TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Hanya Khilafah yang Bisa Hentikan Kepongahan Israel



Nestapa Palestina masih terjadi hingga hari ini. Atas intervensi Inggris, Israel sebagai kedaulatan bangsa Yahudi sejak tahun 1948 telah merebut wilayah yang sebenarnya milik rakyat Palestina. 

Aneksasi (pencaplokan) wilayah Palestina oleh Israel terus berlangsung hingga kini. Kepongahan Israel atas Palestina mendapat sokongan penuh dari Donald Trump, Presiden AS saat ini. Sungguh Palestina tidak akan pernah lepas dari kepongahan Israel tanpa adanya dukungan dan persatuan negeri-negeri kaum muslimin. 

Sebab bangsa Yahudi meyakini bahwa wilayah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Sehingga cara apapun akan mereka lakukan guna merealisasikan ambisi atau impian tersebut. Terbukti, hari ini Israel berupaya menormalisasi hubungannya dengan negeri-negeri di Timur Tengah dalam rangka memuluskan ambisinya. 

Dilansir melalui bbc.com 18/8/2020 "Bersejarah", "Sebuah terobosan, "Pengkhianatan": Presiden Trump tidak kekurangan julukan untuk pengumuman yang mendadak pada bulan ini bahwa Uni Emirat Arab (UEA) akan sepenuhnya menormalisasi hubungannya dengan Israel.

Setelah perjanjian damai Mesir-Israel pada 1979, diikuti dengan perjanjian damai Israel-Yordania pada 1994, kesepakatan ini menjadikan UEA sebagai negara Arab ketiga yang menormalisasi hubungan setelahnya Oman, Bahrain, dan kemungkinan diikuti Maroko.

Hubungan rahasia antara UEA dan Israel disebut telah berlangsung lama selama bertahun-tahun tetapi rincian dan waktu kesepakatan normalisasi ini dirahasiakan hingga menit terakhir.

Pun tidak ada konsultasi antara Kementerian Luar Negeri UEA di Abu Dhabi dan negara-negara Arab lainnya. Sehingga semua orang, terutama sebagian besar rakyat Palestina terkejut dan menyebutnya "menikam dari belakang" lantaran pendudukan Israel atas negara mereka belum berakhir.

"Untuk rakyat Palestina, tidak ada keuntungan dari kesepakatan ini," ujar Emile Hokayem dari Institut Internasional untuk Studi Strategis yang berbasis di London.

Sementara itu tempo.co 18/8/2020 melansir, Tak berhenti di Uni Emirat Arab. PM Isarel Benjamin Netanyahu mengatakan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab lainnya segera berlanjut di antaranya Bahrain dan Oman.
Seruan Presiden Palestina Mahmoud Abbas kepada negara-negara Arab agar tidak menjalin hubungan dengan Israel hingga Palestina menjadi negara merdeka sepertinya seperti angin lalu.

Kementerian Luar Negeri Turki dengan terbuka mengatakan, kesepakatan yang disebut Abraham Accord tersebut adalah tindakan munafik Uni Emirat Arab.
"Sejarah dan negara-negara Arab tidak akan pernah melupakan dan memaafkan tindakan ini. Uni Emirat Arab berdalih kesepakatan itu untuk Palestina, sejatinya untuk kepentingan mereka sendiri," ujar Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan persnya.

Tragisnya, Iran yang menjadi musuh negara-negara Arab justru dengan terbuka mengatakan Uni Emirat Arab melakukan kesalahan besar dan berkhianat terhadap Palestina. Pernyataan Presiden Iran Hassan Rouhani ini membuat UEA marah dan memanggil Duta Besar Iran untuk UEA guna meminta penjelasan atas pernyataan Rouhani.

Israel tak menanggapi reaksi dari pihak-pihak yang mengkritik normalisasi hubungan dengan UEA. 

Anggota Komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Hanan Ashrawi menuliskan kalimat puitis tentang betapa sakitnya menjadi warga Palestina yang dikhianati oleh teman sendiri di akun Twitter. 

