Laut Cina Selatan Memanas, Wilayah Natuna Terancam Perang

Konflik  antara  Amerika dan Tiongkok di kawasan Laut China Selatan semakin memanas Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah Indonesia untuk bersiaga mengantisipasi kemungkinan jika terjadi perang terbuka di wilayah Laut China Selatan. 

Indonesia tidak menginginkan terjadi adanya perang terbuka di Laut China Selatan karena seluruh negara Asia Tenggara akan merasakan dampaknya, termasuk Indonesia.  Untuk itu perlu perhatian khusus dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadi perang terbuka," kata Syarief Hasan seperti dikutip dari Jurnal Presisi (4/8/2020). Di tengah perjuangan semua negara dalam melawan pandemi Covid-19, hubungan antara dua negara adidaya, China mengumumkan akan melakukan latihan perang di Laut China Selatan.  

Dilansir dalam CNN Indonesia (24/08/2020), Militer China memperkirakan bahwa latihan itu dapat menampilkan latihan anti-kapal, pertahanan udara, dan anti-kapal selam untuk mempersiapkan kemungkinan konflik militer dengan Amerika Serikat. AS menentang upaya China untuk menguasai Laut China Selatan. AS mengutuk tindakan itu sebagai "penindasan" dan "intimidasi" yang "melanggar hukum" untuk mengontrol sumber daya di perairan yang disengketakan tsb. Pernyataan AS tidak mempengaruhi China, bahkan China semakin percaya diri,  karena meningkatnya kredibilitas China pasca pembangunan Belt and Road Initiative (BRI) dan investasi langsungnya di kawasan Asia dan Afrika.  

Berbekal kepemimpinan ekonomi dan investasi, China cenderung terus berusaha memecah belah ASEAN secara ekonomi, politik, dan militer. Akumulasi keadaan ini akan memperburuk ketahanan nasional RI, sehingga mau tidak mau pemerintah RI berkewajiban menjadikan Laut Natuna Utara sebagai wilayah yang harus dipertahankan demi keutuhan NKRI, ujar Teuku Rezasyah, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Pajajaran.

Meskipun Indonesia dan Cina belum memiliki sengketa maritim, namun terjadi gesekan tajam dengan Cina pada bulan Desember dan Januari 2020 yang lalu, akibat patroli Cina di Laut Natuna Utara.

Wabah Covid-19 telah memukul keras ekonomi Asia Tenggara. Seperti yang dilaporkan oleh the Interpreter, negara-negara Asia Tenggara telah memangkas anggaran pertahanan mereka di saat ancaman maritim dari Cina justru bertambah kuat. Indonesia, misalnya, telah mengumumkan akan memangkas anggaran pertahanannya tahun ini hampir 588 juta dolar AS. Thailand juga telah mengurangi alokasi pertahanannya sebesar $555 juta. Malaysia, Vietnam, dan Filipina semuanya menghadapi tekanan serupa.

Laut Cina Selatan adalah fokus geopolitik yang sangat strategis hari ini, lokasi ini telah menjadi arena pertarungan kekuatan besar maritim yakni AS dan Cina, sekaligus merupakan lokasi yang mempertemukan poros kekuatan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. 

Sementara Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalaam sebagai representasi negeri Muslim di sekitar Laut Cina Selatan, tidak bisa melakukan apa pun dalam merespon agresivitas Cina dan reaktifnya Amerika Serikat. Mengapa kita hanya mampu menjadi penonton unjuk kekuatan negara-negara  superpower yang memiliki catatan hitam memerangi dan menindas umat Muslim.

Sesungguhnya posisi Laut Cina Selatan merupakan posisi yang strategis sebagai poros kekuatan negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Memiliki kemiripan dengan posisi Laut Mediterania (Laut Tengah) di abad pertengahan yang saat itu dikuasai oleh khilafah Islam. 

Kepemimpinan Khilafah Islam di mana visi maritim Islam memiliki prinsip yang bertumpu pada Dakwah dan Jihad. Politik luar negeri Islam menjadikan dorongan iman, dan ketakwaan sebagai fondasi, bukan keserakahan dan penjajahan ekonomi seperti saat ini. 

Kelemahan meliputi dunia Islam seiring dengan absennya otoritas negara Islam yakni setelah runtuhnya Khilafah Usmani tahun 1924, diikuti keterpecahan umat menjadi banyak negara bangsa akibat paham nasionalisme, ditambah hegemoni kapitalisme demokrasi yang mencengkram negeri-negeri muslim seperti AS dan China. 

Tegaknya Khilafah Islamiyah merupakan kewajiban dari Allah dan juga merupakan warisan Rasulullah saw. dan dilanjutkan oleh para sahabatnya. Dan pernah ditegakkan selama kurang lebih 13 abad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga kedaulatan negara akan dikembalikan pada fitrah hakikinya, yakni anugrah Allah yang harus dilaksanakan secara kaffah sesuai petunjuk-Nya. Wallahu a’lam bishshawwab.[]

Oleh: Riana Magasing
(Praktisi Pendidikan dan Pengamat Politik)

Posting Komentar

0 Komentar