TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Sengkarut Pendidikan, Islam Solusi Final

Pendidikan bagi setiap Muslim merupakan kebutuhan dasar. Allah SWT telah mewajibkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan membekali dirinya dengan berbagai macam pengetahuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dirinya, keluarga, masyarakat dan negara.

Enam bulan sudah dunia dihantam virus Covid-19 yang berhasil mencabik-cabik semua aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek pendidikan. Selama 6 bulan ini, pendidikan melewati masa kritis. Baik dalam hal muatan kurikulum, pembelajaran, pengelolaan dan pembiayaan. 

Muatan Kurikulum

Berbagai penyesuaian pembelajaran dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan. Penyesuaian tersebut diharapkan agar tidak membebani guru dan siswa, namun sarat nilai-nilai penguatan karakter seiring perkembangan status kedaruratan Covid-19.

Serangkaian kebijakan lain pun dikeluarkan menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19, seperti pembatalan ujian nasional (UN), penyesuaian ujian sekolah, implementasi pembelajaran jarak jauh dan pendekatan online untuk proses pendaftaran siswa sesuai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19). Tak ketinggalan kebijakan penyesuaian pemanfaatan bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOP yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama pandemi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual, di Jakarta pada Jumat (07/08/2020)  menyatakan bahwa kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.  

Masalah capaian pendidikan telah ditetapkan. Kendati demikian yang terjadi adalah kebingungan para guru. Sebab faktanya negara tak mampu memberikan gambaran kurikulum pendidikan yang tepat.

Pembelajaran

Gerakan belajar dari rumah (BDR) menjadi andalan bagi pemerintah agar di saat pandemi merebak tidak menghambat pemerintah dalam mewujudkan tujuannya. Kebijakan belajar dari rumah menjadi kebijakan pemerintah untuk mencegah penularan pandemi Covid-19 supaya bisa diputus mata rantai penyebarannya. 

Proses pembelajaran tersebut memaksa tenaga pendidik ataupun siswa untuk beradaptasi terhadap situasi ini. Hal tersebut dikarenakan mayoritas institusi pendidikan kita belum terbiasa menggunakan pembelajaran secara online. 

Pembelajaran dari rumah menuntut guru dan siswa untuk bisa menggunakan teknologi informasi yakni gadget. Pembelajaran dalam kebijakan BDR membuat sebagian guru dan siswa mengalami kesulitan. Tidak semua guru dan siswa memiliki piranti tersebut sehingga menghambat proses kegiatan belajar mengajar secara daring. Hal tersebut juga diperparah kondisi sebagian guru dan siswa dengan penguasaan teknologi yang masih rendah.

Belajar dari rumah juga menyisakan cerita pilu, terlebih bagi siswa dan guru yang berasal dari pelosok dan pinggiran, yang kadang memiliki akses internet yang terbatas. Bagi insan pendidikan yang berada di kota pun ditemukan masih ada yang memiliki akses internet yang kurang memadai. 

Pengelolaan

Kebijakan pembelajaran BDR yang diberlakukan, tak lepas dari peran lembaga yang menaunginya sebagai payung. Di Indonesia muncul lembaga pendidikan atau sekolah yang dikelola di bawah dua payung kementerian, Kementrian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sebut saja Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidiyah dan pesantren. Lembaga-lembaga ini di bawah naungan Kementrian agama. Lembaga ini mengajarkan materi pelajaran agama lebih banyak, seperti Aqidah Akhlaq, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqh, Bahasa Arab dan lain-lain. Ada juga pelajaran umum dengan bobot yang disesuaikan.  

Sementara, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menaungi sekolah umum yang mengajarkan ilmu ilmu pengetahuan umum (etc. eksak, biologi, sosial) semata. Pelajaran agama diberikan secukupnya bahkan minim. 

Pembiayaan

Pandemi Covid-19 berhasil karut marutkan semua aspek kehidupan, sektor ekonomi salah satunya. Banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji, bahkan ada yang dirumahkan karena sulitnya kondisi keuangan.

