TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Akibat Oligarki Pandemi tak Terkendali


Pandemi Covid-19 sudah lebih setengah tahun,  belum menunjukkan akan berakhir. Jumlah korban cenderung meningkat.  Jakarta masih menjadi episentrum penyebaran  pandemik covid-19.  Ahad, 13 September 2020, Gubernur DKI Anies Baswedan mengumumkan diberlakukannya kembali PSBB secara ketat per 14 September 2020. Hal ini sebagai respon tak terkendalinya kasus penyebaran covid di  wilayah DKI. Total kasus di DKI per 13 September  54.864, hampir 25 persen  dari kasus positif di Indonesia yang mencapai  218.382  kasus.

Kebijakan  Gubernur DKI Jakarta menuai  kritikan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding kebijakan Anies sebagai dalang rontoknya  IHSG. Beberapa bulan terakhir baru menunjukkan geliatnya dan sempat bertengger diposisi 5.000 anjlok ke level 4.900-an. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengatakan akibat kebijakan Anies, IHSG terperosok, kapitalisasi pasar berkurang hingga Rp 277 trilyun, angka uang yang kabur sebesar hampir Rp 300 trilyun dari Indonesia. (Kompas.com, Senin 14/9/2020)

Menkes Terawan juga menanggapi kekhawatiran Anies akan kapasitas rumah sakit yang membludak pada 17 September. Dia mengklaim rumah sakit di DKI masih mampu merawat pasien covid-19. Berdasarkan pengamatan dan sidak langsung di lapangan per 13 September  ada ribuan ruangan yang belum terisi disejumlah RS rujukan covid, ratusan ruang ICU yang masih kosong. Pemerintah telah bekerjasama dengan 10-15 hotel dengan 1500 kamar yang dapat digunakan untuk ruang isolasi (cnnindonesia.com, Senin 14/9/2020).  Menteri Sosial Juliari P. Batubara  mengatakan, " Bila keputusannya adalah menambah bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi," kata Juliari yang dikutip dari detik.com, Ahad (13/9/2020).

Keberatan datang dari orang terkaya di negeri ini, pemilik Djarum Group dan BCA, Budi Hartono mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Poin keberatannya, keputusan  untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat. Menurutnya PSBB tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta, bahkan kapasitas rumah sakit di DKI tetap mencapai maksimum kapasitasnya, dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi.

PSBB, Kebijakan Setengah Hati

Presiden Joko Widodo meminta anak buahnya mendahulukan faktor kesehatan dalam penanganan Covid-19.
"Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, penanganan Covid-19. Karena memang kuncinya ada di sini," kata Jokowi  saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 7 September 2020. Keputusan yang menyejukkan, sayangnya dalam hitungan hari berganti karena tekanan ekonomi.

Presiden  menilai kondisi pandemi saat ini lebih baik ditangani dengan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Hal tersebut merujuk pada pendapat ahli selama penanganan  COVID-19. Jawa Timur dan Bogor, contoh wilayah yang sudah menerapkan  PSBM, yang merupakan pembatasan ditingkat skala mikro, misal RW dan komunitas. Masyarakat masih diperbolehkan untuk aktifitas kesehatan dan pekerjaan, sedangkan yang dilarang adalah nongkrong dan berkerumun. 

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa hari ini pasar sudah mendapat jawaban positif dari Presiden Jokowi dalam sidang kabinet di Istana Merdeka. "Pada intinya kepala daerah dihimbau jangan terburu-buru dalam memutuskan menutup wilayahnya untuk mencegah penyebaran Covid-19," ujar Ibrahim kepada Katadata.co.id, Senin (14/9).

Penanganan Covid-19 di Indonesia memang carut marut sejak awal. Ketidakseriusan Pemerintah terindikasi lewat berbagai pernyataan pejabatnya yang seakan menganggap sepele sejak awal merebak pandemi, sehingga akhirnya diputuskan untuk PSBB hingga PSBM. Kebijakan setengah hati terlihat dari pernyataan dan kebijakan Presiden sendiri sering berubah-ubah sehingga membingungkan. Kebijakan yang  lebih mementingkan faktor ekonomi dibanding kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat. 

