TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ekspor Benih Lobster Menyingkap Wajah Rezim Kapitalis




Sekitar 14 perusahaan eksportir terjaring Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan dengan memalsukan jumlah yang dilaporkan dengan yang sebenarnya dikirim ke Vietnam.

Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Yusuf menjelaskan terdapat ketidaksesuaian jumlah benih lobster yang dilaporkan dalam berita acara pemeriksaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan pengecekan ulang secara fisik oleh Bea dan Cukai. Misalnya, berita acara pengecekan BKPM secara sampling pada satu perusahaan menghasilkan angka 59.104 ekor. Angka itu juga tercantum dalam Notifikasi Pemberitahuan Ekspor. Setelah dicek secara sampling oleh Bea Cukai, faktanya mencapai 90.000-an ekor--kelebihan 53 persen. 

Total ada 14 perusahaan yang kedapatan melakukan kecurangan. Menurut data Bea Cukai, eksportir hanya melaporkan sekitar 1,5 juta ekor. Kenyataannya mereka mengekspor 2,7 juta ekor. Total perbedaan 1,128 juta ekor--selisih antara berita acara BKPM dan pengecekan fisik Bea Cukai.

KKP kabarnya telah mencabut sementara izin ke-14 perusahaan itu sampai proses penyelidikan selesai. Mereka juga masih dapat menjalankan aktivitas budidaya benih. “Bila di kemudian hari perusahaan mengulangi kegiatan pelanggaran dalam benih akan dilakukan penetapan pencabutan eksportir,” ucap Antam Novambar selaku Sekjen KKP dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Selasa. (Tirto.id, 27/09/2020)

Indonesia darurat penyelundupan. Tak hanya narkotika dan obat-obat terlarang, ternyata produk ekspor dan impor pun rawan aksi penyelundupan. Tak tanggung-tanggung, jumlah produk yang diselundupkan bisa mencapai 2x lipat produk ekspor legal. Modus penyelundupan pun sudah semakin lihai, yaitu melalui pemalsuan data jumlah produk yang  diekspor. Meski demikian, dikabarkan pelaku menyadari kesalahannya dan siap menerima sanksi dan denda. Mereka bahkan berdalih tak semua benih diselundupkan tetapi sebagian memiliki izin. 

Kasus penyelundupan produk ekspor ini setidaknya mengkonfirmasikan beberapa hal kepada kita, yaitu:

Pertama, mekanisme pengawasan ekspor dan impor di negeri ini masih lemah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya eksportir yang melakukan kecurangan dengan berbagai modus lihai dan memperdaya. Fakta yang mencuat di atas pun bisa jadi bagaikan fenomena gunung es dimana aksi penyelundupan yang tak terekspos lebih banyak lagi.

Kedua, ekspor benih lobster ternyata telah lama mengundang kontroversi, yaitu semenjak diberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia awal Mei 2020. 

Regulasi tersebut menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan kegiatan ekspor benih bening Lobster (BBL) yang sebelumnya dilarang untuk dilakukan selama masa kepemimpinan Menteri KP sebelumnya, Susi Pudjiastuti pada periode 2014-2019. (Mongabay.co.id, 28/09/2020)

Dikutip dari sumber yang sama, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menuturkan bahwa menurut laporan Majalah Tempo edisi 4 Juli 2020, sebagian besar eksportir merupakan orang dekat Menteri KKP Edhy Prabowo. Dari sana ekspor benih diduga menjadi bancakan parpol. 

Ketiga, sanksi yang kurang tegas menambah runyam masalah penyelundupan di Indonesia. Pencabutan izin sementara terhadap 14 perusahaan eksportir tak memberikan efek jera bagi mereka karena selama masa penyelidikan mereka sebatas diberikan pembinaan oleh pihak terkait. Meski aktivitas ekspor dihentikan sementara, namun mereka tetap diizinkan melanjutkan budidaya benih lobster.

Sungguh malang nasib negeri dengan segudang permasalahan ini. Masalah demi masalah datang silih berganti. Biang masalahnya tentu sistem kapitalisme sekuler yang melanggengkan berkuasanya kepentingan tertentu. Padahal Islam memberikan aturan yang jelas dan tegas terkait pengelolaan kekayaan alam baik di darat maupun di lautan. Hal tersebut dilakukan karena kekayaan alam merupakan kepemilikan umum yang dikelola sebaik-baiknya demi hajat hidup orang banyak.

Sistem Islam dalam naungan Khilafah pun tidak akan membuka lebar kran ekspor untuk produk langka dan dilindungi seperti benih lobster. Ketikapun terjadi kecurangan maka Khilafah akan menindak tegas dengan memberikan sanksi berefek jera. Allah subhaanahu wa ta'aala pun mengecam perilaku orang yang suka bersikap curang dalam menakar timbangan. Wallaahu a'lam. 

 “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (TQS. Al-Muthaffifin: 1-3)


Oleh: Lely Herawati 

Posting Komentar

0 Komentar