Perekonomian rumah tangga ikut berpengaruh, dampaknya dirasakan oleh para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang memungut SPP setiap bulan. 

Pembelajaran melalui online juga menyulitkan masyarakat dalam hal pembiayaan. Bagi status ekonomi kelas menengah ke atas tentu aspek biaya bukan menjadi persoalan. Namun, bagi guru dan siswa yang berada dalam status ekonomi menengah ke bawah maka akan terasa berat. Sementara di Indonesia masih banyak guru ataupun siswa yang hidup dengan keterbatasan sehingga dengan membeli paketan atau kuota internet akan membebani mereka.

Sementara itu dana pendidikan cenderung mengalami inflasi tiap tahunnya. Inflasi pendidikan kerap terjadi pada bulan Juli s.d September yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi subsektor pendidikan mencapai 4,24% sepanjang tahun 2019. (Detik.news, 4/6/2020)

Biaya pendidikan di era pandemi menjadi satu problema di tengah-tengah perekonomian yang karut marut ini. Solusi jangka pendek yang ditempuh beberapa lembaga ada yang memberi keringanan biaya pendidikan dengan cara memperbolehkan pembayaran dicicil beberapa kali pada wali murid.  Ada pula yang memberi keringanan dengan subsidi silang. Semua bergantung pada lembaga masing-masing. Namun, biaya sekolah tidak akan berubah, meskipun kegiatan belajar mengajar saat ini dilakukan secara virtual di rumah. Hal itu dikarenakan pihak sekolah harus tetap menggaji para karyawannya.

Karut marut masalah biaya pendidikan menjadi problema yang sangat perlu untuk dituntaskan. Namun anggaran pendidikan justru dialokasikan pada pos yang lain. Sebut saja program POP yang dikeluarkan beberapa pekan sebelum pandemi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan program bernama POP yaitu Program Organisasi Penggerak. Ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan organisasi secara masif melalui dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah melalui model pelatihan. Bentuknya, ormas membuat pelatihan, kemudian Kemendikbud memberikan dana. Organisasi terpilih dibagi ke dalam tiga kategori, yakni kategori Gajah, Macan, dan Kijang. Kategori Gajah akan mendapat anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, kategori Macan Rp5 miliar per tahun, dan kategori Kijang Rp1 miliar per tahun.

Tak sekadar kebijakan, Kemendikbud juga menganggarkan dana sekitar Rp 595 miliar per tahun demi menyokong Program Organisasi Penggerak. Dana tersebut dikucurkan kepada organisasi masyarakat yang terpilih untuk menjalankan program-program pelatihan guru dan kepala sekolah agar memiliki kompetensi menciptakan anak didik yang berkualitas dalam segi ilmu maupun karakter. (kompas.com, 11/03/2020)

Akan tetapi, program tersebut menjadi polemik karena setelah ditetapkannya beberapa calon organisasi penggerak yang lolos evaluasi proposal POP, Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU, Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) malah menyatakan mundur dari program tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan bakal turun tangan memantau dan mendalami Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud ini (Kompas.com, 25/7/2020).

Pemicu polemik tersebut adalah karena Nadiem bersama dengan jajarannya memasukkan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima hibah dari Kemendikbud. Hal ini dianggap merupakan langkah yang tidak etis, pasalnya kedua lembaga ini adalah pihak yang dinilai tidak membutuhkan hibah dari APBN.

Sekalipun Kemendikbud di laman resminya kemdikbud.go.id (28/7/2020), akhirnya mengklarifikasi mengenai anggaran tersebut. Di mana dalam laman tersebut tertulis Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP. 

Borok Sekulerisme - Kapitalisme

Sekulerisasi pendidikan telah membuat terjadinya dikotomi pendidikan di berbagai negeri muslim termasuk di Indonesia. 

