TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kebijakan Salah, Corona Makin Bertambah



Kebijakan yang diambil Pemerintah yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada kenyataanya tak membuahkan hasil sama sekali. Pelonggaran PSBB mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia semakin hari kian bertambah. Baru beberapa saat PSBB diberlakukan, sudah direlaksasi dan diganti kebijakan new normal. Pasca-new normal, jumlah kasus tak hanya naik, tapi melesat cepat. Bahkan kini menginjak angka yang sangat fantastis. Yakni penambahan sebesar 3.737 kasus baru dalam 24 jam hingga Jum’at, 11 September 2020. 

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 210.940 orang, terhitung sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020. DKI Jakarta yang menjadi pusat masuknya warga asing di negeri ini, memilih opsi untuk melakukan PSBB Total. Hal ini dikarenakan kurva kasus Covid-19 yang tak kunjung melandai. 

Kini Pemerintah DKI Jakarta tak akan pandang bulu. Warga yang didiagnosa positif covid harus mengikuti aturan yang diberlakukan pemerintah. Mereka harus menjalani isolasi di tempat yang disediakan pemerintah, baik rumah sakit, Wisma Altlet, dan lokasi lainnya, bukan di rumah masing-masing. 

Dikutip dari laman Tempo.co (01/102020) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tengah menggodok aturan untuk mengisolasi orang di tempat milik pemerintah.

"Sedang disiapkan regulasinya bahwa isolasi mandiri itu dikelola oleh pemerintah sehingga lebih efektif dalam memutus mata rantai Covid-19," kata Anies dalam rekaman suara yang diberikan Humas DKI. Menurut dia, tidak semua orang yang terinfeksi virus corona dapat mengisolasi diri dengan baik di rumah. Anies ragu pasien bisa disiplin dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang protokol kesehatan selama isolasi. Mereka yang dianjurkan isolasi mandiri di fasilitas milik pemerintah hanya penduduk di permukiman padat. Sementara warga yang rumahnya cukup memadai bisa isolasi mandiri di tempat masing-masing. Namun, ke depannya ketentuan ini tak lagi berlaku. "Ke depan semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah," ucap dia.

Namun banyak kalangan mengkritik kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta tersebut. Rencana pemerintah DKI mengarantina semua warga positif Covid-19, dianggap opsi buruk karena menabrak realita kegagalan pemerintah menyiapkan tenaga medis, anggaran, dan fasilitas kesehatan. Bahkan   PSBB total yang diberlakukan itu berimbas pelik pada masalah ekonomi di Indonesia. Padahal secara logis inilah pilihan terbaik yang semestinya diambil sejak awal untuk menghentikan sebaran virus. 

Mengkarantina pembawa virus dan area tertentu yang menjadi sumber sebaran. Sehingga tak terjadi pelebaran kasus dimana – mana seperti sekarang ini. Inilah yg direkomendasikan Islam,  bukan lockdown total (blanket lock down). Sehingga daerah atau masyarakat yang tak terdampak wabah masih bisa beraktifitas sebagaimana biasanya. 

Sudah sangat jelas bahwa Negara dengan sistem demokrasi tak akan bisa menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang tepat. Bahkan sejak awal negara hanya fokus kepada peningkatan ekonomi dan abai terhadap kesehatan masyarakatnya. Dan lagi pihak yang paling diuntungkan dari program ekonomi ini adalah para pengusaha besar (kapitalis). Sementara rakyat jelata tetap diliputi nestapa kemiskinan.

Padahal sejatinya Negara berkewajiban menyediakan semua fasilitas dan sarana kesehatan bagi rakyatnya. Maka sudah jelas, bahwa demokrasi adalah sistem yang rusak dan tak layak untuk diterapkan di muka bumi ini.

Maka Islam adalah solusi yang hakiki untuk mengatasi pandemi ini. Bahkan Rasulullah SAW telah mencontohkannya 1400 tahun yang lalu dan terbukti berhasil. Dalam sistem Islam Negara wajib memenuhi semua kebutuhan rakyatnya, baik di masa normal, apalagi di masa pandemi. 

Negara wajib memberi pelayanan terbaik untuk mejamin keberlangsungan hidup rakyatnya. Bagi Islam, kesehatan adalah hal pokok yang wajib dipenuhi oleh Negara. Maka ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini, Negara wajib memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi rakyatnya. 

Seperti Memisahkan warga yang terjangkin wabah dengan masyarakat umum. Mengisolasi wilayah yang berwabah dengan memberi jaminan kesehatan dan kebutuhan hidup bagi wilayah tersebut. Dan tak lupa, dalam Islam telah diajarkan bahwa kebersihan adalah hal yang sangat penting bagi umatnya. Sehingga dalam hal ini Negara juga berperan sebagai pengedukasi bagi rakyatnya agar senantiasa hidup sehat. Fasilitas kesehatan bagi warga juga harus dipenuhi Negara dan memberikan upah yang layak bagi tenaga medis. 

Biaya tersebut  bisa diwujudkan dengan sumber anggaran yang ditetapkan syariat Islam yakni dari Baitul mal. Jikalau anggaran dari baitul mal tersebut benar – benar tak bisa memenuhi, maka Negara boleh menarik dana dari masyarakat mampu untuk menopang kekurangannya. Namun pilihan tersebut harus dilandasi dari hukum syariat Islam dan bukan asal-asalan. Wallahua’lam Bish-showab.[]


Oleh : Deny Rahma
Anggota Komunitas Setajam Pena

Posting Komentar

0 Komentar