TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kasus Covid Bertambah, Ekonomi Belum Pulih, Mengapa?



"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Dilansir dari Solopos.com,  orang terkaya Indonesia, Budi Hartono, angkat bicara menanggapi rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di DKI Jakarta. Konglomerasi pemilik Djarum Group dan BCA itu menolak langkah Gubernur DKI Anies Baswedan dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Budi menyampaikan keinginannya untuk memberikan masukan terkait dengan rencana Gubernur DKI Jakarta memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020. Alasan pemberlakukan PSBB itu sendiri karena semakin besarnya kasus positif Covid-19 di di DKI Jakarta dan kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat (13/9/20).

Namun, menurut Budi Hartono, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat. Dia memberikan catatan bahwa tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan lampiran chart suatu negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker. Adapun mengenai kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini, sambungnya, disebabkan pemerintah daerah/pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

Dia memberikan saran agar meniru Singapura dengan membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu). Budi juga memberi masukan dalam tataran teknis tentang penanganan kasus dan bagaimana caranya ekonomi tetap berjalan untuk menopang roda perekonomian di negeri ini.

Kritik PSBB ala Kapitalisme

PSBB sudah pernah dilakukan di beberapa kota, sempat diberlakukan new normal untuk menyelamatan perekonomian bangsa. Namun, kasus kian bertambah di ibu kota masih  zona merah. PSBB pun diberlakukan  kembali dan menuai protes dari kalangan pengusaha, bahkan kota lain memilih PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) sebagai solusi alternatif penanganan kasus dan roda perekonomian tetap berjalan. Lalu, apa sebenarnya yang salah?

Satu sisi, masukan dari Budi Hartono ada benarnya bahwa PSBB  yang pernah dilakukan tidak efektif dalam mitigasi covid-19 dan berpengaruh buruk pada roda perekonomian di negeri ini. Hal ini terjadi karena negeri ini mengikuti konsep lockdown total yang dilakukan oleh dunia kapitalis saat ini. Mematikan semua aktifitas dalam upaya mitigasi covid-19 adalah hal yang tidak efektif karena bagaimanapun ekonomi harus tetap berjalan dengan beberapa catatan. 

Namun, di sisi lain masukan dari seorang Budi menggunakan kaca mata sebagai pengusaha yang memiliki modal dan melihat negara lain yang berhasil dalam penanganan covid-19 juga memiliki modal yang kuat yaitu Singapore. Tentu tidak berimbang jika dibandingkan  dengan kondisi negeri ini, dilihat dari modal ekonomi dan lain sebagainya masukan dari sisi ini yaitu harus membangun RS darurat tentu tidak solutif. Karena untuk menangani kasus saja pemerintah kekurangan dana begitupun jika harus menanggung kebutuhan pokok warga negara yang terdampak covid-19.

Apalagi harus membangun RS darurat, bukankah ini malah menambah pengeluaran sementara negeri ini banyak kekurangan dana bahkan memiliki utang yang besar. Lalu, bagaimana solusi dalam Islam? Aplikasi hadis Rasul Saw. tentang wabah memang cocoknya hanya dengan sebuah sistem yang menerapakan aturan Allah secara sempurna, bukan yang lain. Di dalam hadis Rasul Saw., karantina hanya dilakukan di daerah wabah, sementara daerah atau tempat lain yang tidak terkena wabah tidak boleh memasuki daerah wabah.


Islam Satu-satunya Solusi 

Pernah terjadi  di masa Umar, Abu Ubaidah memberitahu Umar bahwa wilayah Syam sedang terjadi wabah penyakit. Mendapat kabar tersebut Umar memutuskan berhenti di Saragh. Abdullah Ibnu Abbas seperti diriwayatkan dalam hadits Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwa ketika itu Umar meminta dipanggilkan beberapa Muhajirin sepuh. 

Terjadi perdebatan saat itu, antara melanjutkan ke tempat wabah atau kembali ke Madinah. Akhirnya Umar meminta kepada Ibnu Abbas agar memanggilkan sesepuh Quraisy yang dulu hijrah pada peristiwa penaklukkan Makkah. Keputusan yang diambil adalah kembali ke Madinah, Abu Ubaidah sebagai gubenur Syam saat itu tidak setuju. Namun, Umar berusaha meyakinkan Abu Ubaidah bahwa beliau bukan menghindari takdir tapi berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain yang lebih baik saat itu. 

Hingga kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf yang menjelaskan bahwa apa yang akan dilakukan Umar, persis dengan sabda Rasulullah SAW: "Apabila kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Sebaliknya kalau wabah tersebut berjangkit di suatu daerah sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya."

Jadi jelas, karantina hanya di tempat wabah saja. Di tempat lain yang tidak terkena wabah beraktifitas seperti biasa sehingga roda perekonomian tidak mati. Di daerah karantina pemerintah bertanggung jawab memenuhi dan menjamin  kebutuhan ekonomi rakyatnya. Dari mana dana tersebut, sumber dana dalam sistem Islam dari Baitul Mal. 

Dalam sistem Islam, terkait dana yang digunakan untuk urusan darurat atau bencana alam termasuk penanganan wabah diambil dari pendapatan fa'i dan kharaj, serta dari harta pemilikan umum. Apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum Muslim (sumbangan sukarela atau pajak). (Sistem Keuangan di Negara Khilafah, hal. 16-18).

Pemasukan baitul mal (kas negara) bagian fa'i dan kharaj di antaranya: seksi ghanimah (ghanimah, anfal, fa'i dan khumus), kharaj, status tanah, jizyah, fa'i (dari 'usyur harta rikaz dan barang tambang, tanah yang dijual dan disewakan), harta waris yang tidak ada pewarisnya) dan pajak. Jenis harta pemilikan umum: minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan dan mata air, hutan dan padang rumput gembalaan dan tempat khusus (yang dipagar dan dikuasai negara). (Sistem Keuangan di Negara Khilafah, hal. 13-14).

Jika memang masih kurang dari dua pos di atas, Islam membolehkan dari harta kaum Muslim. Apalagi  di Indonesia banyak sekali pengusaha, kalau saja mereka bersatu membantu dalam penanganan covid-19 tentu bisa segera diatasi. Sayangnya, jiwa kapitalis yang rakus dalam  diri pengusaha di negeri ini lebih dominan sehingga yang difikirkan keuntungan  mereka saja. Sistem yang ada mengkondisikan mereka seperti itu berbanding terbalik dengan sistem Islam.

Sementara di dalam Islam, dorongan membantu menyelesaikan masalah hanya karena Allah. Suasana yang dibangun adalah keimanan, maka bukan hal yang mustahil jika kondisi daulah kesulitan dana para pengusaha begitu dermawan mengorbankan hartanya untuk kemaslahatan umat. Dalam benaknya, sibuk ingin meraih pahala dan kehidupan akhirat. Harta hanyalah titipan maka digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan dan umat. 

Spirit keimanan dari ayat-ayat Allah Swt., di antaranya: "Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. – (Q.S Al-Baqarah: 195)

Jadi hanya Islam satu-satunya solusi, bukan hanya solusi masalah pandemi tapi juga semua permasalahan di dunia. Sesungguhnya masalah itu terjadi karena abai dari penerapan syariat. Maka solusinya adalah segera menerapkan syariah Allah yang membawa rahmat dan berkah ke seluruh alam. 

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa". (QS. Ali Imran : 133).[]

Oleh: Sherly Agustina, M.Ag
(Pegiat literasi dan pemerhati kebijakan publik)

Posting Komentar

0 Komentar