+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Film JKDN: Apresiasi Mengalir, Kriminalisasi Bergulir


Film Jejak Khilafah Di Nusantara yang dirilis awal tahun baru Islam 1 Muharram 1442H, tepatnya pada 20 Agustus 2020, masih terus memantik opini dari sejumlah tokoh. Film hasil karya sejarawan, pegiat komunitas literasi Islam, Septian A.W. dan Nicko Pandawa tersebut mengupas sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang erat hubungannya dengan penyebaran dakwah kekhilafahan Islam  di Timur Tengah. Sejak tayang live perdana, film JKDN telah berhasil ditonton ratusan ribu orang. Hal ini mengindikasikan bahwa rasa ingin tahu masyarakat amat besar terhadap sejarah Islam di Nusantara. Masyarakat menilai bahwa film tersebut mampu membuka cakrawala pemikiran Islam yang lebih mendalam. 

Namun, ternyata bukan perkara mudah ketika hendak menayangkan film dokumenter JKDN. Buktinya di tengah pemutaran film ada upaya pemblokiran sistem dengan keterangan "Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah". Seolah konten film syarat dengan penyebaran pengetahuan yang salah dan dianggap bahaya. Padahal berisi konten jejak peninggalan dan catatan sejarah Islam di Nusantara pada abad silam. Layaknya sebuah film penuh edukasi sejarah Islam yang seharusnya berbuah apresiasi dari pemerintah maupun tokoh-tokoh intelektual muslim, akan tetapi justru sebaliknya, berujung pada stigmatisasi negatif bahkan upaya kriminalisasi. 

Sejak awal film dirilis, pro kontra memang masif terjadi terhadap konten film. Banyak opini bertebaran di media sosial terkait benarkah ada jejak khilafah di Nusantara, atau hanya sekedar utopis tanpa bukti yang konkrit. Nicko Pandawa dalam wawancara Apa Kabar Indonesia tvOne (27/8/2020) menyatakan bahwa karya film JKDN untuk menjawab tantangan zaman, bukan bermaksud propaganda, tapi mengungkap fakta sejarah. Konten film berdasarkan data primer, daftar pustaka, dan penelitian lapangan yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Opini pro kontra lainnya terutama terhadap topik khilafah. Seketika istilah khilafah menjadi perbincangan panas di antara tokoh ulama maupun intelektual. Ada yang menganggap khilafah hanyalah sejarah masa lampau yang tidak cocok diterapkan pada masa sekarang, khilafah adalah ideologi berbahaya, menimbulkan perpecahan, disintegrasi hukum, diskontinuitas sistem sosial politik, bahkan mencuat anggapan sebagai paham khilafahisme. Hal ini sejalan dengan pernyataan tokoh politik pada pembahasan RUU HIP, Hasto Kristanto, yang hendak menambahkan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme. Meski akhirnya belum disepakati. Namun, ini seringkali menjadi dalih untuk mencitra burukkan ajaran khilafah. Sementara pihak kementerian agama dan MUI tidak melarang ajaran khilafah. Kemenag pun tidak menghapuskan ajaran khilafah dalam kurikulum madrasah, tetapi hanya menganulirnya dari pembahasan fiqih menjadi materi sejarah kebudayaan Islam. 

Meski terdapat pandangan negatif, tidak sedikit pula tokoh ulama yang berpandangan positif bahwa khilafah bagian ajaran Islam yang banyak termuat dalam kajian kitab fiqih, termasuk diajarkan di madrasah dan pondok pesantren. Dilansir dari buletin kaffah edisi 156, dalam disertasi Dr. Mahmud al-Khalidi, Universitas al-Azhar, Mesir, Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia (Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 226). Pemimpin dalam sistem Khilafah disebut khalifah. Mengangkat seorang khalifah hukumnya wajib. Dalil tentang khalifah yakni ayat Al-Qur'an :

 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi Khalifah…” (QS al-Baqarah [2]: 30).

Imam al-Qurthubi, ahli tafsir yang sangat otoritatif, menjelaskan, “Ayat ini merupakan hukum asal tentang kewajiban mengangkat Khalifah.” Bahkan beliau kemudian menegaskan, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat Khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli tentang syariah)...” (Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, I/264).

