TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

APMI: Kriminalisasi Keji Ali Baharsyah, Bukti Demokrasi Melahirkan Oligarki Rezim Anti Islam

Foto: screenshot pembacaan pernyataan sikap Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia


TintaSiyasi.com-- Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (APMI) Febi Rizki Rinaldi menyatakan bahwa kriminalisasi keji kepada pendakwah Alimuddin Baharsyah bukti demokrasi melahirkan oligarki rezim anti Islam. 

“Pernyataan sikap Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia berkaitan dengan kriminalisasi keji pendakwah Alimuddin Baharsyah bukti demokrasi melahirkan oligarki rezim anti Islam. Pada 4 April 2020 saudara dan rekan seperjuangan kami Alimuddin Baharsyah atau Bang Ali ditangkap dengan tidak patut dan bijak,” tegasnya usai menghadiri persidangan kasus Ali Baharsyah di depan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Berdasarkan hal ini, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia menyatakan, sebagai berikut. 

 Pertama , kasus yang menimpa Bang Ali adalah kriminalisasi keji yang merupakan akibat diterapkannya sistem demokrasi sekuler dan anti Islam. 

 Kedua , demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekuler jelas-jelas gagal melahirkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya.

 Ketiga , demokrasi sebagai sistem pemerintahan sekuler dengan sangat jelas melahirkan oligarki. Keadilan, keamanan dan kesejahteraan hanya dirasakan oleh orang-orang kaya dan berpihak kepada rezim berkuasa. 

 Keempat , demokrasi sebagai pemerintahan sekuler jelas-jelas melahirkan rezim dan aparat yang antipati terhadap Islam, ajarannya dan umatnya. 

Kelima , maka dari itu sistem demokrasi sekuler ini harus segera diganti.

Atas dasar itu APMI menyeru dan mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, elit penguasa, para intelektual, mahasiswa, dan pemuda, tanpa memandang ras, suku, dan agamanya, sebagai berikut. 

 Pertama , bersama mendukung Bang Ali Baharsyah untuk segera dibebaskan karena tuduhan yang disangkakan kepada beliau sumir dan terlihat jelas dipaksakan. 

 Kedua , hentikan segala bentuk kriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang gemar mengkritik, karena sejatinya kritik adalah bentuk kecintaan dan kontribusi berharga tinggi untuk perbaikan negeri ini

 Ketiga , membuka mata, hati, dan pikiran untuk bisa melihat fakta dan fenomena yang ada dengan objektif bahwa negeri kita membutuhkan solusi yang fundamental, maka jangan anti dengan pembahasan dan diskusi yang fundamental. 

 Keempat , menjadi garda terdepan pembela keadilan, bersuaralah, dan  jangan biarkan kezaliman persekongkolan jahat melenggang berkeliaran.

 Kelima , mencampakkan sistem pemerintahan demokrasi sekuler yang rusak dan merusak ini. 

 Keenam , bersama menyuarakan solusi alternatif untuk mengganti sistem demokrasi sekuler sumber kerusakan negeri ini.[]

Reporter: Achmad Muit dan Ika Mawar

Posting Komentar

0 Komentar