TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Dilema Pilkada dan Kotak Kosong


UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada mengatur Pilkada yang hanya diikuti calon tunggal. Pasal 25 ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 diatur juga, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara paslon maka KPU menetapkan penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah harus digelar kembali pada periode berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data sejumlah daerah yang  penyelenggara Pilkada 2020 tercatat sebanyak 25 pasangan calon yang akan melawan kotak kosong  "Jumlah daerah yang terdapat calon tunggal sebanyak 25 kabupaten/kota," kata Komisioner KPU Ilham Saputra usai penutupan masa pendaftaran. (CNN Indonesia, 16/09/20) 

Sesuai Pasal 54c ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, KPU bisa melanjutkan tahapan pilkada dengan hanya satu pasangan calon. Dengan persyaratan paslon tersebut hanya bisa menang jika meraih lebih dari 50 persen suara sah.

Dilansir dari kompas.com, (16/09) Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Wijayanto, dia menilai, paslon tunggal dalam melawan kotak kosong bukan merupakan pilihan yang terbaik dalam membangun proses demokrasi. Sebab, hal ini membuat masyarakat tidak punya pilihan lain sebagai perbandingan. Menurutnya, kemunculan paslon tunggal di suatu daerah merupakan refleksi kegagalan partai melakukan kaderisasi politik dan melahirkan calon pemimpin bangsa.

Fenomena munculnya paslon tunggal menurut Pengamat Politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto mengatakan hal tersebut bisa membahayakan bagi peserta paspon mengingat yang dihadapi bukan organisasi partai politik maupun perseorangan. Tetapi  lawan politik yang tidak jelas yaitu kelompok masyarakat yang tidak memiliki pilhan pada pilkada tsb. (Republika.co.id, 17/9/2020)

Lalu, bagaimana jika nantinya suara calon tunggal kalah, dan dimenangkan kotak kosong? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Tak heran jika masyarakat kita cenderung pasif, bahkan tidak ada pilihan, kepercayaan mereka terhadap penguasa cenderung kecil. Mereka menganggap ajang pilkada sarat nuansa bagi-bagi kue kekuasaan.  

Mengapa bagi masyarakat tidak menarik untuk mengikuti Pilkada serentak 2020? Sebagian dari mereka datang ke TPS hanya jika ada yang memobilisasinya. Ini harus menjadi perhatian kita, karena ada 28 potensi calon pada kompetisi pilkada 2020. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya:

Pertama, Fenomena pasangan calon tunggal, bisa saja disebabkan karena adanya praktik mahar politik. Dikutip dari Pikiran rakyat, (6/9), Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di MPR, Muhammad Arwani Thomafi mengatakan tak memungkiri kalau menghapus praktik politik uang bukanlah hal yang mudah. Perlu kesadaran dari semua pihak untuk menghilangkan politik uang ini, sebab politik uang datangnya dari pasangan calon sebagai peserta pilkada.

Kedua, Sistem Demokrasi Kapitalis memilki mekanisme transaksi politik yang terjadi antar berbagai kekuatan. Bermakna Penguasa mendapatkan modal besar dari pengusaha untuk berkuasa. Setelah berkuasa maka para pengusaha mendapatkan konsesi, berupa berbagai proyek dari penguasa. Bahkan Menurut Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 92 persen calon kepala daerah  dibiayai oleh cukong hingga melahirkan korupsi kebijakan yang lebih berbahaya daripada korupsi uang. (Republika, 11/9/2020)

Mampukah Pilkada 2020  membawa pada perubahan pada demokrasi mendatang? Jelas tidak! karena sistem demokrasi memberi karpet merah bagi lahirnya dominasi segelintir elite kekuasaan. Karena sistem demokrasi dikenal sebagai politik berbasis modal. 

Negeri ini membutuhkan perubahan secara total. Bukan saja perangkatnya, tapi juga sistemnya. Islam menawarkan sebuah perubahan yaitu konsep negara khilafah Islam yang membawa kemaslahatan bagi seluruh alam. Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]

Oleh: Riana Magasing
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar