TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Islam, Solusi Tuntas Pengelolaan Migas

PT Pertamina (Persero) sedang menjadi sorotan publik. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi (migas) ini dibongkar boroknya oleh komisaris utamanya sendiri, yakni Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. Dalam sebuah tayangan video yang diunggah di akun YouTube POIN (Senin, 14/09/2020) Ahok menyebut ada direksi yang hobi melobi menteri hingga direksi yang suka berutang dan tak memedulikan investor. 

Kicauan Ahok akhirnya menuai banyak kecaman. Komisi VI DPR Andre Rosiade bahkan meminta agar Ahok dicopot dari jabatan karena telah membuat gaduh. Andre mengatakan bahwa pernyataan Ahok adalah masalah internal Pertamina dan bukan untuk konsumsi publik.

Lantas, dimanakah kesalahan pengelolaan migas di Indonesia ?

Kesalahan Pengelolaan Migas di Indonesia

Terungkapnya permasalahan pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh Pertamina bukan kali ini saja terjadi. Perusahaan plat merah ini juga mengalami kerugian. Seperti dilansir economy.okezone.com (Selasa, 1/09/2020), Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 11,13 triliun pada semester II 2020. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Karena PT Pertamina adalah pemain utama dalam pengelolaan sektor migas. 

Berbicara tentang migas, tentu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi dan politik. Migas merupakan SDA yang diatur dan dikelola negara. Kesalahan pengelolaan migas di Indonesia berpangkal dari kebijakan pemerintah yang melakukan liberalisasi di sektor yang menjadi hajat hidup masyarakat. 

Liberalisasi migas telah memberi kekuasaan yang lebih besar kepada swasta termasuk asing dan pengurangan peran negara. Liberalisasi di Indonesia terjadi semenjak Orde Baru. Untuk melegalkan liberalisasi migas,  pemerintah membuat Undang-undang (UU) pengelolaan migas sebagai payung hukum terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. UU Minerba adalah salah satu UU yang mengatur pengelolaan SDA yang menuai kontroversi karena tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan.

Islam, Solusi Pengelolaan Migas 

Islam tidak menggunakan paradigma pengelolaan SDA milik umum yang berbasis swasta atau corporate based management. Dalam Islam, bahan tambang baik berupa minyak bumi, gas, batu bara, emas, perak dan lainnya adalah milik umum (collective property). Islam mewajibkan pengelolaan bahan tambang pada negara atau state based manajement dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya alam. 

Hasil pengelolaan tambang harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. 

Pengelolaan SDA milik umum oleh negara berdasarkan hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadits tersebut, Abyad diceritakan telah meminta kepada Rasulullah untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tapi diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu).” Rasulullah kemudian bersabda : “Tariklah tambang tersebut darinya.”

Yang menjadi fokus pada hadits tersebut tentu saja bukan “garam” melainkan tambangnya. Terbukti, ketika Rasul mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya sangat banyak seperti air mengalir, beliau menarik kembali pemberian itu. 

Penarikan kembali pemberian Rasul kepada Abyadh adalah illat dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk barang tambang yang kandungannya sangat banyak untuk dimiliki individu.

Dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik yang nampak seperti garam, batubara dan sebagainya atau yang ada dalam perut bumi seperti emas, perak, minyak bumi dan sejenisnya termasuk milik umum. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan dan investasinya kepada pihak swasta atau asing.

Sudah saatnya pemerintah seoptimal mungkin memanfaatkan SDA dengan menunjuk BUMN yang mampu mengelolanya dengan amanah dan profesional.  Dengan pengeloaan SDA berbasis syariah  bisa mencegah terjadinya liberalisasi di sektor migas. Rakyat bisa menikmati kekayaan alam yang mereka miliki dengan mudah dan murah. Kesejahteraan dan kemakmuran pun akan terwujud.[]

Oleh: Marina Noorbayanti

Posting Komentar

0 Komentar