TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Indonesia Pernah Meradang Saat Eksistensi Khilafah Hilang



Jika dalam bahasa Inggris dikenal ungkapan ‘history is the torch of truth' (sejarah adalah Obor Kebenaran), maka dalam kosakata bahasa Indonesia telah populer istilah ‘jasmerah’ (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah)’. Sebuah judul pidato Bung Karno yang diberikan oleh Kesatuan Aksi 66. Hingga kini Jasmerah masih menjadi slogan untuk menjembatani sejarah masa lalu yang berkesinambungan dengan masa sekarang.

Untuk menunjukkan minat dalam menjaga sejarah, khususnya yang berkaitan dengan ‘jasa Islam’ kepada Indonesia, bukan hal yang salah jika umat Islam juga menggunakan semboyan jasmerah sebagai pengungkitnya. Sebab jika dilihat dari populasinya muslim Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Sejumlah 229 juta atau 13% kaum muslim tinggal di sana. 

Namun kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Justru Indonesia adalah sebuah negara sekuler demokratik. Sejumlah kelompok Islam konservatif (termasuk sejumlah partai politik) berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun karena ada puluhan juta penduduk non-Muslim-apalagi banyak penduduk yang menganut Islam di Indonesai bukan orang Muslim yang mempraktekkannya dengan sangat ketat (nominal muslim), berdirinya sebuah negara Islam (sekaligus penerapan  hukum syariah) selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan saparatisme. (indonesia-investments.com)

Demikianlah yang terjadi ketika sebuah gagasan untuk mengembalikan Islam sebagai aturan kehidupan dibawah legalitas negara- yang sejatinya hal ini sebuah kewajiban bagi umatnya- digulirkan di negeri ini. Selalu saja ada upaya untuk mengaburkan, mereduksi, bahkan menghalanginya. 

Pernyataan bahwa, “khilafah adalah fakta sejarah yang pernah ada dalam pelataran sejarah peradaban Islam, tetapi tak cocok lagi untuk konteks negara bangsa Indonesia.” Begitu pun dengan ungkapan “Khilafah tidak cocok karena semua negara melarang khilafah”,  adalah diantara statemen yang dilontarkan kepada umat yang menandakan bahwa slogan ‘jasmerah’ sudah kadaluarsa. Sejarah telah melupakan peran khilafah. Padahal nyatanya, negara Islam (khilafah, red) telah diindera dan diakui keberadaannya bahkan oleh raja- raja di Nusantara. 

Eksistensi Khilafah Diakui

Ketika kekhilafahan berada di tangan Bani Umayyah (660-749 M) penguasa di Nusantara-yang masih beragama hindu-mengakui kebesaran negara Khilafah. Pengakuan terhadap kebesaran pengaruh negara khilafah ini dibuktikan dengan adanya dua pucuk surat yang dikirim oleh Maharaja Sriwijaya waktu itu kepada khalifah yang hidup pada masa Bani Umayyah.

Surat pertama dikirim kepada Muawiyah, dan surat kedua dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz. Surat pertama ditemukan dalam sebuah diwan (arsip) Bani Umayyah oleh Abdul Malik bin Umair, yang disampaikan kepada Abu Ya’qub At-tsaqafi, yang kemudian disampaikan kepada Al Haitsam bin Adi. Sedangkan surat kedua didokumentasikan oleh Abd Rabbih (246-329 H/860-940 M) dalam karyanya yang berjudul Al-‘Iqd Al Farid. Potongan surat tersebut sebagai berikut :

“Dari Raja diraja...; yang adalah keturunan seribu raja... kepada raja Arab (Umar bin Abdul Aziz) yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan tuhan. Aku telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tidak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Dan Aku ingin Anda mengirimkan kepadaku seseorang yang dapat mengajarkan Islam, kepadaku dan menjelaskan kepadaku hukum-hukumnya.”

Selanjutnya keberhasilan Khilafah Islam Turki Utsmani melakukan futuhat (penaklukan) konstantinopeI sebagai Ibukota Romawi Timur pada 857 H/1453 M juga membuat nama Turki Utsmani semakin melekat di hati umat Islam di Nusantara. Nama populer bagi penguasa Negara Khilafah Islam Turki Utsmani di Nusantara ialah ‘Sultan Rum’.

Uluran Tangan Khilafah dalam Mengusir Penjajah

Perlawanan terhadap dominasi penjajah Portugis maupun Belanda di tanah air juga tak bisa dilepaskan dari peran dan uluran tangan khilafah, sebagai sebuah negara adidaya di masanya.

