TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Fokus Meningkatkan Pendidikan Jangan Potong Dana Bos

Di tengah pandemi Covid-19  Kemenag akui masih ada potongan dana BOS bagi madrasah dan pondok pesantren dalam anggaran Kementerian Agama. 

Zainut Tauhid Sa'adi Wakil Menteri Agama mengatakan  bahwa masih ada pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah Madrasah dan Raudhatul Athfal (RA). Pengakuan itu disampaikan Zainut ketika merespons pertanyaan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto yang menerima laporan bahwa dana BOS masih dipotong sampai Desember 2020.  Dengan besaran Rp100 ribu persiswa Madrasah,  Rp250 ribu persiswa di RA. Dia mengakui bahwa pemotongan itu terjadi, karena pengajuan penambahan anggaran Rp900 miliar ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum direspons. (CNN Indonesia, 23/09/2020)

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag sebelumnya berjanji tidak akan memotong dana BOS dengan  alasan pandemi Covid-19. DPR menilai Kemenag telah berbohong dan ingkar janji. Menurutnya, itu merupakan kesepakatan hasil rapat Komisi VIII bersama Menag,  bahwa Menag tidak akan memotong dana BOS untuk  madrasah dan pesantren.
Dilansir dari Kompas.com - 08/09/2020 - Menteri Agama Fachrul Razi memastikan, bahwa pihaknya akan membatalkan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah dan pondok pesantren dalam anggaran Kementerian Agama tahun 2020. Fachrul mengatakan, komitmennya untuk mengembalikan dana BOS tersebut sudah menjawab protes dari Komisi VIII DPR. 

Menurut Fachrul, hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Keuangan terkait langkah-langkah penyesuaian belanja Menteri Agama tahun 2020. "Bahwa Ditjen Pendidikan agama Islam mendapat pemotongan anggaran sebesar Rp 2,02 triliun," kata Fachrul. Menurutnya, pemotongan dana BOS dilakukan karena mencermati pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berjalan tidak efektif. 

Menag Fachrul menanggapi pemotongan dana itu adalah kesalahan Kementerian Agama. Hal itu dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk penanganan Covid-19 di masa pandemi  ini. Sikap pemerintah yang melakukan pemotongan dana BOS akan menyulitkan para penyelenggara pendidikan. Karena Pendidikan merupakan investasi negara yang sangat berharga. Untuk itu pemerintah tidak boleh serampangan terhadap kebijakan pemotongan anggaran BOS ini.

Jika pemerintah salah mengambil kebijakan, dengan memotong anggaran pendidikan, hal ini akan berpengaruh kepada pelajar dan generasi muda Indonesia kedepan.  Kebijakan yang salah terhadap sektor pendidikan, akan berdampak langsung kepada anak bangsa mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Untuk itu pemerintah harus serius agar bisa membangun pendidikan yang berkualitas. Dan untuk  meningkatkan SDM yang dibutuhkan perlu adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, antara lain:

Pertama, peran pemerintah di dalam dunia pendidikan memberikan kesempatan bagi masyarakat khususnya peserta didik untuk dapat meningkatkan potensi dirinya dengan mengenyam pendidikan formal maupun non formal melalui beasiswa dan dana pendidikan. Kualitas pendidikan masih di perlukan untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yang akan akan menentukan maju tidaknya sebuah negara. 

Kedua,  Guru. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Kualitas pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas seorang guru. Dan guru juga harus menyadari bahwa profesinya sebagai guru bukan semata-mata hanya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi juga harus mampu mengarahkan peserta didiknya seperti yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, “Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Keberadaan guru menjadi sangat penting, bukan saja sebagai penyampai materi pelajaran tetapi sebagai pembimbing dalam memberikan keteladanan yang baik.

Ketiga, fasilitas pendidikan salah satu aspek penting yang seharus mendapat perhatian utama oleh pemerintah melalui  penyelenggara pendidikan.  Sarana dan Prasarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya faslitas laboratorium komputer.

Berkenaan dengan hal itu, Negara Sebagai Penyelenggara Pendidikan berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang akan diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah, metode pengajaran, dan fasilitasnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah.

Pemotongan dana BOS adalah kebijakan yang tidak mendukung terselenggaranya sistem pendidikan yang diharapkan. Karena majunya pendidikan dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. 
Wallahu’alam bisshawab.[]

Oleh: Riana Magasing M.Pd.
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar