TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kerinduan Umat Tidak Terbalas dengan Politik Identitas



Pesta Demokrasi untuk pemilihan Pemimpin Daerah (Pilkada) diadakan secara besar besaran di seantero negeri Indonesia.  Ada fenomena yang menarik untuk dibahas,  yaitu maraknya politik identitas yang mewarnainya.

Politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Seperti yang terjadi pada Pilkada Sumatera Barat (Sumbar) juga diwarnai adanya politik identitas. Sumatera Barat masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat agamis (muslim) . Para kontestan pemilu untuk bisa menang harus mampu menarik simpati dengan mengidentikkan dirinya sebagai muslim yang layak didukung.

Pernyataan Petinggi Partai penguasa yang menyerang loyalitas masyarakat Sumbar terhadap model negara saat ini, mengindikasikan kekuatan partainya kalah oleh politik identitas. Seperti dilansir serambinews.com, pernyataan Puan Maharani, Petinggi PDI Perjuangan, terhadap Sumatera Barat (Sumbar) berbuntut panjang.

Bakal calon Gubernur Sumbar yang direkomendasikan PDI-P dalam Pilkada Gubernur Sumbar 2020, Mulyadi - Ali Mukhni diberitakan mengembalikan surat dukungan dari partai tersebut. Hal itu diperkirakan karena imbas dari ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Sumatera Barat (Sumbar) yang jadi kontroversi. 

Kontroversi terkait ucapan Puan itu berawal saat pengumuman bakal calon yang diusung pada Pilkada Sumbar. Saat itu, Puan menyelipkan harapannya soal Sumbar. "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," tutur Puan, Sabtu ( 5 /9/2020).

Pengembalian SK dukungan dari PDI-P ini dilakukan karena pernyataan Petinggi PDI-P itu dinilai menyakiti hati masyarakat Sumbar yang akan merugikan Balon Gubernur Sumbar, Mulyadi - Ali Mukhni. Yaitu masyarakat Sumbar tidak mau memberikan dukungan kepadanya.

Fakta diatas menunjukkan bahwa faktor Islam menjadi pendongkrak kemenangan partai kontestan Pilkada. Hal ini membuktikan meskipun dalam System Demokrasi yang haram, Islam tetap menjadi penentu. Para kontestan berlomba untuk mengambil hati umat agar mendukungnya. Sejatinya dibalik propaganda para kontestan pemilu dengan identitas Islam ini tergambar jelas bahwa, kerinduan umat terhadap kepemimpinan Islam tidak bisa dialihkan atau ditutupi.

Dalam setiap pemilihan pemimpin pasti melibatkan rakyat untuk memilih pemimpin yang bisa meriayah rakyatnya. Begitu juga pemilihan dalam kepemimpinan Islam yang disebut Khilafah. Negara Khilafah adalah negara Khalifah itu sendiri. Karena itu kekuasaan di negara Khilafah berbeda dengan negara negara lain.  

Maka Negara khilafah tidak mengenal pembagian kekuasaan seperti yang diperkenalkan oleh Montesque dalam Sistem negara demokrasi. Meski demikian kekuasaan dalam System pemerintahan Islam tetap ditangan rakyat. Bahkan seorang Khalifah yang berkuasa di dalam negara Khilafah tidak akan bisa berkuasa jika tidak mendapatkan mandat dari rakyat.

Meski demikian Khalifah memerintah karena mandat dari rakyat yang diperoleh melalui bai'at in 'iqod yang diberikan kepadanya. Seorang Khalifah dalam menjalankan tugas bukan untuk menjalankan kehendak rakyat. Sebab akad antara rakyat dengan Khalifah bukan akad ijarah, melainkan akad untuk memerintah rakyat dengan hukum Allah. 

Karena itu, selama Khalifah tidak melakukan penyimpanan terhadap hukum syara, maka dia tidak boleh diberhentikan. Bahkan kalaupun melakukan penyimpangan dan harus diberhentikan, maka yang berhak memberhentikan bukanlah rakyat, tetapi Mahkamah Madholim.

Demikianlah pemilihan pemimpin dalam Islam benar benar agung jauh dari politik identitas ,  yang akan menghasilkan pemimpin amanah dan adil yang sejatinya dirindukan umat. Wallahua'lam bish-showab.[]


Oleh: Ummu Aman 
Anggota Komunitas Setajam Pena





Posting Komentar

0 Komentar