Karhutla Banua, Faktor Alam atau Kelalaian ?



Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan saat ini telah menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring datangnya musim kemarau. Hingga kini, berdasarkan data satelit Lapan, sebaran titik api di Kalsel sepanjang Januari-Juni 2020 mencapai 1.164.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Operasional BPBD Kalsel, pada 24 Agustus 2020 terpantau 32 titik api yang tersebar di sembilan kabupaten. Meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tapin, Banjar, Tanah Laut dan Kotabaru. Dimana, titik api tersebar baik di kawasan area pengguna lain dan pertanian, juga muncul di kawasan hutan, lahan gambut hingga konsesi perkebunan.

Penetapan status siaga darurat bencana kabut asap dan karhutla ini melalui Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0487/KUM/2020 tertanggal 29 Juni 2020.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Sahrudin, mengungkapkan status siaga darurat bencana kabut asap dan karhutla berlaku sejak 1 Juli hingga 30 November 2020. Terkait upaya penanganan, Gubernur Kalsel telah menginstruksikan pemda di 13 kabupaten/kota untuk mewaspadai ancaman bencana kabut asap dan karhutla ini.

Faktor Penyebab Karhutla

Faktor penyebab terjadinya karhutla yang hampir terjadi tiap tahun memang tidak tunggal. Karhutla bisa dipicu faktor alam seperti bencana kekeringan yang berkepanjangan. Pada kasus seperti ini, gesekan daun atau ranting kering saja bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran besar. Selain itu aktifitas yang tidak di sengaja misalnya akibat buangan puntung rokok atau sisa api unggun yang tidak benar-benar dimatikan juga bisa memicu terjadi nya karhutla. Faktor lain nya adalah pembukaan ladang oleh petani tradisional baik lahan untuk pertanian atau pun untuk area perkebunan.

Namun kebanyakan kasus karhutla justru disebabkan oleh faktor human error, yakni aktifitas yang sengaja di lakukan oleh perusahaan pengelola HTI yang hanya ingin mencari mudah membuka hutan tanpa berpikir dampak jangka panjang. Yang terakhir inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama kasus-kasus besar karhutla.

Sebagaimana diketahui, pemberian hak istimewa berupa konsesi pengelolaan hutan Indonesia pada beberapa korporasi lokal dan multinasional oleh rezim penguasa neolib telah membuat ratusan ribu hektar hutan dan lahan gambut berubah menjadi objek eksploitasi dan kapitalisasi, khususnya untuk kepentingan bisnis sawit dan tanaman industri lainnya. Dan untuk menekan biaya produksi serta menghemat biaya, maka teknik membakar seringkali menjadi pilihan pertama dalam proses pembukaan lahan.

Kelalaian negara dalam bentuk memberikan hak konsesi kepada korporasi perkebunan adalah faktor penting penyebab keganasan kabut asap karhutla yang berulang selama puluhan tahun. Terbukti, seperti tahun-tahun sebelumnya, titik api terbanyak ditemukan di lahan perkebunan pemilik hak konsesi, khususnya perkebunan sawit. Jadi, bukan di lahan milik masyarakat kebanyakan sebagaimana diklaim pemerintah. Kalaupun selama ini para petani dan peladang tradisional  menggunakan cara pembakaran lahan untuk membersihkan lahannya, namun tidak pernah terjadi bencana kebakaran dan kabut asap besar. Mereka memiliki kearifan lokal sendiri yang tidak merusak lingkungan.

Menyelesaikan permasalahan karhutla, memang bukan sesuatu yang mudah karena permasalahan ini bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut soal paradigma. Juga bukan sekadar persoalan satu dua orang, tapi soal kekuasaan atau dominasi korporasi atas hutan lahan di Indonesia khusus nya di kalsel. Bahkan, menyangkut kepentingan penjajahan negara-negara adidaya. Dengan kata lain, permasalahan karhutla adalah permasalahan yang sistemik. Mulai soal landasan kebijakan, hingga soal teknis pengelolaan. Bagaimana cara pandang penguasa terhadap pengelolaan hutan dan lahan serta bagaimana implementasinya.

Dalam sistem kapitalis neoliberal yang sekarang dianut oleh pemerintah Indonesia, hutan dan lahan dipandang sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Karenanya, negara dianggap berwenang menyerahkan kepemilikannya kepada pihak swasta alias korporasi dengan akad-akad yang diistilahkan dengan pemberian konsesi. Dengan akad ini, pihak penerima konsesi, diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan hutla yang dianggap milik negara ini, sesuai target bisnis yang ditetapkannya. Yakni, meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

Itulah kenapa, membakar menjadi pilihan favorit dalam proses pembukaan hutan dan lahan. Mereka cukup membayar penduduk lokal yang berpikir sederhana dengan upah yang sedikit agar mau menjadi eksekutor pembakaran hutan dan lahan, meski bahayanya jelas-jelas akan kembali kepada mereka, bahkan berbahaya bagi yang lainnya.

Urusan dampak, jelas tak terlalu menjadi perhatian para pengusaha. Terbukti selama ini, semua aturan bisa dengan aman mereka mainkan. Dan tak ada satu pun aturan hukum yang benar-benar bisa serius menjerat mereka. Kalaupun ada ancaman hukuman, maka sifatnya hanya administratif saja, seperti pencabutan izin atau denda. Itupun ternyata tak mampu membuat kasus-kasus karhutla berkurang apalagi hilang.

Dampak yang di timbulkan juga tidak lah sedikit, baik berupa kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah bahkan sampai ke negara tetangga, gangguan kesehatan seperti ISPA, penundaan penerbangan, bahkan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Dampak lain nya adalah keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Bencana longsor, puting beliung dan banjir pun menjadi langganan. Bahkan karhutla telah berpengaruh besar pada perubahan iklim dunia dan menyusutnya ketersediaan air bersih dimana-mana.

Melihat begitu banyak nya dampak yang ditimbulkan, seharus nya negara dengan cepat dan serius menyelesaikan permasalahan karhutla ini. Tapi nyata nya, bukannya menyelesaikan masalah pemerintah justru semakin royal pada para pengusaha dan pemilik modal. Bahkan tanpa ragu negara turut bermain, berselingkuh dengan pengusaha dan mencari untung dari tugas penjaminan hak rakyat.

Kondisi ini memang wajar terjadi, ketika Indonesia masih dicengkeram oleh rezim kapitalis neoliberal, dimana tolok ukur perbuatan bertumpu pada asas kemanfaatan dan materialisme, yang cenderung memunculkan sifat rakus, pragmatis dan menafikan nilai-nilai adab terhadap lingkungan dan generasi. Itulah mengapa, alih-alih membawa kesejahteraan bagi masyarakat, tapi justru menambah berbagai permasalahan termasuk berdampak pada kerusakan lingkungan yang biaya ekonomi dan sosialnya sangat besar dan berjangka panjang.

Hal ini tentu berbeda dengan pengaturan menurut syariat Islam. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai pengurus dan penjaga umat. Yakni dengan menerapkan seluruh aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan.

Islam menetapkan bahwa hutan termasuk dalam kepemilikan umum (milik seluruh rakyat). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api” (HR. Dawud dan Ahmad).

Hal ini bermakna bahwa sebagai milik umum, hutan haram dikonsesikan kepada swasta, baik individu maupun perusahaan. Dengan ketentuan ini, akar masalah kasus kebakaran hutan dan lahan bisa dihilangkan, bahkan bisa dicegah sepenuhnya sejak awal. Begitu juga pengelolaan hutan sebagai milik umum harus dilakukan oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Jika dikelola penuh oleh negara, tentu mudah menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepentingan rakyat, dan kelestarian hutan.

Negara juga harus mendidik dan membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kelestarian hutan dan manfaatnya untuk generasi. Jika ternyata masih terjadi karhutla, maka wajib segera ditangani pemerintah karena pemerintah wajib memperhatikan urusan rakyatnya dan memelihara kemaslahatan mereka.

Jadi, selama yang menjadi penyebab utama tidak diselesaikan, yakni pemberian konsesi kepada para korporasi, dimana para pengusaha besar yang bermain pintas dalam membersihkan lahan tidak dihentikan, selama itu bencana kabut asap dan karhutla di banua masih akan terus terjadi. Wallahu'alam.

Oleh : Pahriah

Posting Komentar

0 Komentar