TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Terbakarnya Kejaksaan Agung Menghanguskan Kepercayaan Rakyat


Akhir pekan lalu Indonesia dikejutkan dengan terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Banyak spekulasi dan kecurigaan dari publik terkait kebakaran gedung utama Korps Adhyaksa di Jakarta Selatan tersebut.
Hal ini dikarenakan saat ini Kejaksaan Agung sedang menangani perkara besar salah satunya skandal Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki dan juga diduga beberapa jaksa lain.

Publik menilai bahwa terbakarnya gedung kejaksaan agung merupakan sabotase dan pencobaan untuk menghilangkan bukti. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Kurnia Ramadhan, peneliti ICW, “Sebab, saat ini Kejaksaan Agung sedang menangani banyak perkara besar, salah satunya dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang merencanakan untuk menghilangkan barang bukti yang tersimpan di gedung tersebut” katanya (detiknews,23/08/2020).

Menjawab kecurigaan publik, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan berkas perkara kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap aman.

"Pemerintah memberikan jaminan berkas perkara yang ditangani Kejagung, ada dua perkara yakni kasus Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki dan Jiwasraya, itu data-data dan berkas perkaranya aman, 100 persen aman ya,"kata Mahfud. (okenews,23/08/2020)

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan dari Agung Hari Setiyono, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan yang mengklaim bahwa berkas-berkas perkara kasus tindak pidana khusus atau korupsi tidak ada yang terbakar pasca kebakaran hebat Gedung Kejaksaan Agung.
"Berkas perkara yang terkait tindak pidana korupsi 100 persen aman tidak ada masalah," ujar Hari. (okenews,24/08/2020)

Pernyataan Menko Polhukam dan Kapuspenkum Kejaksaan tersebut bukannya membuat publik tenang tetapi malah membuat publik semakin curiga. Salah satunya cuitan Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu di twiternya “Semoga ini bukan pengumuman bahwa barang bukti kasus besar seperti Jiwasraya, Joko Candra, dll sudah hilang, artinya sudah 'aman'", tulis said. (suara.com, 23/08/2020)

Hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah ternyata tidak terjadi begitu saja. Melainkan karena beberapa faktor sebelum terjadinya kebakaran di gedung Kejaksaan Agung.

Lambannya penanganan kasus korupsi oleh pemerintah dan terlibatnya oknum-oknum yang memiliki wewenang, membuat rakyat tidak mempercayai pemerintah. Di Kasus djoko chandra sendiri, betapa banyak pihak yang memiliki wewenang yg terlibat. Tiga Jenderal polisi, dan ada beberapa jaksa.
Selain karena lambannya penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Kepercayaan masyarakat juga semakin hilang dengan banyaknya janji yang tidak ditepati oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, dan hanya berpihak kepada pemilik modal semakin menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah pada rakyatnya. Bahkan disaat pandemi, pemalakan masih terus dilakukan pemerintah melalui Iuran PT Tapera, kenaikan iuran BPJS, kenaikan tarif listik dan lain-lain. Semua itu membuat rakyat semakin sengsara.

Keberpihakan pemerintah kepada orang yang memiliki uang, para pemilik modal akhirnya membuat pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat. Keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal tentu tidak lepas dari sistem kapitalis yang dianut negara ini.

Kapitalis yang menganggap keuntungan materi lebih penting dari segalanya, dan akan mengorbankan apapun yang penting mendapatkan keuntungan. Termasuk mengorbankan nasib rakyat.

Dilansir dari CNN Indonesia (20/08/2020) bahwa pemerintah diduga menggerlontorkan uang 90,45 miliar untuk jasa influenser dengan tujuan utuk mempengaruh opini publik. Salah satunya dalam memuluskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Tetapi disisi lain kepentingan rakyat seolah diabaikan.

Padahal tugas utama Pemerintah/Penguasa adalah sebagai  rain (pengurus/penggembala) sekaligus junnah (pelindung) bagi umat. Bukan sebagai pelayan dan pelindung pengusaha.
Sistem kapitalis yang merupakan penyebab kerakusan penguasa dan pengusaha menjadikan rakyat hanya sebagai buruh di negerinya sendiri. Tetapi,  semua itu tidak akan terjadi jika negara diatur oleh syariat islam.

Di sistem Islam, penguasa/khalifah menjadikan ridha Allah sebagai tolak ukur dalam perbuatan. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak mengatur kehidupan manusia. Sehingga dalam islam, keputusan dan sanksi atas tindakan yang melanggar syariat tetap akan dilaksanakan tanpa melihat jabatan atau kedudukannya. Kesejahteraan dan keadilan akan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai perwujudan bahwa islam rahmatan lil‘alamin, Wallahu’alam.[]

Oleh: Mia Purnama, S.Kom

Posting Komentar

0 Komentar