TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kuota Belajar: Bancakan Rezim Oligarki



Sudah tujuh bulan pandemi covid-19 memindahkan proses belajar mengajar ke rumah. Sistem daring dipilih sebagai solusi agar target kurikulum tetap tercapai di tengah wabah. Meskipun beberapa daerah masih dikombinasikan dengan luring karena keterbatasan akses internet bahkan listrik.

Untuk mendukung pembelajaran daring, pemerintah telah menyediakan kuota belajar untuk guru, dosen, dan mahasiswa dan pelajar. Penyaluran bantuan kuota internet ini rencananya disalurkan bertahap, mulai September hingga Desember 2020. Adapun, untuk tahap pertama, penyaluran dimulai hari Selasa (22/9/2020), hingga Kamis (24/9/2020) (kompas.com, 22/09/2020).

Bantuan internet 35 GB yang diberikan kepada para siswa dibagi menjadi 5 GB kuota umum dan 30 GB kuota belajar. Ada perbedaan antara kuota umum dan kuota belajar. Kuota belajar hanya bisa digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. 

Ada 19 Aplikasi dan laman belajar yang bisa diakses dengan kuota belajar, diantaranya Kipin School 4.0., Microsoft Education, Quipper, Ruangguru, Rumah Belajar, Sekolah.mu, Udemy, Zenius, Google Classroom, Edmodo, Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, U Meet Me, dan Zoom.

Namun ternyata lima dari belasan aplikasi itu dianggap mencurigakan. Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung mengatakan temuan ini didapat setelah pihaknya melakukan penelusuran terhadap 19 aplikasi itu. Ia menganggap mencurigakan karena jumlah unduhan baru sedikit, sudah tidak ada pembaruan, hingga perangkat lunak yang baru dibuat (suara.com, 27/09/2020).

Selain itu, FSGI menilai pemberian kuota belajar berpotensi merugikan keuangan negara mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Sebab dari jatah kuota yang disalurkan, tak semua habis digunakan oleh siswa sementara masa aktifnya hanya satu bulan (cnnindonesia.com, 27/09/2020).

Harapan kuota belajar bisa memudahkan dalam pembelajaran jarak jauh ternyata berpotensi sebaliknya. Program ini setali tiga uang dengan Kartu Prakerja. Disediakan pelatihan online dengan dana yang fantastis namun materi pelatihan yang tak sepadan. 

Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, diduga ada kekhawatiran penyalahgunaan kuota oleh siswa jika diberi kuota umum. Khawatir digunakan selain belajar, misal tiktok-an, YouTube-an, main game online, dan nonton drama Korea.

Jika itu masalahnya, mengapa tak ditutup saja TikTok, game dan drama Koreanya? Tempo hari justru ada petinggi negeri ini yang meminta generasi muda belajar kreatif dari K-Pop dan drama Korea. 

Kedua, sistem pendidikan kita belum siap dengan kondisi darurat seperti pandemi yang berkepanjangan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan, ditengarai belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada. 

Jangankan dalam keadaan pandemi, pada kondisi normal pun wajah dunia pendidikan kita telah karut marut. Potret generasi yang buram hanya menyisakan persoalan yang membuat hati miris. Terlebih saat PJJ dengan gadget 24 jam di tangan, aksi eksistensi diri remaja semakin parah dan rusuh.

Ketiga, profit oriented yang ada dalam mind set swasta. Ini wajar, karena swasta didirikan atas model perseorangan atau korporasi yang bertujuan mencari keuntungan.

Jika benar yang ditelisik oleh wakil FSGI tadi, maka patut dicurigai ada pula oknum pemerintah yang kongkalikong dengan swasta agar aplikasinya dijadikan mitra dalam kuota belajar. Inilah rezim oligarki, yang menjadikan bancakan proyek meraup keuntungan pribadi di atas urusan rakyat. Wallahu a'lam. []

Oleh: Yasmin Ramadhan


Posting Komentar

0 Komentar