TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kesepakatan Abraham, Koalisi Demi Kepentingan Abadi

Koalisi Abraham. Demikian nama yang disematkan oleh Presiden Amerika Donald Trump untuk menyebut normalisasi hubungan diplomatik yang terjalin antara Israel dengan negara-negara Arab. Koalisi pertama terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab(UEA) sebagaimana telah diumumkan oleh Trump pada hari Kamis lalu(13/8/2020). Ambisi Trump untuk menyatukan negeri-negeri Arab agar bersedia membuka jalur diplomatik dengan Israel ini disebut-sebut merupakan salah satu bagian dari strategi politiknya untuk kembali memenangkan pemilihan calon presiden Amerika pada pemilihan November mendatang.

Dalam upaya membangun koalisi ini, Menlu AS, Mike Pompeo telah melakukan lawatan selama lima hari ke Timur Tengah dalam pekan ini. Dalam lawatan tersebut, Pompeo mengunjungi Israel, Sudan, Uni Emirat Arab(UEA) dan Bahrain. Sesuai misinya, Trump bermaksud menghimpun semua negara Arab untuk bersedia membangun hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

Sumber internal Gedung Putih kepada Reuters mengungkapkan, kesepakatan bernama Perjanjian Abraham itu adalah yang pertama sejak perjanjian Israel dan Jordania pada 1994. Dengan kesepakatan ini, Israel berjanji akan menunda aneksasi wilayah tepi barat Palestina sebagai bagian dari perjanjian. 

Oleh berbagai pihak, kesepakatan Uni Emirat Arab dan Israel itu dipandang sebagai kemenangan administrasi Donald Trump. Di saat dirinya kesulitan menangani pandemi virus Corona di Amerika, Donald Trump malah berhasil memperkuat dukungan dari negara-negara di Timur Tengah sekaligus memperdalam pengaruhnya di sana.

Sejauh ini, menurut laporan Reuters, ada dua nama yang santer dikabarkan masuk dalam radar AS yakni Bahrain dan Oman. Hal tersebut dilandasi sikap keduanya atas kesepakatan Uni Emirat Arab dan Israel serta hubungan dengan Amerika selama ini.

Bahrain, misalnya, diketahui mengapresiasi Kesepakatan Abraham(Abraham Accord) yang dipandang akan meredakan tensi kisruh antara Israel dan Palestina. Sementara itu, terkait hubungannya dengan Amerika, Bahrain sempat membantu negeri Paman Sam itu menggelar Konferensi Timur Tengah terkait rencana damai Israel-Palestina oleh Donald Trump.

Paska Kesepakatan Abraham

Menlu AS, Mike Pompeo terlihat dalam lawatannya ke beberapa negeri di Timur Tengah masih menyasar negara-negara Arab kelas tiga. Pompeo tidak mengunjungi Arab Saudi dalam kunjungan kali ini. Menyusul adanya sikap kekecewaan AS terhadap Arab Saudi setelah Riyadh menolak keras membuka hubungan resmi dengan Israel saat ini. Arab Saudi masih memberi syarat bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika ada solusi politik atas isu Palestina sesuai dengan proposal damai Arab tahun 2002.

Beberapa negara-negara Arab yang sempat mendapat kunjungan Pompeo sejauh ini masih belum menunjukkan kecenderungan akan mengikuti langkah UEA yang saat ini dipimpin oleh Mohammed bin Zeyad(MBZ). Sudan mungkin salah satu dari beberapa negara yang terindikasi kuat akan bergabung meski belum secara resmi. Posisi Sudan pasca lengsernya Presiden Omar Hassan Bashir bulan April 2019 lalu menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk membangun perekonomiannya yang ambruk.

Salah satu hambatan terbesar Sudan untuk memulihkan perekonomiannya adalah masih masuknya negara mereka dalam daftar negara pendukung terorisme. Negara-negara Barat dan lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan IMF, akan kesulitan—untuk tidak mengatakan dilarang— mengucurkan bantuan ekonomi kepada negara pendukung teroris. Tentu Sudan kini sangat butuh bantuan AS dan Israel agar bisa segera dicabut dari daftar negara pendukung teroris yang diembannya sejak tahun 1990-an, lantaran pernah menampung Pemimpin Tanzim Al Qaeda, Osama Bin Laden.