Portugis berhasil menancapkan kuasanya di Maluku sejak tahun 1536. Berkaca pada kelakuan Portugis yang memerangai umat Islam di Samudera Hindia dan Nusantara, Sultan Sulaiman Al Qanuni sang Khalifah Utsmaniyah yang berkuasa sejak 1520 menyatakan peperangan terbuka kepada penguasa Portugis yang berkedudukan di Lisbon, Don Sebastio.

“Telah dilaporkan kepada saya bahwa jamaah haji dan para pedagang Muslim yang datang dari India melalui laut telah dianiaya. Jika engkau masih membangkang, maka dengan bantuan Allah Yang Maha Agung kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban di negeri-negeri itu dan tiada guna lagi bagi engkau untuk memprotesnya”

Selanjutnya Sultan Sulaiman melepas armada yang tangguh di bawah komando Gubernur Mesir, Khadim Sulaiman Pasya untuk membebaskan seluruh pelabuhan yang dikuasai portugis, guna mengamankan pelayaran haji ke Jeddah.

Nuruddin Ar Raniri dalam bukunya Bustan As Salathin meriwayatkan, Sultan Alaudin Riayat Syah Al Qahhar mengirim utusan ke Istanbul untuk menghadap “Sultan Rum”. Utusan ini bernama Husein Effendi yang fasih berbahasa arab. Ia datang ke Turki setelah menunaikan ibadah haji. Pada Juni 1562 M utusan Aceh tersebut tiba di Istanbul untuk menyampaikan petisi dari Sultan Alaudin yang meminta bantuan militer utsmani guna menghadapi Portugis. Ketika Duta itu berhasil lolos dari serangan Portugis dan sampai di Istanbul, ia berhasil mendapat bantuan Turki, yang menolong Aceh membangkitkan kebesaran militernya sehingga  memadai untuk menaklukkan Aru dan Johor pada 973H /1564 M.

Dominasi Portugis di Indonesia kemudian digantikan Belanda. Namun Belanda memahami benar posisi penting khilafah sebagai pemimpin umat Islam, serta menyadari fungsinya untuk menerapkan aturan-aturan yang sah (Islam). Mereka juga mengetahui betapa luas jangkauan keterpengaruhan khilafah bagi kaum muslim, hingga mampu membangkitkan semangat perlawanan Indonesia atas dominasi kolonial Belanda. 

Dikatakan dalam surat kabar Het Nieuws Van Dag tahun 1897 :
“Pemerintah kita bisa mendapatkan banyak masalah dari ini. Karena bagi kita, pan Islamisme juga adalah musuh terbesar dan terhebat bagi perdamaian di wilayah koloni kita, sama seperti untuk semua negara Eropa lainnya yang menjadikan orang-orang Mohammedan sebagai subjek atau pihak yang mereka tundukkan”

Sehingga dalam surat kabar Algemeen Handelsblad tahun 1910 dikatakan :
“Para penceramah menjelaskan bahwa bagi orang-orang Mohammedan hanya aturan Khalifah-Sultan Turki-yang merupakan aturan yang sah. Mereka melihat bahwa semua aturan lainnya tidak sah, termasuk aturan kita di Indonesia. Karena itu ajaran tentang khilafah adalah elemen yang sangat berbahaya”

Khilafah dan Penyebaran Islam di Indonesia

Penyebaran Islam di Indonesia tak luput dari jasa khilafah melalui ‘duta-duta Islam’ yang di kirim ke Nusantara. Sebutlah wali songo, para penyiar agama Islam pertama di tanah Jawa. Menurut sumber orisinil yang tersimpan di museum Istana Turki Istanbul, dimana dicatat dalam sejarah bahwa gerakan walisongo dibentuk oleh Sultan Muhammad I, pada tahun 1404 M (808 H). 

Berdasarkan laporan dari saudagar Gujarat India, Sultan Muhammad I mengirim surat kepada pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah yang isinya meminta untuk dikirim beberapa ulama. Maka setelah dikumpulkan, Sultan Muhammad I mengirim 9 orang yang memiliki kemampuan di berbagai bidang dan juga memahami ilmu agama untuk diberangkatkan ke pulau Jawa pada tahun 1404 M. Mereka dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan ahli tata negara. Berita ini tertulis dalam kitab Kanzul Hum dari Ibn Batutah, yang kemudian dilanjutkan oleh Syeikh Maulana Al Maghribi. Peranan wali songo dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Islam di jawa tidak bisa dipisahkan. Jika boleh disebut, merekalah yang menyiapkan pondasi-pondasi kuat, dimana akan dibangun pemerintahan Islam yang berbentuk kesultanan. 

Prof. Hamka dalam bukunya, ‘Sejarah Umat Islam’ mengungkapkan pada tahun 674-675 M,  duta dari orang-orang Ta Shih (Arab) untuk China, yang tak lain adalah sahabat Rasulullah saw sendiri, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, diam-diam meneruskan perjalanan hingga ke pulau Jawa. Muawiyah yang juga pendiri kekhilafahan Islam Bani Umayyah ini menyamar sebagai pedagang dan menyelidiki kondisi tanah jawa kala itu. Ekspedisi ini mendatangi kerajaan Kalingga, dan melakukan pengamatan.

Maka dapat dikatakan bahwa dakwah yang dilakukan oleh wali songo adalah rangkaian kerja yang dimulai sejak kegiatan observasi yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw, Muawiyah bin Abi Sufyan.

Keruntuhan Khilafah dan Respon Indonesia

Saat pemerintahan khilafah diruntuhkan tahun 1924 oleh Musthafa Kemal Attaturk, para pelaku sejarah dan tokoh umat Islam Indonesia juga turut memberikan apresiasi.

Surat kabar Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie (selanjutnya ditulis Het Nieuws) yang terbit di Batavia (Jakarta) sebagai yang pertama kali mempublikasikan peristiwa besar di Istanbul ini, dengan judul berita, “De afschaffing van het Khalifaat” (Penghapusan Khilafah). Pemberitaannya menggambarkan tentang putusan Majelis Nasional Turki menghapus sistem khilafah.

“De Turksche Nationale Vergadering bespreekt de afschaffing en de deportatie van den khalief, terwijl alle leden van de Sultans-familie voor eeuwig van het recht om in Turkije te verblijven beroofd zouden worden (Dewan Nasional turki membahas penghapusan dan deportasi dari khalifah. Sementara itu, hak semua anggota keluarga Sultan (Abdul Madjid II) untuk tinggal di Turki akan dicabut selamanya)”

Surat kabar lain yang juga terbit di Batavia, Bataviaasch Niuewsblad juga ikut memberitakan peristiwa penghapusan ini. Dalam terbitannya pada tanggal 5 Maret 1924, surat kabar ini menurunkan berita tentang Belangrijke Besluiten (Resolusi penting) dari Tursche Rijk (Negeri Turki) yang isinya soal keputusan Dewan Nasional di Ankara menghapus sistem Khilafah di Turki.

“De nationale raad te Angora nam een resolutie aan tot afschaffing van het Khalifaat, tot verbanning van het sultanshuis Osman en ontneming van de Turksche nationaliteit aan de leden van dit geslacht, voorts tot scheiding van kerk en staat en tot hervorming van het onderwijs en de administratie (Dewan Nasional di Ankara mengeluarkan resolusi menghapuskan kekhalifahan, pengasingan Sultan Utsmani (Khalifah Abdul Madjid) dan pencabutan hak kewarganegaraan Turki, selain juga pemisahan gereja (urusan agama) dari negara serta mereformasi sistem pendidikan dan administrasi)” 

Di Surabaya pemberitaan ini juga telah meluas. Ada surat kabar De Indische Courant yang pada terbitan tanggal 7 Marret 1924 menurunkan berita tentang De Kalifaat-Kwestie (Persoalan Khilafah). Isinya menyoal hasil pertemuan Dewan Nasional Turki yang menyetujui penghapusan Khilafah, sekularisasi Turki dan pengasingan Khalifah Abdul Madjid II ke Swiss.

“Daarop keurde de vergadering zonder verder debat de wetsontwerper goed zoor afschaffing van de commissariaten en godsdienstige instellingen, waarna het wetsontwerp tot afschaffing van het kalifaat in zijn geheel werd aangenomen. De kalief vertork naar Zwitserland (kemudian pertemuan menyetujui tanpa perdebatan lebih lanjut tentang penghapusan lembaga-lembaga pengawasan dan agama, mengesahkan RUU penghapus kekhilafahan secara keseluruhan. Kemudian khalifah pindah ke Swiss)”

Menyusul beberapa pekan kemudian, surat kabar berbahasa Melayu juga ikut membahas soal penghapusan ini. Dalam surat kabar Neratja, yang dikelola KH Agus Salim, dimuat serial tulisan yang berjudul, “Kemanakah Chalifah Islam? Kekaloetan’Alam Islam”. Tulisan yang diterbitkan selama 26-31 Maret 1924 ini memberitakan soal pengapusan kekhilafahan Islam dan situasi Turki terbaru. Digambarkan pula tentang situasi kalut dunia Islam atas peristiwa tersebut.

