TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kapitalisme Gagal Lindungi Nakes di Tengah Pandemi


Pandemi menyisakan duka yang amat dalam dan perih. Selain masyarakat, pelayan kesehatan  pun turut menjadi korban keganasan covid 19. Data per 3 September 2020 menunjukkan sebanyak 105 dokter yang gugur dalam kurun waktu sekitar 6 bulan.(liputan6 com)

Hal ini dibenarkan oleh  Abdul Halik Malik Humas pengurus Besar (PB) IDI saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Dan bertambah 2 dokter, sehingga total kematian per 7 September 2020 adalah 107 dokter dari 181 nakes yang menjadi korban Corona. (kumparan.com)

Kematian tenaga kesehatan di Indonesia mencapai 2,47 persen kematian tenaga kesehatan akibat Corona di dunia. Total terdapat 7.329 kematian di 79 negara hingga 3 September 2020.  Hal ini menjadikan  Indonesia menempati peringkat 10 kematian nakes akibat Corona di dunia. Sedangkan angka tertinggi ditempati Meksiko, yakni sebesar 1.320. Disusul As (1.077), Brasil (634), Afrika Selatan 240 dan India.(kumparan.com)

Selain itu, persentase kematian nakes Indonesia terhadap total kematian corona pun tinggi, yakni peringkat 14. Pasalnya, hingga 7 September 2020, sudah ada 8.130 kematian akibat Corona di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kematian nakes yang dilaporkan menyumbang sekitar 2.23 persen dari total kematian Corona. 

Meskipun persentase 181 tenaga kesehatan mungkin terbilang kecil apabila dibandingkan dengan total kematian akibat Corona secara keseluruhan. Namun, tiap gugurnya tenaga kesehatan, maka akan berkurang kemampuan rasio pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kepitalisme di balik gugurnya Nakes

Kesehatan masyarakat di bawah bayang-bayang kapitalisme. Semua serba dijadikan komersialisasi. Lahan bisnis yang dapat meraup keuntungan yang tidak sedikit. Termasuk fasilitas kesehatan dan alat penunjang kesehatan lain yang sangat penting peranannya di dalam meningkatkan kualitas kerja dan keamanan bagi penyedia layanan kesehatan.

Menurut Abdul, bukan hanya karena alat Proteksi Diri (APD). Persoalan tersebut lebih terkait sistem kepada standardisasi sistem pelayanan dan regulasi selama pandemi Corona. Termasuk persoalan beban kerja dokter yang berat dalam melayani pasien Covid 19, tata kelola ruang, penting screning tahap awal yang ketat dan rasio usia yang rentan terpapar yang disertai penyakit komorbid.

Selain itu, pentingnya upaya pemetaan (mapping) ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) dan sumber daya manusia (SDM). Sebab, menjadi bekal dalam melihat seberapa besar kemampuan masing-masing wilayah untuk menangani pasien COVID-19.

Dalam menjaring pasien pada tahap awal dan pengadaan alat screning yang di tunjang dengan PCR, mestinya dapat terjaring lebih banyak orang yang mempunyai kemungkinan terpapar virus tersebut sehingga membantu nakes yang bertugas untuk mengisolasi dan melakukan tindakan selanjutnya. Namun, harapan itu sirna tatkala itu dijadikan lahan bisnis yang menguntungkan segelintir kalangan tertentu.

Belum lagi terkait Sumber Daya Manusia yang termasuk minim, sehingga mengakibatkan beban kerja Nakes semakin berat. Waktu istirahat yang belum optimal, sehingga memunculkan risiko burn out. Kasus yang sudah overcapasity membuat tenaga kesehatan terutama dokter terporsir hingga imunitasnya menurun, akhirnya mudah sekali terpapar dengan virus tersebut.

Berkaitan dengan tata kelola ruang. Tata kelola ruang dalam praktik pelayanan kesehatan perlu ketersediaan ruangan tekanan negatif yang mumpuni. Hubungan langsung antara dokter dan pasien positif di ruang-ruang rumah sakit yang tertutup, misalnya ruang operasi akan membuat rentan terinfeksi melalui kemungkinan transmisi covid 19 memalui udara (aerosol) di ruang tertutup.