Namun misi Pompeo di Sudan tampaknya tidak berjalan mulus. PM Sudan, Abdalla Hamdok menyampaikan kepada Pompeo setiba di Khartoum hari Selasa lalu (25/8/2020), bahwa posisi pemerintahan Sudan saat ini adalah pemerintahan transisi yang baru akan berakhir tahun 2022 mendatang. Tentu saja kondisi ini menjadikannya tidak memiliki mandat membuka hubungan resmi dengan Israel sampai terpilih pemerintahan yang sah.

Adapun Bahrain, meskipun  ekonominya  cukup kuat, tetapi secara geopolitik sangat lemah. Bahrain, negara kecil dengan penduduk hanya sekitar 1,5 juta jiwa, dikenal eksistensinya sangat tergantung kepada Arab Saudi dan AS. Armada V AS berbasis di Bahrain sejak tahun 1990-an. Sedangkan, ketergantungan Bahrain terhadap Arab Saudi ditunjukkan oleh dihubungkannya Bahrain dengan wilayah Arab Saudi melalui jembatan Raja Fahd sepanjang 25 kilometer. Oleh karena itu, sangat wajar jika Pompeo sangat berharap Sudan dan Bahrain bersedia mengikuti jejak UEA dan bergabung dalam koalisi Abraham.

Posisi Bahrain yang bergantung kepada AS maupun Arab Saudi ini menjadikan Bahrain akan berpikir dua kali, membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel saat ini karena Arab Saudi menolak membuka hubungan resmi dengan Israel. Bahrain tentu harus meminta restu Arab Saudi jika ingin bergabung dengan UEA dalam koalisi tersebut. Sedang posisi Arab Saudi masih tetap berpegang pada syarat awal untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama belum ada solusi politik menyeluruh atas isu Palestina.

Pilihan terakhir AS tinggal Mesir dan Jordania. Mesir sendiri tentu tak akan kesulitan untuk bergabung sebab jauh sebelumnya mereka juga telah menandatangani perjanjian Camp David di  tahun 1978. Namun meskipun Jordania sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1994 dalam perjanjian Wadi Arabah,  posisi terakhir hubungan Jordania dan Israel bisa disebut sedikit memburuk. Ini setelah Israel bersikeras menganeksasi Lembah Jordan di Tepi Barat. Jordania menganggap, aneksasi Israel atas Lembah Jordan di Tepi Barat, mengancam keamanan nasionalnya karena akan mengubur solusi dua negara Israel dan Palestina, serta pada gilirannya bisa menghidupkan kembali wacana negara Palestina di Tepi Timur sungai Jordan atau wilayah Jordania sekarang.

Selain itu, hubungan Jordania dan UEA juga buruk setelah kasus perceraian antara Putri Haya Binti al-Hussein (saudara tiri Raja Jordania, Abdullah II) dan Penguasa Dubai yang sekaligus PM UEA, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, tahun 2019. Ditambah sikap Arab Saudi yang masih menolak bergabung dengan koalisi, tentu akan membuat Jordania berpikir ulang jika ingin bergabung dengan UEA dalam koalisi Abraham tersebut.

Banyak pengamat kebijakan Timur Tengah yang meragukan keberhasilan Koalisi Abraham ini. Mereka menyebutnya sebagai koalisi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek di dalam negeri mereka masing-masing. Ayesh Mohammad, dalam sebuah analisanya di al-Quds al-Arabi cetakan London menuliskan, "Faktanya negara-negara tersebut tidak akan mendapat untung dari normalisasi tersebut dan pembicaraan mengenai kepentingan bersama dan investasi sekedar kebohongan belaka."

Ayesh menambahkan bahwa alasan sejati dari persaingan negara-negara ini adalah sistem pemerintahan yang ada di negara mereka semata. Bukan kepentingan ekonomi. Negara-negara ini yang memiliki pemerintahan despotik yang tidak mendapat dukungan dan kerelaan serta juga tidak diterima rakyatnya. Oleh karena itu, mereka terpaksa meminta jaminan legalitasnya dari luar. Artinya merapat ke Israel hanya menguntungkan para pemimpin negara-negara Arab ini, karena mereka nantinya akan mendapat dukungan dari Tel Aviv dan Washington.

