TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Menag Akui Belum Pernah Ada UU dan Majelis Ulama yang Menyatakan Khilafah Terlarang

Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. Sumber foto: TEMPO/Subekti.



TintaSiyasi.com-- Menteri Agama Fachrul Razi  mengakui belum pernah ada undang-undang dan majelis ulama yang menyatakan bahwa khilafah ajaran terlarang. 

"Misalnya khilafah itu tidak dilarang, belum ada, belum pernah ada UU yang melarang khilafah, dan belum pernah ada majelis ulama yang menyatakan bahwa khilafah itu terlarang," pinta Fachrul dalam webinar 'Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara', Rabu (2/9/2020) dari finance.detik.com (2/9/2020).

Namun demikian, Menag tidak menginginkan pemikiran tentang khilafah diterima di ASN. "Tapi pemikiran-pemikiran seperti itu sebaiknya tidak usah kita terima di ASN,"  sanggahnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Agama, Kepala BNPT, Kepala BKN serta Kepala Daerah lainnya siang tadi meluncurkan aplikasi ASN No Radikal. Aplikasi ini ditujukan untuk membasmi paham radikalisme di lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menguatkan upaya tersebut, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memberi usulan khusus terkait penerimaan CPNS. Ia meminta agar seleksi CPNS dibuat lebih ketat dan tidak menerima peserta-peserta yang terindikasi memiliki paham keagamaan tertentu seperti pro khilafah.

"Kalau kita bicara soal radikalime ASN, maka banyak tempat yang perlu kita waspadai. Tempat pertama adalah pada saat dia masuk, kalau tidak kita seleksi dengan baik, khawatir kita benih-benih atau pemikiran radikal itu akan masuk ke dalam ASN," terangnya.

Ia berharap agar seleksi CPNS lebih ketat dalam menyeleksi para pesertanya.

"Kemampuan kitalah mendeteksi mana ada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh seperti itu, tidak usah," pungkasnya.[]


Reporter: Ika Mawar

Posting Komentar

0 Komentar