Buntut Penusukan Syekh Ali Jaber:Polisi Tidak Boleh Melepas Pelaku Tindak Pidana Karena Diduga Gila




Radarlampung.co.id (13/09/2020) mewartakan bahwa Pendakwah sekaligus ulama Syekh Moh Ali Jaber ditikam orang yang dikenal dengan nama Alfin Andrian. Peristiwa itu terjadi pada saat Syekh Ali sedang mengisi kajian di Masjid Falahuddin, Tamin, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung, Minggu (13/9/2020) sore. Tiba-tiba saja Syekh Ali Jaber didatangi seorang pria kurus berbaju biru di atas panggung. Yang seketika itu juga langsung menghempaskan senjata tajam ke arah perut Syekh Ali Jaber, namun mengenai lengan atasnya.

Peristiwa ini tidak berhenti sampai di situ karena pelaku yang masih tergolong muda ini diduga mengalami gangguang jiwa, bahkan oleh orang tua Alfin dikatakan bahwa Alfin telah mengalami gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: Apakah penyidik kepolisian berhak melepaskan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan? Bagaimana kedudukan seseorang yang mengalami gangguan jiwa di hadapan hukum?

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana, salah satunya adalah alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Pasal 44 KUHP berbunyi:

(1) Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

(2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Ketentuan Pasal 44 KUHP di atas menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Terkait Pasal 44 KUHP dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakim nanti yang berhak untuk memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.

Sebelum membahas secara detail, lebih dahulu kita perlu menyamakan persepsi tentang gangguan jiwa dan gangguan ingatan. Adakah bedanya antara gangguan jiwa dan gangguan ingatan? Gangguan jiwa dan gangguan ingatan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Gangguan ingatan, adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik belaka. 

Terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa, polisi tidak memiliki kewenangan untuk melepaskan pelaku tindak pidana dan menghentikan penyidikan.
Hal ini berkaitan dengan tugas-tugas penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Terkait tugas penyidik mengadakan penghentian penyidikan, ada beberapa syarat untuk dilakukannya penghentian penyidikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

a. Tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.  

b. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana.

c. Atau penyidikan dihentikan demi hukum.
Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena ne bis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Berdasarkan beberapa syarat penghentian penyidikan dapat kita ketahui bahwa penghentian penyidikan tidak dilakukan dalam hal pelaku tindak pidana ternyata mengalami gangguan kejiwaan. Dengan demikian, hal tersebut semakin menegaskan bahwa penyidik kepolisian tidak berwenang melepaskan pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, hakim yang berwenang untuk menentukan apakah pelaku mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan bukti yang ada melalui pemeriksaan di pengadilan.

Peristiwa rencana pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber harus dimaknai sebagai bukan peristiwa hukum biasa. Perlu penelitian lebih lanjut apakah betul pelaku itu mengalami gangguan jiwa sehingga sebagaimana kebiasaannya perkara ini dianggap selesai. Polisi harus tetap mengusut tuntas hingga meneruskannya pada pelimpahan perkara kepada pihak jaksa penuntut umum sembari meminta kepada pihak terkait, khususnya pihak kedokteran jiwa untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka, apakah betul yang bersangkutan gila. 

Polisi harus berani mengusut tuntas atas peristiwa ini karena ada kemungkinan peristiwa ini "by designed" dalam merongrong kewibawaan pemerintah dengan menciptakan TEROR di tengah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi covid-19. Rasa aman masyarakat tercabik seolah negara tidak hadir di tengah kegelisahan dan penderitaan rakyat. Tabik.[]


Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum. 
Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Semarang, 14 Sepetember 2020.

Posting Komentar

0 Komentar