TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Raih Kemerdekaan Hakiki dengan Hijrah kepada Islam


Hijrah selalu dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Saw bersama para sahabat beliau saw yang mulia ke Madinah. Jikmah dari peristiwa hijrah itupun setiap tahun digaungkan di mimbar-mimbar masjid, tablig-tablig para Asatidz serta di majelis-majelis ilmu. 

Memaknai Hijrah Nabi Saw

Sejumlah pendapat dari ahlul ‘ilm bermunculan terkait dengan alasan dibalik hijrahnya Nabi saw. Ada yang menyebutkan bahwa beliau saw hijrah dalam rangka menyelamatkan diri dari berbagai tekanan yang dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy terhadap dakwah Islam yang menyebabkan sejumlah sahabat Nabi saw disiksa hingga terbunuh. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi saw hijrah karena ingin mencari jalan keluar agar dakwah Islam bisa menyebar lebih luas, sebab mayoritas penduduk Mekah tetap bersikeras menolak dakwah Islam meski telah didakwahi selama 13/14 tahun.

Pendapat lain menyebutkan bahwa hijrah Nabi saw ke Yatsrib merupakan perintah Allah. Allah memerintahkan langkah hijrah tersebut setelah sebelumnya Nabi saw didatangi oleh 73 orang pria dan 2 orang wanita yang mereka adalah penduduk Madinah dalam rangka berbaiat kepada Nabi saw pada baiat Aqabah kedua. Sebelumnya Nabi saw mengutus sahabat yang bernama Mush’ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah, sehingga hanya dalam waktu satu tahun, penduduk Madinah menerima Islam, hingga akhinya mereka bersedia memberikan baiat pertanda mereka siap untuk tunduk pada apapun yang Rasulullah saw perintahkan kepada mereka.

Peristiwa hijrah ini mengandung muatan politik yang sangat kuat. Sebab Ketika Rasulullah saw telah berada di Madinah, beliau kemudian membangun Masjid yang berikutnya masjid tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan kaum muslimin, tetapi sekaligus tempat Rasulullah saw menyelesaikan berbagai urusan kenegaraan bersama para sahabatnya. Mengurusi urusan pemenuhan kebutuhan masyarakat, mengatur perekonomian, menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar masyarakat, sampai menyusun strategi-stratergi peperangan.

Di Madinah pula, Nabi saw leluasa menyebarkan dakwah Islam ke seluruh Jazirah Arab, hingga ke luar Jazirah Arab. Rasulullah saw mengirim sejumlah shahabat sebagai delegasi dalam rangka melakukan politik luar negeri untuk mengajak penguasa-penguasa di luar Madinah agar memeluk Islam dan mau tunduk pada kekuasaan Daulah Islam yang berpusat di Madinah dan Rasulullah Saw bertindak langsung sebagai kepala negara dari Daulah Islam tersebut. Di Madinah pula, Nabi saw mendapat perintah berjihad dari Allah swt, dalam rangka menghilangkan hambatan-hambatan fisik yang menghalangi sampainya dakwah Islam ke seluruh masyarakat, seluruh umat dan seluruh bangsa.

Semua itu menunjukkan bahwa hijrah Nabi saw ke Madinah bukanlah untuk menghindari kekejaman kafir quraisy, melainkan dilandasi oleh perintah Allah swt yang mengharuskan Islam ini disampaikan ke seluruh dunia, dan mustahil hal itu bisa terjadi bila Nabi tak memiliki kekuatan politik dan pemerintahan serta rakyat yang mau membantu Nabi saw menyebarkan Islam ke seluruh wilayah. Untuk itulah, Ketika masyarakat Madinah telah siap beriman sekaligus tunduk pada setiap ketetapan yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan, Nabi saw kemudian hijrah ke Madinah dan mendirikan kekuasaan politik Islam di sana.

Oleh karena itu, hendaknya peristiwa hijrah tersebut dimaknai dengan pemaknaan yang tepat. Bahwa Nabi berpindah dari satu negeri yang tidak islami (Mekah) ke negeri lain (Madinah) yang memungkinkan bagi Nabi saw untuk membentuk masyarakat Islami dan menerapkan seluruh hukum-hukum Islam di dalamnya. Maka semangat hijrah yang harusnya terbangun dalam diri kaum  muslimin adalah mau untuk mengubah kehidupan yang tidak Islami di tengah-tengah mereka menjadi islami, mau mengganti aturan yang  tidak berasal dari Islam dengan aturan yang berasal Islam. Tak hanya mau tapi mereka wajib bersungguh-sungguh untuk mewujudkan perubahan tatanan kehidupan tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi saw.

75 Tahun Rayakan Kemerdekaan Semu?

Sementara itu, bila berbicara tentang kemerdekaan, maka sejatinya kemerdekaan yang dirayakan tiap tahun selama 75 tahun lamanya oleh rakyat Indonesia hanyalah perayaan semu. Karena Indonesia hanya lepas dari penjajahan fisik dari negara-negara Barat penjajah, sejak Belanda hengkang dari negeri ini. Namun hingga detik ini harus jujur kita katakana bahwa kita masih terjajah dari sisi ekonomi dan kebijakan politik.