Berbeda dengan negara-negara Muslim, negara-negara di Eropa mendukung kesepakatan normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel. Salah satunya adalah Spanyol yang menyebut perjanjian keduanya sebagai langkah positif untuk menyelesaikan kisruh Israel - Palestina.

"Kami berharap komitmen Israel untuk menahan aneksasi Tepi Barat bersifat permanen," ujar pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Spanyol, dikutip dari Al-Jazeera, Jumat, 14 Agustus 2020.

Diberitakan sebelumnya, Uni Emirat Arab dan Israel meneken kesepakatan normalisasi pada tanggal 13 Agustus kemarin. Pada kesepakatan yang disebut Abraham Accord tersebut, salah satu isinya terkait penghentian aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Selain itu, menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara teluk Arab pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Uni Emirat Arab berdalih keputusan itu mereka ambil untuk menghentikan aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Beberapa pihak ada yang menganggapnya serius seperti Spanyol, ada juga yang menganggapnya omong kosong seperti Turki dan Iran. (Dilansir oleh tempo.co 15/8/2020)

Pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel melalui lika-liku panjang dan berdarah-darah. Umat Islam perlu tahu bahwa aksi pencaplokan Israel atas tanah Palestina adalah persoalan agama dan politik. Kepongahan Israel bukanlah sekedar pelanggaran HAM bangsa Palestina atau pelecehan resolusi PBB.

Sejarah Pendudukan Israel atas Palestina

Dalam buku Jejak-Jejak Juang Palestina karya Musthafa Abd Rahman dijelaskan, dua peristiwa sejarah yang menjadi fondasi perampokan tanah Palestina itu berkisar pada 1900-an. Pertama, peristiwa Perjanjian Sykes-Picot pada 1916 antara Inggris dan Prancis.

Inggris dan Prancis membagi peninggalan Dinasti Ottoman di wilayah Arab. Pada perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Prancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Lebanon, sedangkan Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania. Sementara itu, Palestina dijadikan status wilayahnya sebagai wilayah internasional.

Kedua, peristiwa sejarah Deklarasi Balfour pada 1917. Perjanjian ini menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina pada gerakan zionisme. Di bawah payung legitimasi Perjanjian Sykes-Picot dan Deklarasi Balfour tersebut, warga Yahudi di Eropa mulai bermigrasi ke Palestina pada 1918.

Pada awal 1930-an, gerakan Zionis di Palestina berhasil mendapat persetujuan pemerintah protektorat Inggris untuk memasukkan imigran Yahudi ke Palestina secara besar-besaran. Reaksi rakyat Palestina saat itu tegas. Mereka akhirnya melakukan mogok total pada 1936.

Namun, negara-negara Arab, atas permintaan Inggris, membujuk pemimpin spiritual Palestina, Muhammad Amien Huseini, agar menginstruksikan kepada rakyat Palestina mengakhiri aksi mogoknya. Sewaktu itu, pemerintah protektorat Inggris menjanjikan bakal menyelesaikan masalah Palestina bila Amien bersedia menggunakan pengaruhnya terhadap rakyat Palestina.

Dengan jaminan Inggris dan atas nama solidaritas negara Arab, Amien Huseini pun memenuhi permintaan dan aksi mogok pun berakhir. Kemudian, Pemerintah Inggris bersama delegasi Palestina mengadakan kongres pada 1946-1947. Namun, sayangnya, kongres tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa tentang Palestina.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian membentuk komite khusus untuk mencari penyelesaian masalah Palestina. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan studi lapangan, komite tersebut mengajukan dua usulan. 

Pertama, membagi dua tanah Palestina untuk Yahudi dan Arab, tetapi dengan adanya kesatuan sistem ekonomi. 

Kedua, membentuk negara federal antara Yahudi dan Arab. PBB yang tentunya atas desakan Amerika Serikat menolak dua usulan dari komite itu. Mereka kemudian melempar masalah Palestina ke forum sidang Majelis Umum PBB pada 29 November 1947. (Sumber: https://republika.co.id/berita/qb2faa366/dua-peristiwa-awal-mula-israel-merampok-tanah-palestina, 29/5/2020)

Palestina menjadi tempat terjadinya konflik politik terus menerus karena banyak upaya keras dari beberapa pihak untuk menguasai tanah Palestina karena dianggap sakral atau tanah suci. Orang-orang Arab yang menyebut tanah ini sebagai tanah air disebut bangsa Palestina.  

