TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kemampuan Islam Mengokohkan Ketahanan Keluarga




Dilansir dari republika.co.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan adanya fenomena baru pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Fenomena tersebut berupa ASN perempuan yang memiliki suami lebih dari satu atau poliandri.

Dia menyebut, dalam satu tahun ini ada sekitar lima laporan kasus poliandri. Setiap bulan, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) hingga Kementerian Hukum dan HAM menggelar sidang untuk memutuskan perkara pelanggaran ASN, termasuk masalah keluarga tersebut.
Fenomena tersebut diungkapkan Tjahjo saat memberikan sambutan di acara Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Jenderal Sudirman, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/8). Awalnya, Tjahjo menceritakan mengenai pengalaman dirinya selama satu tahun menjabat sebagai Menteri PANRB yang bertugas memutuskan memberi sanksi ASN yang melanggar disiplin. 

Misran dan Muza agustina dalam samara: Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam Volume 1 No. 1 Januari-Juni 2017 menjelaskan bahwa banyak factor yang menyebabkan perempuan melakukan poliandri adalah diantaranya karena aspek ekonomi, jarak dengan suami yang jauh, aspek tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin, aspek usia suami yang sudah lanjut, aspek tidak harmonis di rumah tangga, Aspek kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai control social. 

Meskipun alasan di atas adalah termasuk alasan yang masuk akal bagi wanita untuk melakukan poliandri , akan tetapi tindakan tersebut tidak  dibenarkan karena akan menimbulkan mudharat yaitu jalur keturunan atau nasab menjadi berantakan, tak hanya itu poliandri akan menyebabkan kegagalan dalam berumah tangga karena pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan mengalami perceraian atau perselingkuhan.

Adanya fenomena poliandri dengan segala faktornya adalah menunjukkan hasil sistem yang di terapkan sekarang yakni sistem sekuler demokrasi yang memisahkan aturan Pencipta (Allah SWT) dalam sistem kehidupan manusia. Sebagai dampaknya, manusia akan mengatur kehidupan mereka sesuai dengan apa yang menjadi standar kepuasan mereka. Manusia tidak akan merasa bahwa setiap aktivitas yang di lakukannya terikat dengan aturan Allah SWT, Sehingga kehidupannya serba bebas atau liberal dengan menjadikan kepuasan materi sebanyak banyanya sebagai tolak ukur kebahagiaan mereka.

Maka wajar jika pandangan hubungan pria dan wanita saat ini cenderung mengarah pada pandangan seksual semata bukan pandangan saling tolong menolong atau dalam rangka melestarikan jenis manusia. Sistem sekuler demokrasi barat menganggap tiadanya pemuasan hasrat seksual mengakibatkan bahaya pada manusia baik bahaya fisik, psikis maupun akalnya, artinya apapun yang menjadi pemuasa hasrat seksual dalam sistem ini bisa di lakukan demi meraih kepuasan dan kebahagiaan tersebut. Alhasil saat individu-individu manusi kurang bahagia dengan pasangan sahnya mereka mudah melampisakan dengan berbuat serong dengan pasangannya yang lain. Dan pada akhirnya fenomena perselingkuhan, perzinaan, poliandri marak terjadi. 

Dengan demikian telah jelas bahwa sistem sekuler demokrasilah penyebab utama terjadinya kerapuhan dan keretakan ketahanan keluarga , padahal sebuah keluarga memiliki peran sangat vital bagi peradaban. Mereka memiliki peran vital dan politis strategis yakni berfungsi sebagai pranata awal pendidikan primer, ayah dan ibu sebagai sumber pengajaran pertama bagi generasi sekaligus tempat membangun dan mngembangkan interaksi harmonis untuk meraih ketenangan dan ketentraman hidup satu sama lain. 

Islam menetapkan bahwa pergaulan suami-istri adalah pergaulan persahabatan. Satu sama lain berhak mendapatkan ketenteraman dan ketenangan. Kewajiban nafkah ada di pundak suami, yang bila dipenuhi akan menumbuhkan ketaatan pada diri istri. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri inilah yang menciptakan mawaddah wa rahmah dalam keluarga. 

Pelaksanaan aturan Islam secara kâffah oleh negara akan menjamin kesejahteraan ibu dan anak-anaknya, baik dari aspek keamanan, ketenteraman, kebahagiaan hidup, dan kemakmuran.  Dengan penerapan hukum Islam kemuliaan para ibu (kaum perempuan) sebagai pilar keluarga dan masyarakat demikian terjaga, sehingga mereka mampu mengoptimalkan berbagai perannya, baik sebagai individu, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai anggota masyarakat. 

Peran politis dan strategis mereka pun berjalan dengan begitu mulus, hingga mereka mampu melahirkan generasi umat yang mumpuni, yang berhasil menjadi penjaga kemuliaan Islam dan kaum muslimin dari masa ke masa.  Di pihak lain, anak-anak pun bisa menikmati tumbuh kembang yang sempurna. Mereka bisa melalui tahapan golden age dalam binaan penuh sang ibu yang cerdas dan terdidik, di mana keberlangsungan pemenuhan hak-hak mendasarnya memang dijamin oleh sistem; baik kebutuhan ekonominya, pendidikan, kesehatan maupun keselamatan diri dan jiwanya. 

Jaminan ini terus berlangsung hingga anak tumbuh dewasa dan menjadi ”manusia sempurna”. Sebaliknya, para ibu bisa menikmati karunia Allah berupa kemuliaan menjadi ibu tanpa harus dipusingkan dengan segala kesempitan ekonomi, beban ganda, tindak kekerasan, dan pengaruh buruk lingkungan yang akan merusak keimanan dan akhlak diri dan anak-anaknya. 

Semua itu telah dijamin pemenuhannya oleh negara melalui penerapan seluruh hukum Islam yang satu sama lain saling mengukuhkan. Mulai dari sistem ekonomi, politik, sosial, pendidikan, sistem sanksi, dan lain sebagainya. Mereka akan merasakan betapa indah hidup dengan Islam dan dalam sistem Islam. Sehingga karenanya mereka tak akan terpalingkan oleh ide-ide sekuler liberalis seperti poliandri, perselingkuhan, perzinaan dan apapun bentuknya karena semua ide ini justru terbukti melahirkan kerusakan dan berbagai persoalan.[]


Oleh: Irma Setyawati, S.Pd 
Pemerhati Masalah Sosial dan Pendidikan

Posting Komentar

0 Komentar