Indonesia sampai saat ini masih mengadopsi Undang-undang (UU) yang merupakan peninggalan penjajah, yaitu UU pidana dan UU pengurusan Sumber Daya Alam (SDA). Indonesia, melalui sistem ekonomi kapitalisme yang diadopsinya menciptakan model ekonomi liberal, yang membiarkan kekayaan alam negeri ini dikelola oleh pihak-pihak korporasi,  pemilik modal dari kalangan swasta dan negara-negara asing dan aseng.   Mereka dibolehkan dan dilindungi oleh UU untuk melakukan ekploitasi besar-besarkan atas SDA Indonesia. 

UU perdagangan merupakan babak baru dari praktek liberalisasi ekonomi yang sudah berlangsung sejak orde baru berkuasa. Di bawah kendali Soeharto, melalui tom ekonomi lulusan Berkeley, kekayaan Indonesia seperti pertambangan, migas dan hutan diserahkan kepada korporasi internasional untuk diusahai dan dikuasai.

Tentu saja hal ini merupakan bentuk pengkhianatan penguasa kepada rakyat Indonesia, sebab kekayaan alam negeri ini merupakan milik rakyat, negara berkewajiban mengelola kekayaan tersebut dan hasilnya dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan Islam telah mensyariatkan hal itu. Namun pada faktanya, pemerintah justru menyerahkan kekayaan alam tersebut demi kepentingan sekelompok orang dari kalangan kaum kapital. Dampaknya, pemerintah akhirnya menjalankan roda pemerintahan hanya mengandalkan pajak sebagai pemasukan terbesar bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber pemasukan negara untuk menjalankan roda pemerintahan sepenuhnya dibebankan kepada rakyat.

Tak hanya tercekik oleh pajak, minimnya sumber pemasukan negara juga membuat seluruh layanan umum didapatkan oleh rakyat dengan cara membayar dengan harga yang mahal, seperti layanan pendidikan, jaminan Kesehatan, dan keamanan. Padahal seharusnya semua layanan di atas menjadi hak seluruh rakyat yang berarti kewajiban negara untuk menyediakannya.

Bila APBN mengalami defisit, maka cara paling jitu yang ditawarkan oleh negara asing adalah debt trap (skema hutang luar negeri). Akhirnya, negara harus menutupi defisit tersebut dengan menarik pinjaman dari negara-negara asing. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sekitar Rp 6.026,85 triliun per Juni 2020. Angka yang bila dibagi dengan seluruh warga Indonesia yang berjumlah 268.583.016 jiwa berarti perorang dari rakyat Indonesia menanggung beban hutang sebesar Rp 22.500.000. Jumlah hutang yang sangat fantastis yang menyebabkan kedaulatan negeri ini akhirnya tergadai ke negara pemberi hutang. Dampak dari hutang yang luar biasa besar tersebut membuat Indonesia harus siap untuk diintervensi dan menjalankan “maunya” pemberi hutang.

Bila sebuah negara berada di bawah bayang-bayang intervensi negara lain dari sisi ekonomi dan kebijakan politik ,apakah layak negara itu disebut sudah merdeka?

Merdeka Adalah Hijrah Kepada Islam

Belajar dari peristiwa hijrah Nabi saw, beliau memilih untuk membangun kepemimpinan mandiri beliau di Madinah tanpa harus berkompromi atau tunduk pada intervensi kaum kafir Quraisy, maka  bisa ditarik kesimpulan bahwa kemerdekaan hakiki Indonesia hanya akan terwujud bila Indonesia terlepas dari hegemoni (cengkraman) negara-negara kafir penjajah.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah kaum muslimin terbesar di dunia sudah selayaknya membangun kekuatan politik secara mandiri, demikian pula model sistem ekonomi yang tidak bergantung pada hutang dari negara lain. Indonesia wajib untuk hijrah kepada Islam, menerapkan hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, dalam mengatur urusan masyarakat, ekonomi, politik dan kepemimpinan semuanya harus berlandaskan islam, sebab bila ini dilakukan maka negara-negara kafir tidak akan bisa melakukan intervensi sebab mereka tidak memahami konsep-konsep aturan Islam. 

Kemerdekaan ini sekaligus akan mengangkat wibawah Indonesia di mata dunia dan menjadi sebuah negara adidaya yang disegani di mata dunia. Terwujudnya kemandirian tersebut hanya akan terjadi bila kaum muslimin hidup dalam naungan Daulah Islam, yakni khilafah Islamiyah, sebuah sistem pemerintahan Islam yang akan menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh dan menyebarkan cayaha dan petunjuk Islam ke seluruh dunia. 

Hanya dengan Kembali kepada Islam kaum muslimin akan meraih kemuliaan dan kesejahteraan mereka dan merdeka dari penghambaan kepada manusia. Kaum muslimin akan totalitas menghamba hanya kepada Allah semata, bertakwa kepada Allah dan tunduk kepada seluruh hukum-hukum Allah Swt.

Allah Swt berfirman:
“Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf: 96)

Wallahu a’lam.[]

Oleh: Yani Ummu Farras Abiyyu, S.Pd.I

Posting Komentar

0 Komentar