TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Carut-marut Penanganan Wabah Covid-19, Para Pejabat pun Berjatuhan


Enam bulan berlalu sejak kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan oleh pemerintah, jumlah kasusnya belum menampakkan penurunan. Bahkan semakin hari penambahan kasus semakin tinggi hingga mencapai 244.676 kasus (20/09/2020), jauh melebihi China yang merupakan negara asal dari virus ini.

Penularannya yang sangat masif, tidak pandang usia, ras, pekerjaan dan adanya penyakit komorbid sebelumnya. Dari anak-anak hingga lansia, dari tukang becak hingga menteri semua dapat terkena virus ini. Kluster kementerian juga tak kalah banyaknya, bahkan berita terakhir mengabarkan bahwa  menteri agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif covid-19 (detik.com). Padahal berbagai upaya menghentikan wabah ini sudah dilakukan pemerintah, namun mengapa jumlah kasusnya tidak kunjung berkurang, malah semakin bertambah?

Menurut banyak ahli, ada dua strategi efektif yang harus dilakukan untuk menghentikan wabah ini, yaitu dengan lockdown dan 3T (Trace, Test dan Treat). Sejak awal wabah ini terdeteksi, pemerintah menolak untuk melakukan lockdown/isolasi wilayah dengan alasan memproteksi kepentingan ekonomi. Sebagai gantinya pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang kemudian dilonggarkan menjadi new normal. Alhasil, pergerakan manusia masih bebas dan penularan tak terkendali.

Trace atau pelacakan sumber penularan harus dilakukan begitu seseorang terkonfirmasi positif covid-19. Pelacakan dilakukan terhadap orang-orang yang kontak dengan penderita sebelumnya. Apabila dari tracing tersebut didapatkan orang yang positif, maka harus dilakukan isolasi. Tingkat tracing di Indonesia termasuk rendah, hanya 4.01 padahal standar WHO adalah >30. Tingkat testing PCR hanya 38.500 orang per hari sedangkan standar WHO berdasarkan jumlah penduduk seharusnya Indonesia mampu melakukan tes sebanyak 54.000 orang per hari. Hal ini juga dipersulit karena laboratorium yang tidak merata di seluruh daerah. 

Upaya untuk treat/pengobatan dan mencari ikhtiar dalam menangani wabah ini pun jauh panggang dari api. Rumah sakit rujukan untuk covid-19 mulai overload. Alternatif penanganan dilakukan dengan vaksinasi, namun pemerintah lebih memilih membeli vaksin dari China daripada memfasilitasi penelitian-penelitian untuk mencari vaksin yang sesuai dengan strain virus yang ada di Indonesia. 

Sebenarnya pemerintah telah menganggarkan Rp 87,5 triliun untuk penanganan covid -19. Namun karena sulitnya birokrasi untuk mencairkan anggaran tersebut, sehingga sampai 6 bulan wabah di negeri ini anggaran yang terserap baru 18,36% atau sebesar Rp 16,31 Triliun (katadata.co.id).

Solusi Islam dalam Menangani Wabah
Sebagai agama dan sistem kehidupan yang berasal dari wahyu Allah SWT Islam sudah membuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Termasuk dalam penanganan wabah yang melanda masyarakat.
Tercatat dalam sejarah kesuksesan Khalifah Umar bin Khaththab menyelesaikan serangan wabah yang menimpa rakyatnya. 

Keberhasilan penanganan tersebut tidak terlepas dari sistem pemerintahan Islam yang dilaksanakan secara sempurna mengikuti jejak pendahulunya yaitu Baginda Rasulullah saw dan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra. 

Pada waktu itu wabah ‘Thaūn Amwās telah menyerang wilayah Syam. Wabah ini dikabarkan telah menghantarkan kematian tidak kurang dari 30 ribu rakyat. Bukan saja warga negara biasa, bahkan penyakit ini pun menyerang beberapa sahabat Khalifah Umar seperti Abu Ubaidah, Muadz bin Jabal, dan Suhail bin Amr yang mengantarkan pada wafatnya mereka.

Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathu al-Bârî bahwa Umar ra. keluar ke Syam, ketika tiba di Syargh, sampai kepadanya bahwa wabah terjadi di Syam. Lalu Abdurrahman bin ‘Awf memberitahunya bahwa Rasulullah saw bersabda:
«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

“Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri (HR. Bukhari).”

Jadi saat wabah menyerang, daerah terkena wabah harus segera diisolasi (lockdown) agar wabah tidak menyebar ke tempat lain. 

Tidak ada yang boleh keluar-masuk dari daerah tersebut agar proses penularan berantai dapat dihentikan. Saat terjadi isolasi, pasti masyarakat tidak bisa mencari nafkah, dan pada giliriannya dapat berdampak pada kelaparan sehingga dapat menyebabkan kematian rakyat. Oleh karena itu, saat negara melakukan isolasi atau karantina, kebutuhan rakyat harus ditanggung oleh negara. Negara tidak boleh berlepas tangan. Dalam keadaan apa pun keselamatan rakyat senantiasa akan menjadi pertimbangan utama negara, bukan kepentingan ekonomi yang diutamakan.

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan disahihkan al-Albani).

Seperti itulah fakta nyata yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar. Beliau rela membatalkan kunjungan resminya ke Syam dan memutuskan kembali ke Madinah guna menghindarkan paparan wabah yang sedang merajalela di negeri itu menyebar kepada penduduk di tempat lain. Pilihan ini tentu saja akan memilki risiko sehingga sebagian sahabat Muhajirin sempat mengingatkannya:
“Anda telah keluar untuk suatu urusan penting. Karena itu kami berpendapat, tidak selayaknya Anda akan pulang begitu saja.”

Namun beliau tetap yakin dengan langkah yang telah ditetapkannya. Nyawa dan keselamatan rakyat menjadi pertimbangan utama dibandingkan urusan lainnya.

Selain melakukan lockdown, negara juga mengeluarkan anggaran besar untuk mengembangkan ikhtiar baru dalam mengatasi wabah. Metode tersebut adalah dengan vaksinasi. Cikal bakal vaksinasi berasal dari dokter-dokter muslim zaman Khilafah Utsmani, bahkan mungkin sudah dirintis di jaman Abbasiyah. Ini diceritakan pada buku, 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World.  Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), istri Duta Besar Inggris untuk Turki saat itu, membawa ilmu vaksinasi ke Inggris untuk memerangi cacar ganas (smallpox).

Dalam sistem khilafah kekuasaannya menganut prinsip sentralisasi sehingga umat Islam pun mampu keluar dari berbagai ujian yang menimpanya dengan penanganan yang cepat dan tepat. Umar bin Khaththab ra., misalnya, mengambil sistem akuntansi dari Romawi. Ini berbeda dengan sistem kapitalis. Birokrasi dan administrasi sering dianggap sebagai substansi sehingga menghambat jalannya pemerintahan. 

Begitulah solusi Islam terhadap penanganan wabah yang dapat diterapkan untuk penanganan seperti virus Covid-19 ini. Jika ajaran Islam benar-benar diamalkan dibawah naungan daulah  Khilafah, insya Allah dalam waktu singkat wabah akan segera berakhir dan tidak ada pejabat berjatuhan lagi. Wallahu a’lam bishowab.[]

Oleh: Kamilah Azizah

Posting Komentar

0 Komentar