Para ahli meyakini, nama Palestina berasal dari kata Philistia, merujuk pada orang Filistin yang menduduki wilayah itu di abad 12 SM. Sepanjang sejarah, Palestina dikuasai banyak kelompok, yaitu Assyria, Babylonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki Seljuk, Tentara Salib, Mesir, Mameluk dan Islamis. 

Selama 1517-1917, Kekaisaran Ottoman memerintah sebagain besar wilayah itu. Ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918, Inggris mengambil kendali atas Palestina. Liga Bangsa-bangsa mengeluarkan mandat, berupa dokumen yang memberi Inggris tanggung jawab membangun tanah air bangsa Yahudi di Palestina yang mulai berlaku pada 1923. 

Pada 1947, PBB mengajukan rencana membagi dua Palestina, yaitu wilayah independen Yahudi dan wilayah independen Arab dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Yahudi menerima rencana itu tetapi kebanyakan orang Palestina dan Arab menolak. 

Mereka mulai membentuk pasukan sukarela di seluruh Palestina. Pada Mei 1948, kurang dari setahun setelah Partition of Palestine (Pemisahan Palestina) dikemukakan, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel menjadi negara merdeka. Sekitar 700.000-900.000 warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah. (Sumber: https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/17/144005369/mengapa-palestina-tidak-diakui-sebagai-negara?page=all., 17/7/2020)

Dalam hal ini, patutlah publik mengingat kembali sikap Dr. Mohammad Natsir, tokoh umat dan bangsa ini yang sejak dulu memiliki kepedulian terhadap nasib umat Islam di Palestina. “Soalnya bukan sepotong tanah bernama Palestina. Soalnya kita menghadapi satu gerakan akidah, gerakan kepercayaan yang beraksi secara teratur dan tertib, bukan di satu tempat saja, tetapi di seluruh dunia. Kita berhadapan dengan satu gerakan agama yang beraksi politik internasional, yang satu sama lain saling membantu,” kata Natsir. Natsir yang sudah sejak tahun 1950-an sudah menyuarakan pembelaannya terhadap umat Islam di Palestina dalam konferensi-konferensi internasional, baik yang diselenggarakan oleh Liga Dunia Islam (Rabithah al-Alam al-Islam) ataupun Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, menyatakan, “Palestina adalah soal Islam dan soal umat. Kita harus melihat bahwa soal Palestina itu bukanlah soal lokal, bukanlah soal orang Arab, bukanlah semata-mata soal teritorial, tetapi adalah soal Islam dan umat Islam seluruhnya.” (Sumber: Natsir, Masalah Palestina, Jakarta: Penerbit Hudaya, 1971. Natsir, approach Baru Masalah Penjelesaian Palestina, Penerbit: Corp Mubaligh Bandung (C.M.B) Biro Penerbitan dan Penjiaran, 1970).

Palestina merupakan tempat yang disucikan Allah Swt., kiblat pertama kaum muslimin, yang terikat erat dengan akidah Islam. Ini tanah Isra’ dan Mi’raj, ini adalah tanah tempat Nabi Muhammad Saw. memimpin semua Nabi dalam shalat, ini adalah tanah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ini adalah tanah yang dibebaskan oleh Shalahudin al-Ayyubi dari tentara salib dan tanah yang dipertahankan oleh Khalifah Abdul Hamid II dari Zionis pada tahun 1901. 

Kenyataannya adalah bahwa Palestina adalah tanah Islam dan telah menikmati kedamaian dan ketenangan di bawah pemerintahan Khilafah Islam sejak puluhan abad yang lalu. Ini adalah tanah kaum muslimin dan tidak ada yang berhak menyerahkannya kepada orang lain. Namun, saat ini tanah itu di bawah cenkeraman penjajah Negara Yahudi Israel, yang berdiri di tanah Palestina dengan dukungan konspirasi negara-negara sekuler internasional, antara lain Inggris, Perancis, dan Amerika yang berkolaborasi dengan para penguasa boneka di negeri-negeri Muslim.