Secara umum sumber daya manusia yang unggul akan berbanding lurus dengan penyelenggaraan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang buruk akan menghasilkan  sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Sebaliknya, jika pendidikan diselenggarakan berkualitas maka dipastikan akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Sistem sekuler - kapitalis menetapkan kurikulum yang berbasic pada permintaan pasar. Maka munculah kurikulum yang mencetak para siswa menjadi lulusan yang siap diperbudak oleh pasar kapital. Hal ini diperparah oleh adanya pemisahan kurikulum umum dengan agama. 

Sistem sekuler menancapkan kuku-kukunya dengan mewujudkan pendidikan di dua arah. Ada pendidikan (sekolah) umum, ada pendidikan agama. Harapannya mempelajari Ilmu dunia atau ilmu akhirat dilakukan tanpa ada hubungan antara kedua ilmu tersebut. Mempelajari ilmu agama untuk kehidupan akhirat, sementara ilmu dunia untuk hidup di dunia. 

Ciri khas lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan agama menjadi wacana yang dihembuskan secara masif kepada masyarakat, bahwa sejatinya memang harus dibedakan. Terutama dalam hal lulusan yang dihasilkan. 

Kurikulum yang disajikan dalam sistem pendidikan sekuler menjadikan seluruh pengajaran agama dipelajari hanya sebatas ilmu pengetahuan bukan untuk pembentukan kepribadian karakter, standar nilai atau penuntun tingkah laku. Justru nilai-nilai liberal yang menjadi landasan dan semangat pendidikan. Maka, meski belajar di sekolah yang berlabel agama, tidak dipungkiri ada perilakunya yang tidak sesuai syariat Islam bahkan ada yang bertentangan.

Kelulusan pendidikan dalam sistem sekuler tidak menunjukkan sosok manusia seutuhnya. Jika mengenyam pendidikan di madrasah atau pesantren, hasilnya memang menguasai ilmu agama tapi kurang menguasai ilmu yang diperlukan untuk kehidupan dan mencari penghidupan. Lulusan pesantren atau madrasah tidak bisa memasuki dunia kerja, tidak bisa menduduki jabatan jabatan, gagap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Kondisi ini juga akhirnya menjadi senjata menyerang, bahwa agama (Islam) tidak sesuai dengan zaman.

Sebaliknya lembaga di pendidikan umum, akan menguasai ilmu-ilmu pengetahuan umum dan teknologi tetapi banyak yang mengalami krisis moral, melakukan kriminalitas dan problem karakter lainnya.

Politik pengajaran dibangun dan disusun berdasarkan dua dasar.  Pertama, memisahkan urusan agama dan kehidupan (sekulerisasi), yang berarti pemisahan agama dari negara. Kedua membentuk kepribadian barat (Taqiyyudin An Nabhani, ad Daulah Khilafah). 

Pengajaran agama Islam sesuai dengan pengajaran yang dilakukan oleh barat sekuler, seperti agama hanya sebagai perkara spiritual dan individual, materi ibadah diajarkan berlandaskan manfaat bukan ketaatan. 

Rencana barat kafir terhadap generasi umat ini semakin tampak. Sehingga wajah sekulerisasi semakin menguat. Hal ini tampak jelas dari kebijakan dua kementerian yang mengurusi Pendidikan, yang dikeluarkan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Lahirnya kurikulum moderasi beragama yang dideraskan oleh Kemenag adalah bagian proyek deradikalisasi  yang dipimpin oleh barat.  Propaganda Islam radikal dilanjutkan dengan tawaran islam moderat adalah makar barat untuk membuat keraguan pada umat Islam terhadap agamanya juga untuk menjauhkan ajaran Islam di benak umat.

Moderasi beragama bermakna  memahami melaksanakan agama Islam secara moderat tidak ekstrim. Moderasi beragama dihembuskan sesuai dengan kepentingan dan cara pandang barat. Sehingga cita-cita mereka terwujud. Lahirlah para generasi Islam yang berkepribadian barat, bukan kepribadian Islam. Lahirlah generasi yang membela kepentingan barat sekaligus menghalangi kepentingan Islam.  