Respon yang lebih formal dan sungguh-sungguh datang dari kalangan ulama dan tokoh  pergerakan Islam dalam pertemuan Kongres Al- Islam di Garut pada Mei 1924, atau dua bulan setelah penghapusan Khilafah. Dalam pidato pembukaan kongres yang diadakan oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Al Irsyad ini, KH. Agus Salim menempatkan permasalahan ini dalam konteks perjuangan antara dunia Islam dan pemerintah kolonial.

Menurut dia hubungan antara negeri-negeri Muslim itu buruk, persatuan mereka telah rusak dan khalifah hanya hidup dalam khutbah Jumat. Diberbagai tempat mereka dikuasai oleh bangsa asing. Di Ankara Khalifah telah dipecat dan tidak ada khalifah baru di Istanbul. Kemudian KH Agus Salim menegaskan Kongres Al-Islam ini perlu mencari persatuan sehingga merupakan sebuah kewajiban dalam mencari solusi atas permasalahan khilafah. Bagi KH. Agus Salim keberadaan sebuah pemerintahan Muslim yang merdeka adalah suatu hal yang penting.

Berikutnya pada tahun 1926 M diadakan Muktamar ‘Alam Islami Far’ul Hindias Syarqiyyah (MAIFHS) di Bogor, sebagai respon atas undangan Kongres Ialam sedunia yang diselenggarakan oleh Ibnu Saud. 

Pada 13-19 Mei 1926 diadakan Kongres Dunia Islam di Kairo, dari Indonesia hadir H. Abdullah Ahmad dan H Rasul. Pada bulan berikutnya, 1 Juni 1926 M diselengarakan Kongres Khilafah di Mekkah. Saat itu Indonesia mengirimkan 2 orang utusan, yaitu H.O.S Tjokroaminoto (Central Sarekat Islam) dan KH. Mas Mansur (Muhammadiyah). Penunjukan mereka ditetapkan dalam Konggres Islam ke-4 di Yogyakarta 921-27 Agustus 1925) dan Kongres Islam ke-5 di Bandung (6 Februari 1926). Tahun 1927 berlangsung Kongres Khilafah kedua di mekkah. Indonesia diwakili oleh Haji Agus Salim (Sarekat Islam). Hasilnya Raja Saud (dalam sambutannya yang mendapat tekanan dari Inggris) tidak menginginkan dibicarakannya kembali masalah Khilafah dalam Kongres tersebut, sehingga Kongres tersebut gagal. 

Hal ini mengambarkan bahwa Indonesia melalui pejuang dan tokoh Islam turut meradang saat eksistensi khilafah hilang, dan peradabannya diruntuhkan. Ini pula bukti bahwa khilafah memiliki pengaruh signifikan bagi kehidupan Indonesia ketika itu. Respon ulama dan tokoh pergerakan Islam dalam Konggres Al-Islam pun mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak agar sistem khilafah, juga tentu jabatan khalifah, untuk bisa diadakan kembali setelah keruntuhannya.

Dengan demikian jika saat ini upaya pengembalian Institusi khilafah dijegal, khilafah tidak dianggap sebagai kebutuhan, bahkan khilafah pun dinilai tidak cocok untuk ditegakkan sebagai sistem yang akan menaungi kehidupan, tentu pendapat ini hanyalah hasil rekaman ulang dari kaset usang penjajah dan bukan berasal dari pendapat Islam.

Opini penolakan khilafah adalah simulasi politik yang sengaja dilancarkan barat untuk terus mengobarkan islam phobia. Sebab penjajah barat tidak akan pernah menghendaki khilafah kembali ke pangkuan umat Islam, karena itu sama halnya dengan menghadirkan kebinasaan bagi peradaban mereka. []

Oleh : Huriyah Azizah, S.PdI*
*Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi
Referensi :

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/islam/item248

https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/

https://www.tintasiyasi.com/2020/08/wali-songo-utusan-khilafah-turki.html

Khilafah dan Jejak Islam Kesultanan Islam di Nusantara, Pustaka Thariqul Izzah

Al waie no 202 tahun XVII, 5-30 Juni 2017

Posting Komentar

0 Komentar