TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Senpi Untuk Rakyat Sipil, Bagaimana Potret Keamanan Negeri Ini?



Beberapa waktu lalu, Ketua MPR Bamsoet mengusulkan ke Kapolri agar rakyat sipil boleh memiliki senjata api untuk bela diri. Kepemilikan senpi ini tetap mengacu pada Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2015. Salah satu persyaratan dalam kepemilikan senpi ini adalah memiliki sertifikat resmi dari International Practice Shooting Confederation (IPSC) setelah mengikuti beberapa tes seperti psikologi, pengetahuan tentang senpi, keamanan dan keterampilan menembak reaksi dengan mengikuti kursus dan kemampuan lapangan. Selain itu harus memiliki sertifikat menembak dengan kualifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh sekolah polisi negara (SPN) atau Pusat Pendidikan Polri.

Bamsoet kemudian menambahkan, siapa saja yang diperbolehkan memiliki senpi. Mereka adalah yang memiliki kualifikasi status jabatan tertentu dengan tingkat ancaman tertentu, seperti komisaris utama, Direktur Utama, Direktur Keuangan, anggota DPR, MPR, pengacara, dll sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2015 menunjukkan bahwa rakyat boleh untuk memiliki senjata api. Namun usulan ini kemudian memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana kondisi keamanan di negeri ini? Sangatlah wajar jika pejabat membutuhkan keamanan untuk membantunya menjalankan tugas tanpa ada gangguan dari luar. Mengapa keamanan diserahkan kepada individu? Apakah negeri ini tak sanggup lagi melindungi kemanan rakyatnya?
Wajar, jika kalangan pejabat mengkhawatirkan keamanan diri mereka. 

Namun, di sistem kapitalis ini keamanan adalah hak individu yang harus diperjuangkan dan dipenuhi sendiri-sendiri. Bahkan saat ini tugas polisi banyak yang dikebiri, padahal tugas menjaga keamanan adalah tugas utama kepolisian. Kita sangat jarang melihat polisi bertugas ptroli di malam hari.
Inilah kenyataan hari ini. Karena polisi pun hidup dalam sistem kapitalisme, nilai materilah yang menjadi penggerak mereka juga, sama seperti semua orang yang hidup dalam sistem bertuhankan uang ini. Sudah menjadi rahasia umum, polisi akan bergerak jika ada imbalan dari rakyat atau karena ada tekanan. 

Alhasil, orang-orang yang mampu memiliki senpi alias orang-orang yang berduitlah yang bisa menggerakkan polisi. Akhirnya keamanan hanya ada pada orang-orang yang berduit banyak. Dan sangat langka rakyat biasa mendapatkan pelayanan dari polisi dengan mudah.

Keamanan pada hakekatnya adalah kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi. Karena itulah Islam memiliki aturan yang jelas tentang hal ini. Dalam Islam, keamanan adalah hak setiap individu rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah khalifah. Ini adalah syariat dari Allah swt.

Khalifah akan menjamin keamanan warganya: nyawa, harta maupun kehormatan. Syurthah (polisi) adalah badan yang mengemban amanah menjaga keamanan dari sgala macam bentuk gangguan dan ancaman di dalam negeri, di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. 

Syurthah ada yang ditugaskan berpatroli di sekitar masyarakat dan ada yang bertugas mendampingi penguasa. Polisi yang tersebar di masyarakat melakukan patroli untuk memastikan keamanan di sekitar penduduk. Berpatroli bahkan tidak hanya di jalan-jalan besar tapi juga di sekitar rumah-rumah penduduk (yang menjadi tugas satpam hari ini, sayangnya). Sedangkan polisi yang berada di samping penguasa bertugas melakukan eksekusi dari hukum syara’ sekaligus menjaga keamanan penguasa.

Demikian pengaturan keamanan dalam sistem Islam. Sehingga kita sebagai rakyat tidak perlu mengkhawatirkan keamanan. Negara mengupayakan memenuhi keamanan rakyat, karena itu adalah kewajiban negara. 

Tidaklah masalah jika setiap individu memiliki senjata untuk melindungi diri. Ketika Islam menjadi sistem bernegara kita, tegak sebagai pedoman pengaturan negeri ini, tidak akan ada pemikiran sekuler-liberalistik yang hidup di tengah masyarakat seperti sekarang. Semua orang akan terkondisi untuk taubat dan takut dengan nasibnya di akhirat, karena negara menjamin munculnya suasana tersebut lewat pemberlakuan seluruh syariat Allah. Karena itu, sekalipun setiap individu rakyat boleh memiliki senjata untuk perlindungan diri, misalnya senjata api,  pemilik senpi yang bertakwa akan memahami tanggung jawabnya atas kepemilikan senpi tersebut. Ia tidak akan sembarangan menggunakan senpi, karena pertimbangannya adalah pahala dan dosa.
Maka dari itu, kepemilikan senpi dalam negeri yang berbasis aturan Islam secara total tidak akan menjadi sebab teror. 

Kasus penembakan sembarangan di wilayah publik oleh pemilik senpi, seperti yang banyak terjadi di AS, akan menjadi kasus yang amat sangat langka. Bagaimana tidak langka, semua orang sudah dijamin keamanannya oleh negara dan setiap orang takut sembarang menggunakan senjata karena takut azab Allah.

Karena itulah, yang dibutuhkan oleh Bamsoet dan semua orang di negeri ini bukan hanya senpi, tapi pemberlakuan sistem keamanan berdasarkan syariat Islam. Keamanan berdasarkan syariat ini hanya akan berjalan bila semua sistem yang lain juga berdasarkan syariat Islam, dengan kata lain negeri ini menjadikan syariat Islam secara keseluruhan sebagai aturan bernegara dan bermasyarakat. Dan hal ini hanya akan terjadi bila negeri kita kembali kepada bentuk pemerintahan berdasar petunjuk Rasulullah saw, Khilafah Islam 'ala minhajin nubuwah. Hanya dengan itulah, keamanan, juga kesejahteraan, bukan hanya menjadi angan-angan bagi bangsa ini dan umat manusia yang hidup dalam Khilafah Islam seluruhnya.[]


Oleh : Elima Winanta 
Alumni Matematika UNAIR




Posting Komentar

0 Komentar