Tata Kelola Penambangan Lokal Butuh Sistem Handal



Polemik di bidang pertambangan di Sulawesi Tenggara saat ini sedang menjadi isu lokal yang efeknya bisa me-nasional. Teranyar, kedatangan 500 orang TKA di Sultra masih ditengah wabah covid 19 yang menuai beragam reaksi dan tanggapan dari berbagai kalangan. Begitu juga keberadaan aktivitas penambangan di Kabupaten Kolaka masih menyisahkan berbagai masalah. Di antaranya infrastruktur penggunaan jalan tambang tak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Dilansir melalui antaranews.com, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara mengingatkan pengusaha tambang yang ada di Kolaka  untuk mematuhi persyaratan dalam penggunaan jalan nasional untuk aktivitas pengangkutan material tambang. Hal itu ditegaskan  Muhammad Saud Liambo, Asisten Pelaksana dan Pengawasn BPJN Sultra dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kolaka dengan PD Aneka Usaha terkait aspirasi mahasiswa yang menyoroti aktivitas tambang yang merusak jalan umum, Rabu.

“Dua Minggu kita berikan waktu dan kesempatan untuk mematuhi semua persyaratan, terhitung tanggal 1 Agustus 2020,” tegasnya.

Menurutnya jika tidak diindahkan maka dengan tegas BPJN Sultra akan mencabut izin atau dispensasi penggunaan jalan nasional yang telah diberikan kepada Perusda dan lainnya sepanjang 10 KM dalam aktivitas pengangkutan material tambang.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kolaka, Syarifudin Baso Rantegau, itu para mahasiswa bersikeras jika Izin atau dispensasi penggunaan jalan umum Perusda harus dicabut oleh BPJN karena terbukti telah melanggar aturan yang disyaratkan dalam aktivitas hauling penggunaan jalan umum di mulai dari desa Pesouha hingga Jetty SSB.

“Banyak poin yang dilanggar, mulai dari keharusan penggunaan jembatan timbang, penutupan bak dengan terpal, pembersihan ban kendaraan, semuanya tidak dilakukan, bertahun-tahun ini terjadi, jalan menjadi rusak, licin dan berdebu, bahkan sering tejadi kecelakaan, maka kami desak izinnya harus dicabut,” tegas salah satu mahasiswa.

Begitu juga dengan camat Pomalaa Mirdan Athar menjelaskan dalam pertemuan itu bahwa aktivitas tambang Perusda dalam penggunaan jalan nasional di wilayah itu banyak dikeluhkan para pengguna jalan.

“Jadi bukan hanya kita masyarakat Pomalaa yang mengeluhkan hal ini, tetapi juga pengguna jalan lainnya, kita ketahui di sana ada bandara dan kampus, dan memang sangat dikeluhkan, jalan berlumpur dan licin apalagi kalau musim penghujan, tentu kita mengapreseasi para mahasiswa yang telah menyuarakan hal ini,” katanya. (29 Juli 2020)

Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Universitas Sembilanbelas November November (USN) Kolaka, Azhari mengaku turut prihatin dengan kisruh di dunia pertambangan di Sultra. Kata Azhari, terjadinya polemik pengelolaan tambang di Sultra tak lepas dari cara pengelolaannya yang dinilai amburadul. Khusus di Kabupaten Kolaka, Azhari juga menyayangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan. Terutama penggunaan jalan umum yang dijadikan sebagai lalu lintas truk pengungkut ore perusahaan tambang. 

“Di sini (Kolaka, red) jalan provinsi hancur hanya karena dilewati truk-truk tambang. Itu salah satu bukti bahwa tambang memang tidak mensejahterakan, tetapi malah merusak. Perusahaan petambangan yang seperti apa? Ya, pertambangan yang di dalamnya tidak mempunyai skill yang berkompeten, pertambangan yang bertujuan hanya untuk meraup untung sebanyak-banyaknya, dan mengabaikan dampaknya. Dan ini yang harus kita tolak,” tegas Azhari. Pernyataan Azhari diungkapkan saat membuka seminar nasional yang digelar USN Kolaka, di Auditorim USN, Rabu (20/3).

Islam adalah Jawaban

Allah SWT melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam firman-Nya: “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang mukmin” (TQS. An-Nisa’: 141)

Islam melalui penerapan sistem Khilafah mampu menyejahterakan warga negaranya tanpa bergantung pada negara asing bukanlah retorika kosong sebagaimana kosongnya bualan negara demokrasi-kapitalisme menjanjikan kesejahteraan. 

Sederet ketergantungan negeri ini kepada asing bisa dilihat dari utang luar negeri, impor ugal-ugalan, kerja sama pendidikan dengan negara asing, membuka kran imigrasi tenaga kerja asing ke dalam negeri, ataupun investasi asing berkedok pembangunan infrastruktur adalah sederet fakta betapa carut marut sistem yang diadopsi negara, sekaligus lemahnya pemerintahan di hadapan negara asing. Sehingga hilanglah status infrsatruktur sebagai fasilitas umum berganti menjadi jasa komersil. Infrastruktur sebenarnya bisa dibangun tanpa utang, jika sumber daya alam negeri ini kembali pada pemiliknya, yaitu rakyat negeri ini. Tidak dikuasai asing. Bukankah Sumber daya alam negeri ini berlimpah? Bahkan potensi ekonomi ummat pun besar.

Hal ini berbeda dengan syariah Islam, yakni dengan pengelolaan kekayaan SDA termasuk tambang dan pembangunan infrastruktur semuanya wajib dikelola negara. Pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta, tapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk dalam pandangan sistem ekonomi Islam sumber daya alam termasuk dalam kategori kepemilikan umum sehingga harus di kuasai oleh negara berdasarkan dalil Abyadh bin Hamal Sedangkan untuk SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

Kekayaan alam termasuk tambang, Migas, dan sebagainya merupakan pemberian Allah kepada hamba-Nya sebagai sarana memenuhi kebutuhannya agar dapat hidup sejahtera dan makmur serta jauh dari kemiskinan. Allah berfirman: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu …”. (Q.S. Al-Baqarah [2]:29)

Dengan demikian, tambang bagian dari Sumber Daya Alam (SDA) yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan semua manusia dan penunjang kehidupan mereka di dunia ini sebagai kabaikan, rahmat dan sarat hidup untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka mengabdi dan menjalankan perintah Allah SWT Rasulullah saw bersabda : “Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang dan api” (HR. Ahmad). Hadits ini juga menegaskan bahwa yang termasuk harta milik umum yang menguasai hajat hidup masyarakat adalah semua kekayaan alam yang sifat pembentukannya menghalangi individu untuk mengeksploitasinya. Semua masalah kebobrokan berakar dari diterapkannya sistem Kapitalisme demokrasi.

Karena itu, Khilafah membangun infrastruktur tidak lain untuk memudahkan rakyatnya. Sebagai bentuk ri’ayah (mengurus) urusan masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat yang dipimpinnya, bukan untuk tujuan komersil. Maka, jika ingin keluar dari masalah, maka tidak ada jalan lain kecuali harus diakhiri dengan menyudahi penerapan sistem dan hukum Kapitalisme demokrasi, lalu diganti dengan penerapan sistem dan syariah Islam secara total serta menyeluruh dalam sistem Khilafah Islamiyah.  

Allah SWT berfirman, “Hukum Jahiliahkah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah SWT bagi orang-orang yang yakin?” (Q.S. Al-Mâidah : 50). Wallâhu a’lam. []

Oleh: Risnawati 
Pegiat Opini Media Kolaka

Posting Komentar

0 Komentar