Inilah yang dikehendaki barat terhadap generasi muslim, yakni tidak terwujudnya kebangkitan Islam. Barat dengan culasnya menjadikan umat yang lemah yang mudah diperdaya sehingga penguasaan barat di dunia islam tidak terusik bahkan terus dalam penancapan hegemoninya. Pendidikan menjadi salah satu jalan untuk menguasai umat Islam. 

Mereka mengirim pelajar muslim ke sekolah-sekolah Barat agar saat kembali mereka menjadi orang yang terdidik dengan tsaqâfah Barat. Mereka menerapkan kebijakan tsaqafah Barat itu di negeri Muslim menyusun kurikulum yang sesat dan merusak. Para komprador itu senantiasa melakukan revisi atas Kurikulum dari waktu ke waktu dalam rangka memenuhi keinginan tuan-tuan Barat penjajah mereka. Akibatnya, tidak tersisa satu hubungan pun dengan Islam baik dekat maupun jauh.

Pendidikan dalam Islam

Pendidikan Islam berlangsung sepanjang hayat di rumah, di tengah masyarakat dan di lembaga pendidikan. Pendidikan Islam telah sukses menjaga tsaqâfah dan identitas umat Islam sebagai umat terbaik yang pernah ada di dunia. Pendidikan Islam berhasil mempersembahkan peradaban luhur yang mencapai masa keemasan nan gemilang.

Sistem pendidikan Islam menjamin penerapan kebijakan pendidikan Islam yang bertanggung jawab atas identitas umat manusia yang menerapkannya ke seluruh dunia. Pada masa lalu, seluruh umat manusia di dalam Khilafah Islam Inspirasi oleh tsaqafah Islam. Ini karena tsaqafah Islam dibawa oleh tentara yang sekaligus ulama yang tinggal di wilayah taklukan. Mereka mengajarkan Islam dan bahasa Arab. Bahkan mereka membuka sekolah membuka pelajaran di masjid-masjid. Sekolah-sekolah ini diberi nama dengan nama para sultan dan khalifah yang didirikannya, seperti sekolah “Shalahiyah” di Yerusalem yang dinisbatkan kepada Shalahudin Al-Ayyubi. Kala itu bentuk peradaban dan ilmu-ilmu yang tidak bertentangan dengan Islam saja yang boleh diambil. 

Rasulullah pernah mengirim orang untuk belajar industri ke negara yang sudah sukses membuatnya. Namun, Rasulullah tidak mengirim orang untuk mempelajari moral dan nilai-nilai serta budaya Persia dan Romawi. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memasukkan format daftar kepegawaian ke dalam administrasi Khilafah Islam yang diambil dari Persia tanpa mentransfer budaya mereka.

Khilafah Islam akan memprioritaskan pendidikan dan menjalankan tanggung jawabnya. Ini yang telah dilakukan oleh Rasul saw. Kepala Negara Islam di Madinah saat menentukan tebusan bagi tahanan di Perang Badar dengan instruksi baca-tulis kepada sepuluh orang Muslim. Sebagai Kepala Negara Islam, Rasulullah saw. menggratiskan biaya pendidikan dengan pembiayaan dari Baitul Mal.

Pada era Kekhilafahan Islam, Khilafah juga menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan yaitu laboratorium, perpustakaan dan sarana pengetahuan lainnya. 

Khilafah menetapkan kurikulum di sekolah-sekolah dan universitas serta membuat satu kurikulum standar untuk negeri dan swasta. Khilafah tidak memiliki pendirian sekolah yang mengajarkan tsaqafah Barat di negeri kaum Muslim. Khilafah pun memutus mata rantai lembaga-lembaga misi dan sejenisnya yang terjun dalam lembaga pendidikan dan berusaha untuk merusak anak-anak.

