TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Apresiasi yang Salah, Sungguh Menyakiti Umat yang dipersekusi

Tindakan persekusi di Indonesia saat ini semakin hari semaki menjamur,  para pengemban dakwah dan para aktivis yang kritis dengan kebijakan pemerintah dan yang mendakwahkan Islam di tengah masyarakat menjadi sasaran empuk para pembenci ajaran Islam.  Siapakah mereka, mereka adalah umat Islam sendiri,  yang mengaku paling pancasilais tapi tak menerapkan sila-sila yang senantiasa mereka koar-koarkan.  

Main hakim sendiri dan melontarkan fitnah-fitnah kepada pengemban dakwah menjadi mata pencarian mereka, ya mereka yang menyebut dirinya sebagai Banser. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi apresiasi sikap banser terhadap yayasan yang diduga HTI.

Hal ini berkaitan dengan tabayyun atau klarifikasi dari Banser PC Ansor Bangil terhadap adanya dugaan penghinaan.
Salah satu tokoh Nahdlatul 'Ulama (NU), Habib Luthfi, mendapatkan hinaan dari  akun sosial media seorang guru di sebuah yayasan lembaga pendidikan Islam di Kota Rembang.

Lokasi tersebut diduga sebagai tempat penyebaran ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang eksistensinya sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
Fachrul Razi pun mengapresiasi cara-cara yang diambil oleh Banser PC Ansor Bangil yang mengedepankan cara-cara penuh kedamaian.

"Saya memberi apresiasi atas langkah tabayyun yang dilakukan oleh Banser PC Ansor Bangil yang mengedepankan cara-cara damai dalam menyikapi gesekan yang terjadi di masyarakat terkait masalah keagamaan," ungkap Menag Fachrul Razi di Jakarta, ( FIXINDONESIA.COM - Sabtu 22 Agustus 2020).

Dalam konteks di atas seakan-akan cara banser mempersekusi para aktivis HTI dengan cara yang ahsan dan penuh kedamaian,  namun apakah kita lupa dengan jejak digital yang bertebaran di media sosial,  dengan pak kiyai sepuh saja mereka berani membentak dan tidak punya adab sama sekali dan dengan angkuhnya mereka menyalahkan ajaran Islam yaitu khilafah yang di sebut sebagai ideologi,  tong kosong nyaring bunyinya,  tak paham soal ideologi namun berani mempersekusi. sungguh narasi sikap yang tak sesuai dengan fakta , memalukan. 
Inilah wajah ormas tertentu, yang memimpikan persatuan dengan menuduh-nuduh selain mereka, membakar yang tak sepakat, mempersekusi yang berbeda, memperjuangkan kedamaian dengan keras hati dan berbuat kekerasan. Setelah melakukan semuanya, merasa dihina, dibully, direndahkan. Mau dihargai tapi anti-menghargai.

Paling suka marah-marah, lalu pasang status "Islam itu ramah-ramah bukan marah-marah". Tak terima perbedaan yang wajar dalam ber-Islam lalu posting "Intoleransi harus dibasmi". Diam ketika Pancasila mau diubah tapi bangga teriak "Bela Pancasila". Kicep ketika ada gerakan separatis tapi koar-koar "Bela NKRI Di Garis Terdepan". Gombal main hakim sendiri, lalu teriak "Indonesia Negara Hukum". Yang lebih lucu, sering ngomel "Jangan Suriahkan Indonesia", tapi paling demen main kekerasan, dan diem sama partai yang hobi kekerasan, atau malah temenan?

Yang paling lucu, menyamakan HTI dengan PKI. Jadi sebenarnya, Ketuhanan mana yang mereka akui? Kemanusiaan mana yang dihargai? Persatuan mana yang diperjuangkan? Pemerintahan mana yang dihormati? Keadilan mana yang ditunjukkan? (Felix siauw) 

Menag itu semestinya punya kemampuan membedakan tabayyun dan persekusi. Memaksa seseorang mengakui aktivitas yang tidak terbukti di muka hukum adalah persekusi bukan malah mengapresiasi tanpa kejelasan yang pasti. 
Menag semestinya menempatkan diri sebagai penengah dalam permasalahan tersebut. Terlebih, hal itu berkaitan dengan urusan keagamaan yang menjadi bidang Kemenag.

Tidak heran, jika penempatan jabatan dalam sistem saat ini memang bukan sesuai dengan porsinya,  pejabat yang tak paham pun dalam bidang nya di paksa untuk menjadi pemimpin jalannya hukum di Negri ini, wajar jika kekacauan dan hilangnya kepercayaan rakyat kepada penguasa perlahan musnah,  inilah kenapa kita harus terus dakwahkan Islam. 

Dalam demokrasi sejatinya menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin  dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang."

Bahkan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”
Ustaz Ismail Yusanto saat diwawancarai dalam program Kabar Malam TvOne (25/8/2020) mengatakan, tidak selayaknya bagi seorang muslim menghalangi dakwah saudaranya yang lain.

Khilafah itu bagian dari ajaran Islam yang sangat jelas sebagaimana yang ada di dalam kitab fikih yang diajarkan di Madrasah Aliyah, sampai akhirnya digeser kepada materi tarikh, di sana dikatakan fardu kifayah. Jadi siapa saja yang mengatakan bahwa khilafah itu sesat, khilafah itu bukan ajaran Islam, dia akan berhadapan dengan pemilik ajaran itu, Allah SWT. (Ismail Yusanto, TvOne, 25/8/20)

Terlihat jelas di mata publik saat ini buruk rupanya wajah demokrasi. Di satu sisi menjamin kebebasan berpendapat, di sisi lain membiarkan persekusi terjadi. Lalu, bagaimana sikap negara? Seperti yang sudah ditunjukkan lewat menterinya, bukannya menghentikan, malah memberikan pujian. Demokrasi juga kerap kali menjadi alat untuk kepentingan segelintir orang. Buktinya apa? Saat petinggi negeri meminta pada polisi untuk melindungi kaum LGBT dan minoritas yang lain. 

Orang nomor wahid di negeri ini bahkan mengatakan tidak ada diskriminasi untuk minoritas, baik yang terkait etnis atau agama, semuanya akan diberikan perlindungan. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang mempunyai norma-norma agama. Itulah yang harus orang ingat dan orang harus tahu mengenai itu, bahwa kita mempunyai norma-norma. (Joko Widodo, bbc.com, 19/10/2016)

Kontras sekali bukan, dengan sikap pemerintah pada seorang kiai yang dipersekusi? Tidak ada empati apalagi pujian yang datang menghampiri. Justru memberikan apresiasi bagi ormas yang berani unjuk gigi dengan dalih penjaga NKRI. Dan, yang lebih parahnya lagi, tahun lalu Menristekdikti Mohammad Nasir memperbolehkan mahasiswa mengkaji marxisme yang jelas-jelas berbahaya bagi Indonesia.

Selain paham Marxisme, dirinya pun mempersilakan apabila mahasiswa ingin melakukan kajian terkait Lesbian, Gay, Transgender, dan Biseksual (LGBT). (tirto.id, 26/7/2020)

Inilah negara demokrasi, ruang bebas diberikan bagi mereka yang menyuarakan kesesatan dan penyimpangan. Sementara pendakwah yang menyuarakan Khilafah dan menyebarkan ide tersebut siap untuk ditindak. Jika tidak dipersekusi, maka berakhir di jeruji besi. Astaghfirullah. Masih percaya demokrasi?(muslimahnews.com)

Oleh : Fitri Khoirunisa, A. Md 
Muslimah Ideologos Khatulistiwa 


Posting Komentar

0 Komentar