TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Legalitas Ganja, Hanya Mengejar Keuntungan Ekonomi

Kementerian Pertanian menetapkan ganja (Cannabis sativa) sebagai salah satu komoditas tanaman obat. Ketetapan tersebut tertuangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian.(cnn indonesia, 29/08/2020)

Keputusan Kementrian pertanian menjadikan ganja sebagai tanaman komoditas binaan menuai pro-kontra. Akhirnya Kementerian Pertanian mencabut sementara Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No 104/2020. (cbnc indonesia, 30/08/2020)

Tanaman ganja sebelumnya dilarang di Indonesia karena mengandung  tetrahidrokanabinol dan kanabidiol yang termasuk dalam psikotropika. Penggunaan ganja yang berlebihan bisa membuat sesorang kecanduan. Ganja termasuk narkotika golongan I dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (kompas.com, 30/08/2020)

Kontroversi penetapan ganja sebagai salah satu tanaman obat yang menawarkan keuntungan materi. Disisi lain ganja digolongkan sebagai narkotika golongan I. Hal itu menuai pro kontra apakah ganja akhirnya dilegalkan atau tidak. Melihat bahwa keuntungan ekonomi yang dihasilkan tanaman ganja sangat besar.

AS sebagai salah satu negara yang sudah melegalkan ganja telah memperoleh keuntungan dari tanaman ini. Laporan dari Lembaga riset Grandview mencatat pasar ganja AS mencapai US$11,3 miliar pada 2018. (cnn indonesia, 31 /01/2020)

Keberhasilan tanaman ganja dalam memberikan keuntungan materi dibeberapa negara. Membuat pemerintah Indonesia juga tergiur untuk melakukan impor ekspor tanaman ganja. Tercatat pada bulan januari-juni 2020 Indonesia melakukan ekspor tanaman ganja dalam 2 golongan barang turunan ganja yang dijual ke luar negeri. Dengan keuntungan masing-masing sebanyak US$12.936 dan US$34.174 . (cnbc indonesia, 30 agustuus 2020)

Ganja yang dilihat sebagai komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan membuat pemerintah berencana untuk melegalkan tanaman ini. Padahal dampak negatif yang akan dihasilkan dari tanaman ganja jauh lebih besar. Semua itu terjadi karena sistem kapitalis sekuler yang diterapkan negara ini. Memandang bahwa keuntungan materi lebih dari segalanya. Tidak melihat lagi manfaat atau mudharat, halal atau haram barang yang diperjualbelikan. 

Hal ini sangat berbeda dengan kepemimpinan islam. Sistem islam yang menjadikan syariat allah sebagai standar dalam membuat kebijakan sangat tegas dalam membedakan barang yang boleh diperjualbelikan ataupun tidak. Tidak menjadikan keuntungan materi sebagai dasar penetapan kebijakan. 

Hukum jual beli dalam islam dasarnya mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan kecuali barang yang mengandung mudharat dan haram.

Aturan islam sangat tegas dalam menjualbelikan barang haram. Barang haram karena objeknya termasuk juga barang terlarang untuk dijualbelikan seperti khomar, ganja, bangkai, babi dan berhala .

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya'" (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

Demikianlah sistem Islam dalam melindungi rakyatnya dari berbagai keharaman, sehingga rakyat bisa merasakan ketenangan dan terlindungi. Peraturan tersebut hanya bisa diterapkan jika negara menerapkan sistem ekonomi islam dan didukung oleh sistem politik islam yang diemban oleh negara yaitu khilafah.[]

Oleh: Mia Purnama, S.Kom

Posting Komentar

0 Komentar