TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ahok Buka Borok, Salah Siapa?



Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, pria yang kini menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero) itu buka-bukaan mengenai masalah perusahaan.

Dalam sebuah video di akun YouTube POIN, Ahok mengungkapkan sejumlah 'aib' di Pertamina. Salah satunya yang dia ungkapkan direksi yang hobi lobi menteri. (detik. com, 16/9/2020)

Selain itu Ahok  menemukan permasalahan pada sistem gaji di Pertamina. Ahok bilang, gaji pejabat tetap diberikan meski pejabat itu dicopot. Kemudian Ahok juga menyebut Pertamina memiliki kebiasaan mencari pinjaman terus, padahal sudah memiliki utang US$ 16 miliar. Utang tersebut untuk mengakuisisi ladang minyak di luar negeri.

Di kutip dari detik. com (15/9/2020) Sikap Ahok yang menggembar-gemborkan borok pertamina di kritik oleh pengamat BUMN yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Menurut Said apa yang dibicarakan Ahok dalam video tersebut sudah seharusnya menjadi tugas seorang komisaris utama untuk menangani masalah tersebut.

"Beliau mengumumkan bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai komisaris. Semua yang disampaikannya itu adalah tugas komisaris," tutur Said Didu kepada detikcom, Selasa (15/9/2020).

Menurut Said hal yang paling utama untuk membenahi BUMN itu adalah menjaga Pertamina dari intervensi luar, termasuk intervensi dari pemerintah dan penguasa. Dia menambahkan hal itu juga merupakan tugas dari komut.

Bagai menepuk air di dulang yang kena muka sendiri. Sebagai komisaris utama Ahok sepertinya musti evaluasi diri. Jangan-jangan memang kepemimpinannya yang kurang becus. Sebab pastinya seseorang diberikan amanah mustinya sudah dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 

Sebab Pertamina adalah perusahaan besar dan melayani kebutuhan rakyat. Maka disini butuh seorang pemimpin yang punya track record yang mumpuni, bukan yang bikin kegaduhan sana-sini. Namun sepertinya  Ahok bukan sosok yang qulifield sebagai komisaris utama Pertamina. 

Hal ini bisa kita lihat Ahok tidak bisa bertindak atas persoalan yang ada didepan matanya sendiri. Seperti Nepotisme yang sudah mendarah daging dalam tubuh BUMN. Orang-orang yang mendapatkan jabatan hanya ongkang-ongkang kaki, makan gaji buta. Selain itu yang sudah berhenti pun masih mendapatkan gaji yang sama dengan yang masih bekerja.

Mereka ibaratnya menganggap Pertamina adalah sebagai  perusahaan nenek moyangnya yang sesukanya saja mengambil yang bukan hak mereka.  Padahal Pertamina  telah mencatat kerugian US$ 767,92 juta setara Rp 11,33 triliun (kurs Rp 14.500). Na’uzubillah min zalik 

Oleh sebab itu jika lihat dalam perspektif  Islam bahwasanya jabatan itu adalah   amanah. sebagaimana sabda Rasulullah, jabatan kelak pada hari kiamat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali bagi orang yang dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya (HR Muslim).

Apalagi jika para pemimpin  tersebut  tidak memikirkan hak orang lain hanya hanya  memikirkan pribadi dan kroni-kroninya saja, jelas ini   bertentangan dengan syariat.  Sebagaimana sebuah hadist Rasulullah SAW yang berbunyi;

 “Sesudahku nanti akan ada pemimpin yang berbuat zalim dan berdusta, siapa yang membenarkan kedustaannya dan membantu kezalimannya maka tidak termasuk golongan dari umat ku dan aku juga tidak termasuk darinya dan ia tidak akan datang ke telaga (yang ada di surga)”. (HR Nasa’i)

Penjelasan dari hadist tersebut ialah seorang pemimpin yang berbuat zalim baik selama menjalankan jabatannya maupun ketika mendapatkan jabatan tersebut yaitu dengan membelinya atau cara lain yang tidak sesuai syariat islam tidak akan mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti dan sama sekali tidak dianggap sebagai umat nya sehingga dia tidak akan masuk surga.

Maka oleh karena itu negara mustinya bijak dalam menentukan siapa yang layak dan dipercaya dalam mengelola  Pertamina.  Selain itu negara  hendaknya mengimplementasikan sistem yang ideal bukan sistem kapitalis , yaitu sistem Ekonomi Islam. 

Mekanisme dan sistem ini kemudian diimplementasikan dengan konsisten, baik oleh individu, masyarakat maupun negara, dan kemakmuran yang dicita-citakan itu pun benar-benar terwujud.  

Sehingga  tidak ada lagi intervensi  para kapital dan kroni-kroni penguasa terhadap pengelolaan kekayaan negara dan kekayaan negara pun akan terdistribusi secara merata  kepada rakyat dan rakyatpun pendapatkan  hak-haknya. Wallu’alam bish’showab.[]


Oleh: Zenia Rumaisya
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar