TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Jejak Demokrasi Menggerogoti Negeri



Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi di dunia. Menurut Abraham Lincoln demokrasi merupakan  sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini rakyat diizinkan untuk memilih langsung perwakilan mereka dalam membentuk badan pemerintahan. 

Salah satu praktek demokrasi yakni adanya pemilu dalam pemilihan presiden, kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di pusat dan daerah. Dalam pemilu ini rakyat punya hak memilih siapa saja calon  yang mereka anggap mampu untuk memimpin dan mewakili suara mereka. 

Hanya saja pada prakteknya pelaksanaan pemilu ini telah jauh melenceng dari hakikat sebenarnya. Banyak fakta menunjukkan bahwa sistem pemilu ini hanyalah sebagai ajang jual beli suara rakyat. 

Dikutip dari laman www.mediaindonesia.com (3/7/2020) diberitakan bahwa praktik oligarki dapat mencederai demokrasi dan merugikan masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka yang punya kekuasaan dan modal besar dapat menjadi sponsor bagi para kandidat. Akibatnya, calon yang terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan kelompok elite dan mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin dalam satu webinar di Jakarta. 

Lebih lanjut, kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala daerah membuat praktik oligarki kian menguat. Calon bupati dan wali kota membutuhkan Rp20 miliar-Rp30 miliar untuk bisa ikut dalam pemilu. Biaya tersebut untuk  beli perahu partai, konsolidasi, dan pemenangan.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik Uniska Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad, mengungkapkan bahwa praktik oligarki terjadi di banyak wilayah di Indonesia. “para pengusaha izin usaha tambang dan konsesi perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal.” Hal ini tak ayal menimbulkan korporatokrasi, yakni perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha. 

Demokrasi Kian Menggerogoti Negeri

Fakta diatas merupakan gambaran rapuhnya pelaksanaan sistem demokrasi saat ini. Secara lahirnya memang sistem ini mudah sekali jatuh karena aturannya hasil buatan manusia. Semua produk hukumnya adalah hasil karya akal manusia. Sebaliknya aturan Allah sebagai pencipta langit dan bumi tak dipakai dalam sistem ini. Padahal kita tahu bahwa aturan yang dibuat manusia tak akan mampu ciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Apalagi sistem ini lahir dari ideologi kapitalisme yang berhamba pada materi dan keuntungan.

Memang kapitalisme memakai azas manfaat, semua hal akan dilakukan asalkan ada untungnya. Tak peduli itu melanggar HAM ataupun mereka langgar norma agama. Proses pemilu adalah bukti nyata berlakunya azas manfaat ini. Pemilik modal akan memberikan subsidi bagi para calon dalam kontestasi politik. Kelak jika calon tersebut berhasil lolos menjadi pejabat, tentu akan ada balas jasa dari subsidi yang diterima. 

Ditambah lagi, praktek balas budi ini akan berlanjut pada taraf pengambilan keputusan dan kebijakan. Kelak akan lahir sejumlah aturan yang justru akan menguntungkan para pengusaha, sementara kepentingan rakyat yang memilihnya disingkirkan. Telah banyak aturan dan kebijakan yang lahir yang memihak para pengusaha. Alhasil,  para pemilik modal leluasa mengeruk kekayaan negeri ini. Sementara rakyat yang telah memilihnya saat pemilu dibiarkan hidup sengsara. Inilah praktek yang melanggar HAM demi kepuasan nafsu penguasa dan pengusaha tadi.  

Hingga kini cukup banyak praktik demokrasi yang kian membahayakan negeri. Ibarat bibit penyakit, praktik tersebut kian hari bertambah parah. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan demokrasi yang menggerogoti negeri :

Pertama, demokrasi sangat dekat dengan money politics. Sudah jadi rahasia umum bahwa tiap pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, bahkan pemilihan kepala desa pun tak luput dari aktifitas ini. Hingga terjadi jual beli suara, ketika terpilih bukan melayani kebutuhan rakyat. Tapi mengurusi cara mengembalikan modal yang keluar saat pemilu. 

Kedua, akibat dari money politics tadi, tak sedikit kepala daerah dan anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi. Kita melihat korupsi telah merajalela dalam setiap sendi kehidupan. Sepertinya praktik ini sulit dihapuskan, karena masyarakat telah dibiasakan dengan aneka saweran untuk memuluskan suatu urusan. 

Ketiga demokrasi menyuburkan praktik oligarki. Oligarki berasal dari bahasa Yunani, oligon sedikit dan arkho memerintah. Artinya  pucuk kepemimpinan hanya dikuasai oleh kalangan elit dan berduit. Akibat mahalnya biaya demokrasi, yang bisa mencalonkan diri dalam perhelatan demokrasi (pemilu) hanyalah yang punya modal besar. Tak ayal, banyak anak pejabat yang ikut pencalonan kepala daerah, karena mereka punya modal dan kekuasaan. Tentu yang tak punya modal besar, bersiap saja untuk kalah dalam pemilihan. 

Keempat, demokrasi lahirkan sistem birokrasi yang yang bercampur politics (birokrasi politics). Semua urusan ditimbang dari segi untung dan rugi terhadap pemungutan suara. Pendukung dan simpatisan parpol yang berkuasa saat itu akan dimudahkan urusannya. Yang bukan pendukung justru sebaliknya. 

Kelima, demokrasi lahirkan para buzzer politics untuk membuat opini mendukung pihak penguasa. Segala media dioptimalkan demi mencapai tujuan politiknya. Pemutar balikan fakta kerap terjadi, yang benar jadi salah. Yang salah maka sebaliknya, dianggap kebenaran. Telah kita lihat saat ini, banyak terjadi pembungkapan terhadap penyeru kebaikan. Persekusi terhadap pembela kebenaran semakin nyata didepan mata. 

Jika praktek demokrasi diatas masih berlaku di negeri ini, maka bersiaplah menghadapi kehancuran. Untuk itu kita harus mencari obatnya jika masih cinta dengan negeri ini. Satu-satunya jalan yakni kembali pada pada ajaran islam. 

Ajaran Islam, Kalahkan Demokrasi

Sistem demokrasi telah menyalahi aturan islam sebab menjadikan manusia sebagai pembuat hukum dimuka bumi. Sejatinya manusia tak perlu membuat hukum sendiri, karena semua hukum terkait kehidupan manusia sudah Allah jelaskan dalam Alquran dan hadist nabi. 

Maka, tak salahnya jika kita kembali pada aturan sang pencipta jagad raya ini. Sebuah aturan yang dulunya telah mengantarkan islam menjadi pusat peradaban dunia. Bukan hanya sebentar, tapi mampu bertahan hingga 1300 tahun lamanya. Maka dari itu, cukuplah aturan Allah saja yang diterapkan dimuka bumi, jika ingin kesejahteraan dan kemakmuran bagi negeri ini. Wallahu alam bisshowab.[]

Oleh: Yudia Falentina 

Posting Komentar

0 Komentar