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, menilai kebijakan penanganan penyebaran Virus Corona di Indonesia merupakan yang terburuk se-Asia Tenggara. "Kebijakan PSBB sudah sejak awal sangat setengah hati dan hasilnya sangat jauh dari sukses. Data hasil PSBB dan kebijakan pandemi Covid-19 di Indonesia paling tidak sukses atau bahkan buruk dibandingkan dengan tingkat kesuksesan negara-negara di ASEAN," ujar Didik di Jakarta, Rabu (20/5).

Pakar dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai PSBB DKI Jakarta kali ini cerminan salah kaprah Pemerintah dalam menangani pandemi. Dan meragukan efektifitas PSBB total yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan karena tak disertai konsep penanganan pandemi yang jelas. Apalagi kritikan bermunculan dari berbagai pihak mengiringi kebijakan PSBB jilid 2 ini. Kebijakan ini dianggap PSBB setengah dosis (cnnindonesia.com, Selasa, 14/9/2020).

Data terakhir per 18 September 2020 menunjukkan 236.519 kasus positif, 170.774  sembuh dan 9.336 meninggal. Presentase angka kematian tertinggi sedunia. Wajar, jika publik menilai Pemerintah gagal menangani pandemi dengan baik, terlebih Indonesia dilockdown lebih dari 60 negara.

Khilafah Model Terbaik

Khilafah adalah sistem pemerintahan yang datang dari Sang Pencipta manusia dan virus SARS Cov-2. Sistem yang menjadikan manusia sebagai sentral peradaban. Peradaban yang menebar rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah dalam surat al Anbiya ayat 21, yang artinya,
" Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Paradigma Islam berikut sistem ekonomi dan sistem politiknya dalam menyelesaikan pandemi begitu selaras dengan tiga kriteria, pertama kehadiran khilafah benar-benar memungkinkan kasus positif hingga zero kasus. Sistem kehidupan Islam memungkinkan dilakukan intervensi farmasi dan nonfarmasi, sebagai kunci rahasia pemutus rantai penularan secara total hingga nol kasus positif baru. 

Kriteria kedua, kesehatan dan keselamatan jiwa manusia menjadi prioritas utama. Hal ini hanya terealisasi dalam peradaban Islam. Peradaban yang memandang nyawa manusia sangat berharga daripada runtuhnya ka'bah atau hancurnya dunia dan isinya.

Islam juga menggariskan bahwa kesehatan adalah tanggungjawab negara tidak boleh dikomersialkan, yang akan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Intervensi nonfarmasi, khususnya lockdown yang berlangsung dalam jaminan penuh kebutuhan dasar masyarakat, akan menutup celah berbagai tindakan yang mengancam kesehatan dan jiwa manusia. Intervensi inilah yang mengantarkan pada puncak kemanusiaan tertinggi.

Kriteria ketiga, Islam tidak mengakui otonomi daerah dan sekat-sekat nasionalisme.  Sistem kekuasaan  dalam Islam bersifat sentralisasi, sedangkan  administrasi bersifat desentralisasi. Hal ini selaras dengan fakta kebutuhan upaya memutus rantai penularan wabah yang  mengharuskan tidak adanya sekat-sekat negara bangsa.

Khilafah tegak diatas akidah Islam, akan menjadi kekuatan politik yang mampu memimpin dunia untuk mengakhiri pandemi. Baik dari segi politik dalam negeri maupun politik luar negerinya. Hal ini menegaskan bahwa khilafah model terbaik dalam mengakhiri pandemi dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kesehatan dan korban  jiwa  lebih banyak lagi. Wallahu a'lam.[]

Oleh: Ida Ummu Fadira, Pengamat Sosial dan Kesehatan

Posting Komentar

0 Komentar