Khilafah Islam akan mempersiapkan anak-anak Muslim menjadi ilmuwan, termasuk spesialis di semua bidang kehidupan baik dalam hukum Islam, ilmu fikih dan peradilan atau dalam sains seperti teknik, kimia, fisika, kedokteran dan sebagainya. Mereka akan menjadi ulama dan ilmuwan yang mumpuni untuk membawa Khilafah Islam berada di posisi pertama di dunia sekaligus menjadi pemimpin dan berpengaruh karena ideologinya. 

Selama masa Kekhalifahan Islam itu, tercatat beberapa lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang dari dulu hingga sekarang. Kendati beberapa di antaranya hanya tinggal nama, nama-nama lembaga pendidikan Islam itu pernah mengalami puncak kejayaan dan menjadi simbol kegemilangan peradaban Islam. Beberapa lembaga pendidikan itu, antara lain, Nizhamiyah (1067 -1401 M) di Baghdad, Al-Azhar (975 M-now) di Mesir, al-Qarawiyyin (859 M-sekarang) di Fez, Maroko dan Sankore (989 M-sekarang) ) di Timbuktu, Mali, Afrika.

Masing-masing lembaga ini memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju ketika itu. Beberapa lembaga itu berhasil melahirkan tokoh-tokoh pemikir dan ilmuwan Muslim yang sangat disegani. Misalnya, al-Ghazali, Ibnu Ruysd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, al-Khawarizmi dan al-Firdausi.

Tidak hanya menerima murid warga negara itu sendiri, lembaga pendidikan Islam ini pun menerima siswa dari Barat. Bahkan pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Sylvester II, turut menjadi keunggulan Universitas Al-Qarawiyyin. Pasalnya, sebelum menjadi Paus, ia sempat menimba ilmu di salah satu universitas terkemuka di dunia saat itu.

Pendidikan dalam kepemimpinan Islam turut menciptakan suasana kondusif melalui penerapan sistem-sistem hidup lainnya. Sebab dalam Islam negara memiliki fungsi sebagai pengurus dan penjaga umat, bahkan wajib memastikan agar sistem pendidikan ini berjalan sempurna.

Sistem ekonomi dan moneter Islam menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, perindividu, termasuk dukungan anggaran yang lebih dari memadai bagi terselenggaranya pendidikan berkualitas.

Sistem politik Islam yang mandiri dan berdaulat bebas dari intervensi asing. Sistem sosial Islam yang menjaga kebersihan moral masyarakat dan menjamin ta’awun serta tradisi amar makruf nahi mungkar berjalan sebagaimana semestinya. Sistem sanksi Islam yang tegas dan memberi rasa aman bagi semua. Serta sistem-sistem pendukung lain yang menjamin arah pendidikan dan kultur belajar dan beramal demi kepentingan umat benar-benar terjaga dengan sempurna.

Dalam Islam sistem pendidikan didukung sistem-sistem Islam lainnya. Wajar bukan jika kepemimpinan ini melahirkan sosok-sosok yang berkepribadian Islam dengan skill bukan abal-abal?.

Dalam sejarah, Islam berhasil membawa umat pada level kehidupan jauh di atas level umat-umat lainnya, sebagai khairu ummah dalam masa yang sangat panjang.

Hal ini disebabkan karena aturan-aturan Islam bersifat komprehensif. Inilah yang terus dipegang teguh para penguasa Islam dari satu generasi ke generasi lainnya. Sehingga setiap situasi yang dihadapi, termasuk saat situasi wabah terjadi mampu dilewati dengan sebaik-baiknya.

Sebagai gambaran keagungan sistem pendidikan Islam dalam peradaban emas khilafah, cukuplah surat yang disampaikan George II Raja Inggris, Swedia, dan Norwegia kepada Khalifah Islam, pemimpin kaum Muslimin negeri Andalusia ini sebagai buktinya:

”Dari George II raja Inggris, Swedia dan Norwegia kepada Khalifah Islam, pemimpin kaum Muslimin negeri Andalusia, pemilik keagungan, Khalifah Hisyam III, yang berkedudukan tinggi dan mulia.