Berdasarkan kajian Ustadz Hafidz Abdurrahman, kata khalîfah (orang yang mengganti), tidak saja menjelaskan sifat orangnya, tetapi juga perbuatan (mashdar)-nya, yaitu Khilâfah-nya. Artinya, secara bahasa, kata “khalîfah” juga bisa berkonotasi mashdar-nya, “Khilâfah”. Dengan kata lain, konotasi “khilâfah” sebagai ajaran Islam memang ada dalam al-Quran. (Al-wa'ie, 8/6/2019). Ketika mengangkat khalifah hukumnya wajib, maka berdasarkan kaidah syara' "Suatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib", maka adanya institusi khilafah yang mengadakan khalifah menjadi wajib. Bahkan terdapat bisyarah Rasulullah saw sejak 14 abad tahun silam tentang Khilafah akan tegak kembali, sesuai hadist :

{ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ...}

"...... Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796))
Tidak cukup framing negatif istilah khilafah, merembet pula upaya kriminalisasi atau persekusi pada tokoh muslim yang meyampaikan bahwa khilafah ajaran Islam. Seperti kasus persekusi Ustadz Zainullah dan Ustadz Abdul Halim di Pasuruan hingga penyematan salah satu ormas Islam sebagai Laskar Pengacau Negara. Termasuk kepada ulama sekaligus anggota komunitas literasi Islam yang turut andil dalam mendukung film JKDN, Ismail Yusanto. Ia dikriminalisasikan lantaran dianggap terus mempropagandakan ide khilafah ala HTI (menurut Heriansyah) melalui media sosial dan diduga terselubung dalam film JKDN. Padahal Ismail Yusanto dalam Apa Kabar Indonesia tvOne (27/8/2020) menyampaikan bahwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melihat dulu film JKDN baru bebas memberikan komentar. Berkali-kali ia menegaskan bahwa Khilafah ajaran Islam dan barangsiapa yang melawannya berarti ia telah berhadapan dengan penciptanya. 

Anggapan sebagian tokoh bahwa ajaran khilafah terlarang harus diteliti secara jeli. Karena memang tidak ditemukan dalam pasal atau aturan menurut hierarki perundangan, baik UUD 1945, TAP MPR, UU, Perrpu, PP, Pepres, Perda provinsi, hingga Perda Kota dan Kabupaten. Hanya terdapat dasar hukum TAP MPRS No.XXV/1966 terkait larangan ideologi atau paham PKI, Marxisme, Leninisme, Komunisme, dan Atheisme yang jelas berbahaya bagi akidah umat. Secara jelas bukan khilafah dan para pendakwahnya yang dilarang. Sementara konstitusi menjamin setiap warga negara memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. 

Perlu diungkapkan pula bahwa sejatinya pendapat kewajiban umat Islam mempunyai satu orang khalifah dalam institusi khilafah merupakan pendapat para ulama mu'tabar, bukan pendapat ormas HTI semata. Misalnya Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari, Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, serta Imam al-Farra' dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Semuanya menjelaskan bahwa di pundak kaum muslimin wajib ada baiat yakni ketaatan kepada imam (khalifah) dan kedudukannya hanya satu bagi kaum muslimin di seluruh dunia. 

Anggapan khilafah berbahaya hingga bentuk kriminalisasi terhadapnya perlu kiranya dikaji ulang secara mendalam. Karena Khilafah mengukir kebaikan dalam berbagai bidang seperti diungkapkan oleh pemikir barat. Misalnya Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization mengungkap keunggulan ekonomi Khilafah yang memberi kemakmuran di Asia Barat pada masa lalu dan Thomas Walker Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam : a History of Propagation of The Muslim Faith bahwa khilafah menunjukkan tingkat toleransi antar umat beragama secara luar biasa. Bukti konkrit lainnya bahwa kemajuan peradaban saat ini tidak luput dari hasil penerapan Islam kaffah di dunia pada masa kekhilafahan. 

Masyarakat dalam negeri, terutama generasi muda millenial saat ini butuh diperkaya dengan literasi Islam yang banyak dan benar. Seperti film Jejak Khilafah Di Nusantara tersebut. Mengingat begitu minimnya pembahasan sejarah Islam dalam kurikulum ajaran sekolah. Bahkan tidak sedikit yang bertolakbelakang dengan sejarah aslinya, karena ditulis secara subjektif dan mudah dipengaruhi oleh situasi politik yang ada. Propaganda buruk yang sesungguhnya bukanlah Islam, tapi paham-paham barat yang merusak dan menjajah, seperti sekulerisme, komunisme, sosialisme, liberalisme, dan kapitalisme. Harus disadari pula bahwa barat akan menghalalkan segala cara untuk menghalangi terbitnya cahaya Islam lewat monsterisasi khilafah yang diserukan oleh antek-antek penjajah. Karena barat tidak rela umat Islam bersatu dan menggeser peradabannya. Maka ituah yang wajib dimusuhi dan dijauhkan pengaruhnya dari pemikiran generasi millenial saat ini. Wallahu a'lam bish-shawabi.[]

Oleh: Mimin Nur Handayani

Posting Komentar

0 Komentar