Dalam menentukan kebijakan penanganan pandemi, seolah tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam penangan pandemi. Alih alih meningkatkan ekonomi negara, justru membuka arus penyebaran virus dengan ditetapkannya new normal life. Ditambah masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan.

Kembali lagi, untung rugi menjadi pertimbangan negara dalam menggelontorkan dana untuk membuat fasilitas kesehatan yang effektif dan efesien guna menunjang pelayanan kesehatan. Akibatnya nyawa masyarakat dan bahkan tenaga kesehatan menjadi tumbal dari kepentingan tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa sistem Kapitalisme sebagai dalang dibalik gugurnya Nakes telah gagal melindungi tenaga kesehatan di tengah pandemi. Sayangnya, kita masih saja terbelenggu dengan sistem ini dan tidak berusaha untuk melepaskan diri darinya. Padahal, sudah nampak nyata di hadapan kita, laju covid yang semakin meningkat dan korban pun bergelimpangan. Sejatinya ada sistem yang lebih baik yang bisa kita gunakan sebagai satu satunya jalan menyelesaikan seluruh permasalahan masyarakat, terkhusus penyelesaian masalah pandemi covid 19 ini.

Islam sebagai solusi hakiki

Islam bukan hanya sekedar agama ritual semata. Namun, Islam sebagai agama sekaligus aturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Juga dalam hal kesehatan, khususnya perlindungan terhadap pelayan dan tenaga kesehatan.

Kesehatan adalah kebutuhan pokok setiap warga yang harus dipenuhi oleh negara. Sebagaimana kebutuhan sandang, papan dan pangan. Negara menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan dan semua penunjang lainnya. Terlebih saat terjadi pandemi yang telah memakan  ribuan korban.

Islam sangat menghargai satu nyawa. Di sisi Allah, hilangnya seorang muslim lebih besar perkaranya dari pada hilangnya dunia. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.

 Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).

Terlebih nyawa Nakes yang menjadi pahlawan dalam penanggulangan covid dan garda terdepan. Terlepas dari qada' Allah, bahwa kematian akan menghampiri kita. Untuk itu, seorang pemimpin akan benar-benar bersungguh-sunguh untuk menjaga dan  melindungi, memberi  kenyamanan dalam melakukan tugasnya. Sebab, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhannya. 

“Imam (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Pemimpin dalam Islam tidak akan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya dan meminimalisir terjatuhnya korban. Terlebih dimasa pandemi. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW, Ummar bin Khattab Ra. Dalam menyelesaikan wabah yang tengah terjadi, Ummar berdiskusi dengan seluruh pihak terkait, dan menjadikan Al Qur’an dan Sunnah sebagai asa dalam menentukan kebijakan. Akhirnya mengkarantina wilayah yang sedang terjadi wabah dan melarang orang yang sehat untuk masuk ke dalam wilayah tersebut.

Seorang Khalifah akan melaksanakan amanah atas landasan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhannya. Kebahagiaannya ialah apabila ia mendapatkan keridhaan Tuhannya atas apa yang dilakukan. Dan ketakutaknnya adalah apabila ia telah melakukan kedzaliman kepada masyarakatnya. Sebab Allah tidak akan pernah melupakan tindakan orang yang dzalim. Sebagaimana Firman Allah SWT.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ
“Jangan sekali-kali kamu mengira, Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan orang dzalim. Sesungguhnya Allah menunda hukuman mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak (karena melihat adzab).” (QS. Ibrahim: 42).

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali kepada sistem yang berasal dari Allah SWT. Dia yang menciptakan kita. Pasti lebih tahu tentang apa yang Dia ciptakan. Bukan malah mengambil aturan yang dibuat oleh manusia. Pastinya akan menyengsarakan, sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini dengan banyaknya korban yang berjatuhan terutama nakes.
Wallahu’alam bish showab.[]


Oleh : Siti Mustaqfiroh
(Aktivis Muslimah Papua Barat)



Posting Komentar

0 Komentar