu kita tidak usah takut upaya embargo asing maupun aseng terkhusus China yang terlihat sangat bernafsu menjebaki para negara berkembang saat ini. Ketika ekonomi sudah bisa mandiri, China bahkan Amerika sekalipun akan berpikir seribu kali jika ingin menjadi pesaing. Sayangnya itu hanya bisa terwujud dalam sistem khilafah islamiyyah yang mengikuti manhaj kenabian.

Tentunya hal ini tidak dapat terwujud jika masih menggunakan demokrasi. Semua itu akan ditentang oleh mereka yang punya ambisi kepentingan yang menjadi agen dari mereka yang punya ambisi global. Sementara dalam demokrasi yang berduitlah yang akan menang. Yah paling minimal jika ingin mengubah sistem dari dalam harus punya pemodal yang bisa menyaingi keluarga Rostchild atau Rockefeller donatur world bank dan IMF. Memangnya world bank dan IMF itu juga mau dimodali yang bukan se-ideologinya? Memangnya mampu menciptakan keuangan sendiri tanpa mengikuti aturan mereka?

Solusinya hanya ketika masyarakat intelektual sadar dan bersatu meninggalkan sistem demokrasi yang sudah usang dan berkarat ini menuju peradaban baru yang mulia dan sesuai dengan fitrah kita sebagai makhluk pencipta alam semesta ini. Mengganti sistem demokrasi dengan khilafah. Membuang kapitalisme dan sosialisme, lalu menginstall Islam. Wallahu a’lam.[]

Oleh: Ibrahim 
Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Makassar

Posting Komentar

0 Komentar