Koalisi Pengkhianatan atas Darah dan Air Mata Palestina

Sesungguhnya kesepakatan dalam bentuk apapun dengan penjajah dan negeri kafir (Kafir Muhariban Fi'lan) yang memerangi Islam dan kaum Muslimin sangat dilarang keras dalam Islam. Jika melanggar maka hal tersebut merupakan penghianatan besar kepada Islam dan kaum Muslimin. 

Koalisi Abraham ini hanya sekedar menegaskan kembali bahwa negeri-negeri Arab di Timur Tengah -yang selayaknya lebih wajib untuk membantu saudara mereka rakyat Palestina- sejatinya menampakkan wajah asli mereka terhadap upaya membantu Palestina melepaskan diri dari penjajahan Israel. Apa yang nampak dari keseluruhan sikap mereka meski seolah menunjukkan penolakan adalah bukti, bahwa kapitalisme masih bercokol kuat di benak mereka. 

Negara-negara Arab yang berada dalam posisi penolakan sejatinya masih berada dalam satu lingkup sama yang bernama: Kepentingan. Kepentingan adalah alasan mendasar mereka memilih bergabung atau menolak bergabung dengan koalisi. Jika kepentingan itu telah terpenuhi, maka sudah bisa dipastikan mereka akan mengikuti langkah 'saudar-saudara' mereka yang telah lebih dulu bergabung dengan AS dan Israel.

Inilah buruknya ide Kapitalisme. Menganggap kepentingan, modal, benefit duniawi, jabatan, dan juga kekuasaan lebih berharga dari nyawa dan darah saudara seiman. Pengkhianatan menjadi pilihan. Atas nama kepentingan, segala hal bisa dikorbankan. Ideogi Kapitalisme juga mengajarkan menjunjung tinggi kepentingan di atas segalanya. Keimanan pada hari akhir pun lenyap tak ada bekas. Na'udzubillah.

Khilafah, Penjaga dan Solusi Sejati Palestina

Konflik Palestina(baca: penjajahan) - Israel sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Sejak runtuhnya institusi kekhalifahan Islam di Turki pada tanggal 3 Maret 1924, Palestina tak lagi memiliki penjaga. Tanahnya dirampas dan diinjak. Penduduknya diusir, dibunuh, dianiaya, diculik, direnggut kehormatannya, dan masih harus menanggung stigma negatif sebagai negeri yang berkonflik. Padahal sejatinya mereka adalah korban penjajahan Israel dan sekutu setianya, AS.

Beraneka solusi damai telah digagas. Namun tentu saja tak satupun dari solusi itu yang mampu memecahkan persoalan konflik berkepanjangan ini. Bahkan kian tahun, wilayah Palestina kian menyempit, sekaligus tak terdaftar dalam peta dunia hari ini dengan nama Palestina. Israel pun kian waktu kian brutal. Mereka membunuh lansia, anak-anak, lelaki maupun perempuan. Menculik tokoh-tokoh penting Palestina yang berjuang dalam upaya melepaskan diri dari penjajahan Israel. Hingga menghabisi mereka.

Berbagai langkah penyelesaian ini lebih banyak berakhir tanpa hasil jika tidak menguntungkan bagi Israel. Dominasi AS dalam kepemilikan hak Veto di dewan keamanan PBB berkali-kali mematahkan pemberian sanksi atas aksi-aksi keji dan brutal Israel terhadap puluhan ribu rakyat Palestina sepanjang tahun sejak 1948.

Maka saatnya umat Islam hanya berharap solusi sejati yang betul-betul bersedia membela Paleatina dan tanah-tanah kaum muslimin yang masih terjajah di belahan dunia manapun. Perlindungan, pembelaan dan penjagaan itu tak lain hanya datang dari sisi Khilafah. Sebuah institusi politik Islam yang akan menyatukan seluruh negeri-negeri kaum muslimin menjadi satu kepemimpinan.

Menyatukan kekuatan kaum muslimin dan mensejahterakan kehidupan mereka dalam naungan penerapan syariat Islam secara kaffah. Khilafah adalah junnah(perisai), tempat umat berlindung di belakangnya dan berjuang bersamanya. Maka solusi utama Palestina adalah sebuah kekuatan adidaya yang akan menundukkan kepongahan Israel dan menuntutnya atas seluruh pelanggaran besar selama masa panjang kekejian mereka di tanah para Anbiya itu.

Rasulullah Muhammad Saw bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).

Inilah solusi yang sejati. Wallahu 'alam.[]

Oleh: Vivin Indriani

Posting Komentar

0 Komentar