Urgensi Persatuan Kaum Muslimin dalam Naungan Khilafah

Persoalan Palestina sebagai negeri kaum muslimin sesungguhnya adalah persoalan seluruh kaum muslimin di dunia. Sebab, Baginda Rasulullah telah bersabda: “Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh, bila ada salah satu anggota tubuh mengaduh kesakitan, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakannya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasa demam.” (HR Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, persoalan tanah Palestina yang dicaplok Israel hanya bisa diselesaikan secara tuntas dengan tegaknya Khilafah Islamiyyah. Dalam Islam, pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in (pengurus umat) dan junnah (perisai) bagi umat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa kesejahteraan dan kejayaan umat Islam.

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Makna ungkapan kalimat “al-imamu junnah” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, “(Imam itu perisai) yakni seperti as-sitr (pelindung), karena Imam (Khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum Muslimin, dan mencegah antar manusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya.”
Sedangkan makna (yuqaatilu min waraa’ihi) yakni: kaum Muslimin akan berperang bersama dengannya (al-Khalifah) dalam memerangi orang-orang kafir, para pemberontak, khawarij dan seluruh kelompok-kelompok pembuat kerusakan dan kezaliman secara mutlak. Begitulah yang disampaikan al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim.

Dalam kitab Ajhizat Dawlat al-Khilâfah, Syaikh Atha bin Khalil menyatakan, di antara kandungan hadis di dalamnya terdapat penyifatan terhadap Khalifah bahwa ia adalah junnah (perisai) yakni wiqâyah (pelindung). Ketika Rasulullah Saw menyifati bahwa seorang al-Imâm (Khalifah) adalah junnah (perisai),  artinya mengandung pujian atas keberadaan al-Imâm (Khalifah), dan bermakna adanya tuntutan. Informasi dari Allah dan dari Rasul-Nya, jika mengandung celaan maka ia merupakan tuntutan untuk meninggalkan, yakni larangan. Jika mengandung pujian maka ia merupakan tuntutan untuk melaksanakan.  Jika perbuatan yang dituntut tersebut mengandung konsekuensi terhadap tegaknya hukum syari’ah atau pengabaiannya mengandung konsekuensi terhadap terabaikannya hukum syari’ah, maka tuntutan tersebut bersifat tegas. (Atha bin Khalil Abu al-Rasytah, Ajhizat Dawlat al-Khilâfah fii al-Hukm wa al-Idârah, Beirut: Dâr al-Ummah, Cet.I, 1426 H/2005, hlm. 11).

Wahai kaum muslimin dan seluruh penguasa negeri-negeri kaum muslim, hendaklah kita taat pada hukum Allah dan Rasulullah. Persoalan kaum muslimin di Palestina adalah persoalan kaum muslimin di seluruh dunia. Palestina dan juga negeri-negeri kaum muslimin senantiasa dalam cengkeraman Barat dan anteknya semenjak kekhilafahan Islam runtuh pada tahun 1924. Marilah kita bersatu padu menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Wallahu a’lam bish shawab.[]

Oleh: Happy Ummu Syakeela

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Banyaknya pembahasan tentang Bani Israil di al Qur'an tentunya ada alasannya. Tentang tata kelola negara secara sosial, politik dan ekonomi di masa-masa Bani israil di jaman dulu dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa, cara memposisikan diri di situasi apapun dst.

    misal : di jaman Nabi Yusuf beliau langsung membangun perekonomian suatu negara tanpa "merusak" sistem negaranya terlabih dahulu, dst.

    atau kalau ada yang mengaku-aku sebagai Bani Israil di jaman sekarang bisa dibuktikan. apakah Negara Israel jaman sekarang punya hubungan dengan Bani israil di jaman dahulu?

    Tinggal dites saja DNA-nya dengan DNA Firaun Merneptah(Firaun yg tenggelam di laut merah) karena merupakan anak Firaun Ramses II(Firaun yang membunuh bayi-bayi di jaman nabi Musa lahir) yg punya istri Sholehah dari kalangan Bani Israil.

    BalasHapus