TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Denda dan Masker Bukan Solusi Atasi Pandemi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan sanksi berupa denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Warga yang tidak memakai masker disidang di tempat saat operasi yustisi di pos polisi Waru, Senin (14/9/2020).

Selain Polresta Sidoarjo, Satpol PP, Kejaksaan Negari, operasi yustisi ini juga melibatkan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hakim Achmad Peten Sili dari Pengadilan Negeri Sidoarjo di dalam sidang memberikan pilihan sanksi kepada mereka para pelanggar. Sanksi denda Rp 150 ribu atau subsider 3 hari kurungan penjara. (suarasurabaya.net, 14/9/2020)

Dimasa pandemi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah, bagaimana jadinya bila pelanggar protokol kesehatan dikenai denda? Uang dari mana? Bukankah lebih baik dari pihak pemerintah melakukan pembinaan secara masif melalui berbagai sarana baik media cetak, media massa atau melalui perangkat desa. Bukannya main denda.

Janganlah menambah beban rakyat sementara hak-hak pokok rakyat selama ini belum dipenuhi secara maksimal. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah kewajiban negara sebagai pelayan dan pengurus rakyat. 

Adapun sebab banyaknya rakyat bertebaran dijalan-jalan karena terpaksa bekerja bertaruh nyawa demi asap dapur tetap ngebul mengingat negara tak menjamin terpenuhi kebutuhan pokok mereka. Apakah telinga kepala keluarga kuat mendengar jerit tangis anaknya yang kelaparan? Membiarkan token listriknya habis dan hidup setiap hari dalam gelap gulita? Mau minta uang kemana? Kepada negara? Itupun masih berupa rencana bantuan sosial yang keputusannya mundur mundur (gak ada majunya).

Karena itu, di saat negara tidak hadir menjaga kita, keluarga dan masyarakat sudah selayaknya kita menjaga diri dan mereka semua dengan selalu berpikir tentang kaidah sababiyah agar kita tidak termasuk orang-orang yang fatalis sekaligus membahayakan orang lain.

Bagi orang beriman yang meyakini bahwa penyakit adalah makhluk Allah, tentara Allah, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah menguatkan keimanan pada Allah. Menyandarkan diri hanya pada Allah SWT (tawakal), lalu bertobat sambil mengingat kemaksiatan apa yang dilakukan sehingga Allah menurunkan bencana tersebut pada suatu kaum.

Inilah bentuk tawakal yang sesungguhnya 

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. At Taubah: 11)

Negara Abai Atas Keselamatan Rakyat dan Abai Terhadap Hukum Syariat

Dibalik rakyat yang tak mau diatur, ada penguasa yang tak kompeten yang tak mampu merumuskan aturan jitu pun tidak konsisten alias plin-plan untuk menjalankan aturan yang dibuatnya.

Begitulah hukum manusia seringkali bermasalah, Maka dari itu, Allah turunkan Alquran sebagai pedoman hidup manusia. Dengan Alquran itulah baik dan buruk itu dinilai. Perbuatan baik dan buruk dinilai mengikuti perintah dan larangan Allah, bukan akal dan nafsu manusia saja.

Manakala standar baik dan buruk dikembalikan pada penilaian manusia, maka berapa banyak hukum yang dihasilkan dari penilaian tersebut? Sebab, nilai manusia itu relatif. Tidak sama dan berubah-ubah tergantung selera. Oleh karenanya, Allah sudah memberi rambu-rambu yang wajib ditaati berupa syariat Islam.

Ketika manusia mengatur kehidupan dengan pandangannya sendiri, maka hukum itu bisa berubah-ubah sesuai kehendak dan kepentingan.

Selain abai atas keselamatan rakyat, negara juga telah mengabaikan hukum syariat yang disampaikan dengan gamblang oleh Rasulullah SAW. agar melakukan lockdown, pemerintah juga berkali-kali mengabaikan pendapat para ahli. Walhasil kebijakan mereka menuai penambahan kasus Corona.

Seperti tanggal 8 Agustus 2020 lalu dilansir dari nasional.okezone.com DKI Jakarta kembali mencatatkan rekor pertambahan kasus positif sebanyak 686 kasus. Beberapa ahli berpendapat lonjakan kasus itu terjadi karena pemerintah gagal mengatasi pandemi.

Menjalankan protokol kesehatan dengan ketat bahkan disertai denda lebih di pilih ketimbang kembali menerapkan PSBB apalagi lockdown. Alasannya lagi-lagi demi menyelamatkan ekonomi.

Begitulah, hanya karena pertimbangan menyelamatkan ekonomi, risiko keamanan, taruhan atas kesehatan rakyat diabaikan dan hasilnya selain lonjakan kasus yang terus-menerus ditambah ekonomi Indonesia tetap nyungsep juga.

Pertumbuhan ekonomi Kuartal 2 di tahun 2020 ini tetap terkontraksi minus 5,32% . Jika Pemerintah tak mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan tak mustahil ekonomi kuartal 3 bakal negatif lagi dan Indonesia dipastikan jatuh ke resesi.

So, mengapa tidak segera meninggalkan kelalaian yang berpengaruh pada syariat dengan cara berpegang teguh pada syariat Islam saja? Entahlah.[]

Oleh: Nabila Zidane, Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar