TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Siswa Merana di Tengah Wabah Corona, di Mana Peran Negara?



Bangga sekaligus prihatin. Rasa itulah yang muncul kala menyaksikan kabar siswa bernama Dimas yang viral di media sosial. Bagaimana tidak, di kala teman-temannya belajar di rumah karena adanya wabah, dia lebih memilih tetap belajar sendirian di sekolah. Bukan karena ingin berbeda. Namun, kondisi tak punya _hand phone_ lah yang memaksanya belajar di sekolah dari pada tidak belajar sama sekali. 

Ada rasa bangga, karena semangat mencari ilmu ternyata masih membara di sanubari siswa Indonesia. Prihatin, sebab kondisi ini membuka mata dunia bahwa layanan pendidikan jarak jauh tak bisa dirasakan seluruh pelajar secara merata. Siswa SMP Negeri 1 Rembang, Jawa Tengah, ini salah satu korbannya.  Bagi orang tuanya yang bekerja sebagai nelayan dan buruh pengeringan ikan, mungkin beras jauh lebih dibutuhkan daripada ponsel pintar dan kuota internet. Demikian menurut kepala sekolah Dimas seperti dilansir detik.com.

Hak Pendidikan Tak Didapat, Negara Mementingkan Korporat

Miris. Kondisi seperti yang dialami Dimas nyatanya tak hanya terjadi pada dia saja. Riset terbaru dari Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) mengungkap hanya sekitar 28% anak yang sanggup belajar menggunakan media daring (dalam jaringan) untuk belajar maupun menggunakan aplikasi belajar daring. Adapun 66% pelajar menggunakan buku dan lembar kerja siswa, dan 6% orang tua menyatakan tidak ada pembelajaran sama sekali selama siswa diminta belajar dari rumah.

Faktor geografis juga berpengaruh. Semakin jauh lokasi seorang murid dari “pusat pembangunan” makin kesulitan ia dari pembelajaran daring. Di Jawa Timur, tak sampai separo responden (yakni 40%) menyatakan anak mereka dapat mengakses pembelajaran daring. Sedangkan di NTB hanya kurang dari 10%. Semakin merosot lagi di NTT yang hanya 5%. Demikian hasil riset yang dikutip dari asumsi.co (12/5/2020)

Membaca fakta ini, bisa dipastikan jurang ketertinggalan pelajar Indonesia akan semakin dalam. Sebelum ada pandemi covid-19 saja kualitas pendidikan di negeri ini jauh dari kata layak. Banyak siswa yang tidak mendapatkan hak pendidikan memadai. Saat ini, pandemi makin memperparah kondisi. Pandemi covid-19 kian menelanjangi ketimpangan pendidikan di Indonesia. 

Yang perlu menjadi perhatikan bersama, di mana peran negara untuk menyediakan layanan pendidikan yang layak dan murah bahkan gratis? Infrastruktur terus dibangun dan dikebut. Namun, tak sedikitpun berdampak positif untuk dunia pendidikan. Pembangunan seharusnya dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan asasi warga negara. Yakni untuk membangun sistem keamanan, fasilitas kesehatan, termasuk fasilitas pendidikan yang memadai. Sehingga keamanan, kesehatan dan jiwa terjaga, intelektualitas pun terjamin asupannya untuk semua warga. 

Namun saat ini, alih-alih memfasilitasi rakyat sendiri, berbagai pembangunan infrastruktur justru menguntungkan aseng dan asing. Padahal di sisi lain, masih banyak gedung sekolah rusak yang butuh segera diperbaiki. Akses menuju sekolah pun banyak yang masih terjal. Bukankah sudah viral pula, kabar para siswa yang harus melewati jembatan yang nyaris putus untuk pergi ke sekolah?

Selama pandemi, fasilitas pendidikan makin memperihatinkan. Untuk pembelajaran daring, banyak guru dan siswa yang tak memiliki laptop maupun HP. Yang punya HP pun, banyak juga yang tak mampu beli kuota. Punya perangkat dan kuota, masih ada pula kendala jaringan internet yang tidak lancar untuk proses belajar mengajar. Dikabarkan oleh asumsi.co laporan koneksi 4G global pada Mei 2019, OpenSignal menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 87 negara dengan kecepatan 6,9 Mbp/s. Artinya, jangkauan internet jauh dari layak. Kita tentu masih ingat nasib tragis seorang mahasiswa yang jatuh lalu meninggal saat mencari sinyal di menara masjid untuk kirim tugas kuliah awal Mei lalu.

Demikianlah kapitalisme sekular buatan manusia. Pembangunan yang dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan asasi rakyat, tapi lebih demi melayani para korporat. Negara yang menggunakan sistem ini akan bekerja untuk para pemilik modal, sedangkan hak rakyat dijegal. Misi pendidikan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, yakni mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; ternyata omong kosong belaka. Sebab, faktanya ketidakmerataan pendidikan terpampang nyata. Sebaliknya, dalam kondisi sulit sekarang, pemerintah justru sering memberikan dana hibah yang besar pada pengusaha besar.

Pendidikan Gratis dan Layak dalam Islam

Pendidikan termasuk hak dasar warga negara. Islam mewajibkan negara untuk mengatur agar hak tersebut dapat diperoleh rakyat secara mudah. Rasulullah saw memerintahkan dalam haditsnya: “Seorang Imam (khalifah/ kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al Ahkaam menjelaskan bahwa seorang kepala negara dalam Islam (khalifah) berkewajiban untuk memenuhi sarana-sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat. Jika kita melihat sejarah Islam mulai Rasulullah memimpin Madinah hingga dilanjutkan kekhalifahan sesudah beliau, maka kita akan mendapati perhatian terhadap pendidikan rakyatnya sangat besar.

Perhatian Rasulullah saw terhadap dunia pendidikan tampak  ketika beliau menetapkan agar para tawanan perang Badar dapat bebas jika mereka mengajarkan baca-tulis kepada sepuluh orang penduduk Madinah.

Sirah Nabi saw dan tarikh Daulah Khilafah Islam (lihat Al Baghdadi, 1996) mengisahkan bagaimana negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara. 

Sistem pendidikan bebas biaya tersebut berdasarkan ijma’ shahabat yang memberi gaji kepada para pendidik dari baitul maal dengan jumlah tertentu. Contoh praktisnya adalah Madrasah Al Muntashiriah yang didirikan khalifah Al Muntahsir di kota Baghdad. Pada Sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar. Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan, seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.

Salah satu perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan Mosul didirikan oleh Ja’far bin Muhammad (wafat 940M). Perpustakaan ini sering dikunjungi para ulama, baik untuk membaca atau menyalin. Pengunjung perpustakaan ini mendapatkan segala alat yang diperlukan secara gratis, seperti pena, tinta, kertas, dll. 

Bahkan kepada para mahasiswa yang secara rutin belajar di perpustakaan itu diberikan pinjaman buku secara teratur. Seorang ulama Yaqut Ar Rumi memuji para pengawas perpustakaan di kota Mer Khurasa karena mereka mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku perorang tanpa jaminan apapun. Ini terjadi masa kekhalifahan abad 10 Masehi. Bahkan para khalifah memberikan penghargaan besar terhadap para penulis buku, yaitu berupa emas seberat buku yang ditulisnya.

Begitu pula dengan  Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad keenam hijriyah oleh khalifah Sultan Nuruddin Muhammad zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Setiap kegiatan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya kegiatan tersebut sesuai dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, dan audiotorium. Semakin berkembangnya teknologi maka sarana pembelajaran juga makin berkembang. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan itu semua. Seperti majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, jaringan internet, dan lain-lain.

Jadi, di masa pandemi maupun bukan, hak pendidikan berkualitas dan terjangkau ini wajib disediakan oleh negara. Pada masa sekarang jika kekayaan sumber daya alam dikelola Negara (Khilafah) dengan benar maka bukan tidak mungkin sistem pendidikan Khilafah dapat diterapkan menggantikan sistem pendidikan sekular saat ini. Allahu a'lam bish shawab.[]

Oleh: Kholila Ulin Ni'ma, M.Pd.I 

Posting Komentar

0 Komentar