TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Sekolah Tatap Muka di Masa Pendemi, Sudah Siapkah?



Saat ini belajar tatap muka di sekolah menjadi harapan bagi setiap siswa dan orang tua. Sebab selama belajar daring, para siswa dan orang tua mendapatkan berbagai kendala baik biaya kouta maupun jaringan internet.

Dikutip portal Jember (9/08/2020), Pemerintah tidak menutup peluang proses belajar siswa dilaksanakan sistem tatap muka. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan di daerah dengan zona kuning dan hijau. Namun ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum melaksanakan pembelajarn tatap muka. 
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, ada empat syarat pengaktifan kembali pembelajaran tatap muka. Pertama persetujuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah tersebut. Kedua, persetujuan kepala sekolah setelah sekolah dapat memenuhi protocol kesehatan yang ketat. Ketiga, adanya persetujuam wakil dari orang tua dan wakil siswa yang tergabung dalam komite sekolah. Tidak cukup komite, syarat keempat adalah persetujuan dari masing-masing orang tua peserta didik.

Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait memberikan tanggapan terkait adanya rencana pembelajaran tatap muka di sekolah. Arist Sirait menilai bahwa keputusan dari Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengigat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning. Dirinya menegaskan bukan karena tidak percaya dengan protokol kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah dan pihak sekolah. Namun menurutnya, lebih melihat dari sudut pandang siswa, khususnya untuk sekolah dasar yang memiliki sifat kanak-kanakan (8/08/2020, tribunnews.com).

Pelaksanann sekolah tatap muka kurang efektif dilakukan dimasa pendemi, sebab semakin hari angka covid-19 masih tinggi. Selain itu pemerintah tergesa-gesa membuat kebijakan dan sekolah belum siap Tak ayal bila kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi momok yang menakutkan bila menjadi klaster baru penyebaran covid-19.

Selain itu, pemerintah harus menjamin sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka, menjalankan protocol kesehatan yang baik dan benar. Bukan hanya menyediakan alat dan bahan kesehatan, tetapi juga menjamin tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Sejak awal Covid-19 muncul, seharusnya rezim mengambil sikap tegas dan melakukan karantina wilayah di zona merah, sehingga Covid-19 tidak tersebar ke penjuru negeri. Tetapi para pemegang kekuasaan membuat lelucon dan menganggap covid-19 tidak berbahaya. Akibatnya lihatlah kekacauan saat ini terjadi. 

Kekacauan yang terjadi saat ini akibat penerapan sistem kapitalis. Hanya melihat asas manfaat saja. Demi ekonomi negara membaik, rezim tidak melaksanakan kaantina wilaya.h Tak ayal, bukannya ekonomi membaik malahan pertumbuhan ekonomi mecapai -5.

Sebenarnya kegiatan belajar mengajar tatap muka telah dilakukan di beberapa bebrapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan dan lain-lainya. Tetapi sekolah-sekolah tersebut di tutup kembali. Sebab pembukaan sekolah telah membuka klaster baru penyebaran Covisd-19. Selain dari itu, di Jawa Tengah, puluhan anak terpapar Covid-19 berasal dari kegiatan sekolah tatap muka.
Berkaca pada kasus di beberapa negara dan di Jawa Tengah, seharusnya pemerintah tidak mengabil kebijakan yang terburu-buru dan dengan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah ini menandakan bahwa pemerintah belum siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajat tatap muka.

Semua fakta kebijakan diatas menunjukkan lemahnya pemerintah sekuler mengatasi masalah pendidikan akibat tersanderanya kebijakan dengan kepentingan ekonomi  dan tidak adanya jaminan pendidikan sebagai kebutuhan publik yang wajib dijamin penyelenggaraan oleh negara.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga khalifah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Semua kalangan masyarakat harus merasakan pendidikan. Negara akan memberikan pelayanan yang terbaik yakni berupa biaya pendidikan yang gratis, kurikulum yang sesuai syariat, sarana dan prasarana yang mendukung untuk berjalannya pendidikan, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Di masa pendemi pun khalifah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya kouta, jaringan, dan Hp. Khalifah tidak boleh gagap dalam mengatasi persoalan ini. Sebab tudah khaliga adalah meriayah ummat (mengurusi urusan umat). Hal ini sesuai hadis rasulullah:

“Seorang Imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Islam bukan hanya tentang ibadah saja tetapi islam juga sebuah mabda (ideologi). Islam dapat menyelesaikan segala problematika yang terjadi saat ini. Salah satunya problem pendidikan. Dengan demikian, untuk mendapatkan pendidikan yang layak dibutuhkan sistem yag bersumber dari sang pencipta yakni sistem islam. Maka nampikkanlah sistem kapitalis tersebut dan menerapkan sistem Islam.[]

Oleh: Nur Ana Sofirotun


Posting Komentar

0 Komentar