+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Investasi Asing Kuasai Layanan Publik


Pemerintah sedang mengkaji rencana pembangunan industry medical tourism atau wisata medis. Medical tourism atau wisata medis adalah perjalanan untuk mendapatkan layanan kesehatan, kebugaran serta penyembuhan di negara tujuan. Umumnya pasien memilih perawatan medis keluar negeri karena layanan medis domestic untuk menyembuhkan penyakit-penyakit khusus masih kurang memadai.

Menurut Jodi Mahardi, juru bicara kemenko Kemaritiman dan Investasi, pengembangan wisata medis di Indonesia sangat realistis dan menguntungkan. Berdasarkan data yang dirilis PwC, Indonesia merupakan negara asal wisatawan medis dengan jumlah 600 ribu di tahun 2015, terbesar di dunia. Data yang dirilis Indonesia Services Dialog (ISD), setiap tahun orang Indonesia mengeluarkan uang yang nilainya cukup fantastis untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri. 

Ini tentu akan menjadi bisnis yang menggiurkan yang akan menarik investor asing. Apalagi jumlah wisatawan medis ini secara global mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Saat ini sedang dikaji wacana untuk membangun Rumah Sakit Internasional dan mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri untuk menyiapkan pembangunan wisata medis tersebut.

Di tengah keterpurukan ekonomi yang melanda dunia, maka di butuhkan diversifikasi ekonomi. Berbagai sektor di komersilkan untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali sektor pelayanan publik seperti kesehatan misalnya. Apakah ini akan mampu memutar roda perekonomian atau justru akan menjerumuskan rakyat pada jurang penderitaan yang lebih dalam?

Bahaya Investasi Asing

Mendatangkan investor asing menjadi solusi ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perbaikan kebijakan, pengendalian inflasi, perbaikan pembangunan infrastruktur semua ini dilakukan untuk menciptakan iklim yang menarik bagi investor. Benarkah menggenjot investasi asing mampu memperbaiki ekonomi?.

Sejak awal era orde baru, Barat terutama AS dan diikuti oleh Eropa telah mencengkram negeri ini dan mengeruk kekayaannya. Caranya melalui investasi korporasi multinasional mereka. Cengkraman dan dominasi asing tersebut semakin besar di era Reformai. Tidak  saja di sektor hulu pengelolaan SDA seperti tambang, migas dan kehutanan, tapi juga merambah ke sektor pelayanan publik seperti kesehatan misalnya.

Melalui hutang luar negeri, negeri ini dikendalikan asing. Hampir semua sistem  dibentuk sesuai pesanan asing dan untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat. Maka bisa dibayangkan ketika investasi asing juga merambah sektor pelayanan publik seperti kesehatan misalnya. Hal ini akan mengakibatkan kebijakan-kebijakan kesehatan bukan berpihak kepada rakyat. Padahal kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi rakyat.

Pelayanan Publik adalah Tanggung Jawab Negara

Khalifah sebagai pemimpin tunggal kaum muslimin di seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat. “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al Bukhari).

Semua kebutuhan mendasar masyarakat berupa pendidikan, keamanan dan kesehatan atau yang saat ini di kenal dengan pelayanan publik menjadi tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab untuk membangun fasilitas-fasilitas pendidikan, keamanan dan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentu di butuhkan dana yang besar. Maka pengelolaan keuangan dalam sistem khilafah ini, berbasis syariat islam. Dimana kekayaan alam yang dimiliki oleh negara seperti tambang, perhutanan, laut dan sejeninya diposisikan sebagai kempemilikan umum yang akan dikelola oleh negara dan di gunakan untuk kepentingan rakyat. Ditambah dengan fa’i dan khoroj serta pos zakat. Maka ini akan menjadi pemasukan rutin bagi APBN negara khilafah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan umat. 

Negara juga harus mempunyai kedaulatan penuh agar bisa menjalankan tugasnya melayani kepentingan umat. Maka tak terbersit sedikitpun untuk mengambil investasi asing apalagi investasi asing tersebut memberikan syarat yang justru akan menggadaikan kemandirian negara.[]

Oleh: Afifah Habibah, S.Si

Posting Komentar

0 Komentar