Setelah takzim (pengagungan) dan tawqir (penghormatan) Kami memberitahukan kepada Anda bahwa kami telah mendengar tentang kemajuan pesat “mata air yang jernih” berupa universitas-universitas ilmu pengetahuan dan industri-industri yang maju di negeri Anda yang makmur dan sejahterah. Maka kami ingin mengirim putra-putra kami (bangsa Eropa) agar bisa mengambil contoh dari keutamaan-keutamaan kalian, dan agar hal ini menjadi awal yang baik dalam meneladani jejak-jejak kalian, untuk menyebarkan cahaya ilmu pengetahuan di negeri kami yang diliputi kebodohan dari empat penjurunya. Kami jadikan keponakan kami, Princess Dubant sebagai pemimpin delegasi dari para putri pembesar kerajaan Inggris untuk mendapat kehormatan dengan bisa “mengecup bulu mata singgasanamu” dan mengais kasih sayangmu.

Hal itu agar dia dan teman-teman wanitanya menjadi pusat perhatian keagungan anda. Dan kami bekali putri mungil kami, dengan hadiah kecil lagi sederhana untuk kedudukan anda yang tinggi lagi mulia. Kami memohon kemuliaan anda untuk menerimanya dengan kami haturkan penghormatan dan cinta yang tulus.

Begitulah sejarah emas kepemimpinan Islam yang sangat dirindukan oleh seluruh manusia. Ini berbeda dengan sistem yang sedang memimpin hari ini. Pendidikan dalam sistem Islam yakni Khilafah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara, selain kesehatan dan keamanan.

Jika dalam sistem kapitalis rakyat dibebani biaya sekolah yang memusingkan pikiran, berbeda dengan Islam yang menyelenggarakan pendidikan yang gratis. Lalu, dana besar pendidikan dalam sistem Islam diperoleh dari mana?.

Abdul Qadim Zallum dalam bukunya Sistem Keuangan Dalam Islam menjelaskan sumber pendapatan Baitul Mal khilafah yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu:

Pertama, pos fai` dan kharaj  merupakan kepemilikan negara seperti ghanimah, khumus, jizyah dan dharibah (pajak).

Kedua, pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). 

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berutang (qardh). Utang ini kemudian dilunasi oleh Negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslimin. 

Dengan biaya pendidikan yang cukup, tinta emas sejarah menorehkan, pada masa kejayaan Islam, sejak abad IV H para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan melengkapinya dengan sarana dan prasarananya seperti perpustakaan, auditorium, asrama mahasiswa, perumahan dosen dan ulama. Dilengkapi fasilitas lainnya seperti taman rekreasi, kamar mandi, dapur dan ruang makan.

Di Baghdad Khalifah Al Mustanir pada abad VI Hijriah mendirikan madrasah Al-Nuriyah di Damaskus serta Madrasah An-Nashiriyah di Kairo. Madrasah Al Muntashiriyah di Baghdad. Sekolah ini memiliki sebuah auditorium dan perpustakaan yang dipenuhi berbagai buku yang cukup untuk keperluan proses belajar mengajar. Selain itu, madrasah ini juga dilengkapi dengan pemandian dan rumah sakit dilengkapi dengan para dokter yang senantiasa siaga di tempat.

Pada tahun 395 H Khalifah Biamrillah di Kairo mendirikan Madrasah Darul Hikmah. Madrasah ini adalah institut  pendidikan yang dilengkapi dengan perpustakaan dan sarana serta prasarana pendidikan lainnya. Perpustakaannya dibuka untuk umum. Setiap orang boleh mendengarkan kuliah, ceramah ilmiah, simposium, aktifitas kesusastraan dan tela'ah agama.

Peran Negara

Pendidikan menjadi perhatian dalam Islam. Ini tidak lain karena telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Perhatian Nabi terhadap dunia pendidikan ini sangat besar. Tak heran jika kemudian para khalifah membangun berbagai lembaga pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan pemahaman umat terhadap agama, sains dan teknologi. Semuanya gratis. 

