TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Mampukah Kesetaraan Upah Menjamin Kesejahteraan Kaum Perempuan?




Karakter negara kapitalis menjadikan terpenuhinya kesenangan jasadi atau materi sebagai standar kebahagiaan menjadikan manusia berlomba-lomba meraup harta sebanyak-banyaknya tak terkecuali kaum perempuan. Kiprah kaum perempuan di ranah publik dinilai mampu mempengaruhi kestabilan ekonomi. Sehingga tak heran aneka program, lapangan kerja, aktivitas produksi hingga distribusi melibatkan kaum perempuan. Bahkan di segala bidang kehidupan kaum perempuan tak boleh kalah berkuasa dengan kaum lelaki. Misalnya terkait kesetaraan upah.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Upah pada 1958, lebih dari 60 tahun lalu. Pentingnya kesetaraan upah bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan bernilai sama tidak mengalami perubahan.

Ida menyatakan, dengan mempertimbangkan kesenjangan gender di pasar kerja saat ini, kementerian bersama dengan semua mitra sosial dan organisasi internasional, terus mendorong aksi bersama menentang diskriminasi berbasis gender di tempat kerja.

"Ini saatnya bagi perempuan dan laki-laki untuk dihargai secara setara berdasarkan bakat, hasil kerja dan kompetensi, dan bukan berdasarkan gender,” ujar Menteri Ida.(https://entrepreneur.bisnis.com/read/20200921/52/1294380/perempuan-terima-upah-lebih-rendah-dibandingkan-dengan-laki-laki, 21/9/20)

Kesetaraan upah seolah memang menghibur hati kaum perempuan yang bekerja di sektor publik. Namun faktanya hingga saat ini masih banyak problematika yang tengah melanda kaum perempuan secara umum, tak hanya yang aktif bekerja di ranah publik. Kasus KDRT, pelecehan seksual, traficking, perselingkuhan dan sebagainya.

Adapun jika kaum perempuan memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki, hal ini pun juga tak menjamin menjadikan kaum perempuan sejahtera. Pasalnya akar permasalahan terjadinya kesenjangan atau yang menjadikan kaum perempuan tak sejahtera bukan karena masalah kesenjangan upah tapi penerapan sistem kapitalis yang mensuasanakan dan memicu kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Selama ini kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan hanya diselesaikan dengan seremonial tahunan setiap peringatan Hari Kesetaraan Upah. Wujud nyata yang dilakukan aktivis perempuan ataupun pemerintah nyatanya tak mampu mensolusi. Misalnya hadirnya program-program khusus untuk kaum perempuan ataupun undang-undang yang dibuat khusus untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Hal ini tak surut menyelesaikan permasalahan kaum perempuan atau menjadikan kaum perempuan sejahtera.

Perhatian terhadap kesejahteraan perempuan selama ini dilakukan dengan cara ekspolitatif yang mendorong kaum perempuan bekerja di ranah publik tanpa khawatir terhadap kesenjangan upah, kesesuaian dengan fitrah dan keselamatan kaum perempuan. Disatusisi negara menjembatani kaum perempuan meninggalkan peran domestik dan bekerja di ranah publik dengan banyaknya kesempatan kerja kaum perempuan dibanding laki-laki. Sosok perempuan yang sempurna di mata masyarakat kapitalis dinilai dengan kemampuannya mandiri secara ekonomi, menghasilkan uang dengan jerih payahnya sendiri tanpa bergantung atau meminta kepada orang lain (misalnya suami). Sehingga negara tak lagi dipusingkan dengan keharusan menjamin kesejahteraan kaum perempuan.

Islam hadir memuliakan manusia secara umum. Bukan hanya kaum perempuan. Kesejahteraan kaum perempuan terjamin dengan menempatkan kaum perempuan sesuai fitrahnya yaitu sebagai ibu pengatur rumah tangga dan pendidik bagi anak-anaknya. Islam pun tak melarang kaum perempuan yang ingin berkiprah di ranah publik. 

Beginilah cara Islam mengatur tenaga kerja kaum perempuan:

1. Negara menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan fitrah perempuan. Misalnya sebagai guru, peneliti, polisi bagi sesama kaum perempuan, dokter dan sebagainya.

2. Negara memberlakukan undang-undang yang menjamin keselamatan kaum perempuan di ranah publik. Misalnya undang-undang terkait jam kerja, pakaian kerja, cuti dan sebagainya.

3. Negara mengatur upah sesuai lama waktu kerja yang dinilai adil tanpa membedakan gender. Yang pasti profesionalitas yang dikedepankan bukan terkait gender.

Islam yang diterapkan secara sempurna dalam institusi khilafah akan mampu mensejahterakan manusia secara umum. Tak akan ada kesenjangan laki-laki dan perempuan di segala bidang. Hal ini karena Islam mampu menempatkan peran masing-masing gender sesuai fitrahnya. Negara Islam akan memberikan kesempatan lapangan kerja bagi para lelaki yang memang memiliki kewajiban menafkahi keluarga. Bukan memacu kaum perempuan untuk berkiprah ke ranah publik demi mengejar materi hingga lupa terhadap peran yang sesungguhnya yaitu sebagai ibu pengatur rumah tangga dan pencetak generasi berkualitas.

Tak akan ada lagi permasalahan kesetaraan upah ataupun tuntutan kesetaraan lainnya kalangan kaum perempuan karena negara islam telah menjamin kesejahteraan seluruh umat.[]

Oleh: Nanik Farida Priatmaja, S.Pd
(Muslimah Peduli Umat)

Posting Komentar

0 Komentar