TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kontroversi Sertifikasi Dai



Sertifikasi dai kembali menjadi isu yang kian santer dibicarakan. Wacana tersebut dicanangkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi sejak akhir 2019. Pak Menteri berencana akan mempercepat program sertifikasi dai guna menangkal penyebaran khutbah yang bermuatan radikalisme.

Program untuk para dai ini diharapkan bisa menyampaikan pesan-pesan yang memang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan saja. Kementerian Agama berpandangan bahwa masjid digunakan untuk tujuan mempererat ukhuwah Islam, bebas dari penyebaran ceramah radikal.

Wacana ini menjadi kontroversi di kalangan tokoh ummat, khususnya pemuka agama Islam. Sikap penolakan tegas disampaikan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Beliau menolak rencana kebijakan pemerintah soal sertifikasi 8.200 penceramah atau dai. Menurutnya, kebijakan itu cenderung mendiskreditkan Islam. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) berencana mensertifikasi penceramah dari beragam agama sebanyak 8.200 orang. 

Tujuannya adalah untuk menekan radikalisme di dalam negeri. Rencananya, Kemenag juga akan melibatkan MUI dalam proses sertifikasinya. Melihat sikap dan cara pandang Menteri Agama yang selalu bicara tentang radikalisme yang ujung-ujungnya mendiskreditkan dan menyudutkan umat Islam, beliau secara pribadi menolak dengan tegas rencana ini.
Menurut Anwar, apabila hal ini terus dilaksanakan dengan dukungan para pemangku jabatan di MUI, maka begitu program tersebut diterima oleh MUI, beliau akan mengundurkan diri tanpa kompromi. Pernyataan sikap beliau ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pribadi beliau kepada Allah SWT dan kepada umat Islam di Indonesia untuk diketahui (Republika.co.id, 5/9/2020).

Program sertifikasi dai ini tentu saja mengundang kontroversi, pasalnya sertifikasi dai cenderung memusuhi ajaran Islam yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan pemerintah.  Penolakan dari Sekjend MUI ataupun kalangan tokoh lainnya sangat beralasan. Jika sertifikasi itu benar-benar direalisasikan, maka akan menimbulkan bahaya pengkotak-kotakan dai.

Dai yang tidak bersertifikat akan dianggap tidak mumpuni dan tidak memiliki kemampuan dalam mencapai kebenaran risalah Islam. Selain itu, dai yang tidak bersertifikat dianggap bertentangan dengan pemerintah karena pandangan radikalisme seperti yang dikhawatirkan Kemenag.

Sementara itu, dai yang bersertifikat akan melanglang buana, bebas berceramah sesuai pesanan saja. Namun, mereka akan terbatas isi ceramahnya, tidak akan leluasa menyampaikan kebenaran risalah Islam. Mereka akan tersandera dengan kebijakan yang diberlakukan seputar konten ceramah. Tentu saja pemerintah akan memberikan kisi-kisi ceramah apa yang boleh disampaikan. Bahkan, mereka dikhawatirkan dapat terjerumus melakukan kesalahan fatal dengan menutupi kedzoliman yang dilakukan pemerintah, mereka tidak akan berani mengoreksi penguasa.
  
Dai yang diidentik dengan sebutan ulama akan memiliki ranah sempit jika wacana program sertifikasi dai diwujudkan. Al ulama warosatul anbiya akan sedikit bergeser karena adanya konten ceramah yang dipangkas terkait kebenaran risalah Islam. Ulama sejatinya adalah pemberi peringatan dan panasehat kehidupan bagi ummat, terutama bagi penguasa. Ulama yang berada di garda terdepan jika penguasa tergelincir pada kemaksiyatan dan kedzoliman. 

Dalam sistem yang ada saat ini, sah-sah saja program sertifikasi dai dicanangkan, bahkan direalisasikan. Ketakutan sistem kapitalisme akan kembalinya kehidupan Islam dalam institusi khilafah akan menghalalkan segala cara agar cahaya Islam redup. Namun, mereka lupa, sekeras apa pun mereka memadamkan cahaya kebenaran Islam yang sumber cahayanya langsung dari Allah, mereka tak akan pernah bisa memadamkannya.

Sistem kapitalisme akan merestui pemangku kebijakan menghembuskan isu radikalisme untuk memonsterisasi ajaran Islam, yakni Khilafah. Namun, rencana mereka justru menuai penolakan.

Paham yang membahayakan negara bukanlah khilafah, melainkan sistem kapitalisme itu sendiri. Sekulerisme yang menjadi asasnya justru membuat masyarakat gagal paham akan hakikat ajaran Islam. Selain itu, liberalisme yang bernafaskan kebebasan cenderung menistakan ajaran Islam. Seharusnya pemerintah mencampakkan sistem kapitalisme ini, bukan sibuk dengan program yang pro kapitalisme. Wallahu a'lam bish showab.[]

Oleh: Afiyah Rasyad
Aktivis Peduli Ummat


Posting Komentar

0 Komentar