Sebagai bagian dari ri’ayah itu, maka pendidikan harus diatur sepenuhnya oleh negara berdasarkan akidah Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk membentuk kepribadian islami (syakhshiyah islamiyah) setiap Muslim, membekali dirinya dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan. 

Peran negara sangat diperlukan dalam urusan pendidikan, seperti halnya pada masa keemasan Islam. Negara berkewajiban:

1. Menyiapkan kurikulum berbasis Islam yang memiliki tiga komponen materi pokok yaitu: (1) pembentukan kepribadian Islam; (2) penguasaan tsaqafah Islam; (3) penguasaan ilmu kehidupan (iptek, keahlian dan keterampilan). 

Hal demikian akan mampu mencetak peserta didik yang menghiasi segenap aktivitasnya dengan akhlak mulia dan memandang Islam sebagai sistem kehidupan satu-satunya yang benar.

2. Menentukan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan haruslah berkepribadian Islam yang utuh menjadikan Islam sebagai landasan berpikir dan bertindak, memiliki etos kerja yang baik, amanah, memiliki kapasitas dan menguasi ilmu serta metode pengajaran. 

3. Menyediakan pendidikan bagi calon guru agar selalu tersedia tenaga pendidik yang berkualitas sesuai kebutuhan. Untuk itu, Lembaga pendidikan pencetak guru dikelola oleh negara secara langsung untuk menghasilkan guru-guru berkualitas. Bukan sekadar bisa bekerja menjadi guru sebagaimana umumnya terjadi pada saat ini.

4. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan para pendidik terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Fasilitas tersebut berupa buku-buku, perpustakaan dan media belajar lainnya sesuai perkembangan zaman. Misalnya, internet dan perangkatnya. Dengan begitu guru akan mudah meningkatkan kompetensinya. Fasilitas pembelajaran juga bisa diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dikelola negara secara langsung agar targetnya bisa terukur dengan benar sesuai visi dan misi pendidikan. 

Saat negara mengambil peran penuh dan strategis dalam upaya peningkatan kualitas guru akan ada jaminan dalam mewujudkan para pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas dan profesional. 

5. Menjamin kesejahteraan guru. Terjaminnya kesejahteraan guru, melahirkan guru yang tidak disibukkan dengan aktivitas lain yang mengganggu tugasnya. Kemampuan menyejahterakan guru ini dimungkinkan dalam sistem di mana negara menerapkan sistem ekonomi yang tepat sehingga mampu mengelola sumber-sumber pemasukan bagi negara, seperti kekayaan alam dan lainnya. Khilafah memberlakukan sistem pembiayaan berbasis Baitulmal, sehingga kebutuhan pendidikan berapa pun besarnya akan diupayakan terpenuhi.

6. Membiayai pendidikan. Sumber dana untuk semua itu adalah dari pemasukan harta milik negara dan hasil pengelolaan harta milik umum, seperti tambang mineral, migas, hutan, laut, dsb. Rasulullah saw. bersabda:
“Kaum Muslim bersekutu dalam tiga hal: padang, air dan api (energy)." (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Dengan demikian, maka pendidikan bermutu dan gratis atau biaya yang sangat rendah bisa disediakan serta dapat diakses oleh seluruh rakyat. Hal itu memang menjadi hak rakyat tanpa kecuali dan menjadi kewajiban negara.

Karut marutnya pendidikan, tidak akan terjadi ketika manusia mengambil sistem yang sudah diajarkan oleh sang Kholiq yaitu Islam. Keberhasilan pendidikan selama 13 abad lamanya cukup memberikan bukti kepada kita bahwa Islam mampu memberikan yang terbaik bagi peradaban manusia. Wallahu a’lam.[]

Oleh: Puput Yulianti, S.Psi., S.Pd, Praktisi pendidikan

Posting Komentar

0 Komentar