TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Prof. Suteki: Kalau Ada Pihak yang Melaporkan Ustaz Ismail Yusanto (UIY) dengan UU Ormas Itu Ngawur

Foto: Prof. Suteki


TintaSiyasi.com-- Pakar Filsafat Pancasila, Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. menanggapi kasus  Ustaz Muhammad Ismail Yusanto (UMIY) yang dilaporkan Ayik Heriansyah karena dugaan pencatutan nama sebagai Juru Bicara HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

"Tidak bisa diperkarakan karena HTI memang sudah dibubarkan oleh Pemerintah melalui Perppu Ormas 2017. Jadi, justru karena sudah dibubarkan itu UU Ormas tidak dapat diberlakukan terhadap eks anggota atau pengurus HTI. Kalau belum dibubarkan, UU Ormas dapat dipakai untuk memidanakan anggota atau pengurusnya sesuai dengan Pasal 82 Perppu Ormas 2017. Jadi kalau ada pihak yang melaporkan UIY dgn UU Ormas itu ngawur," tuturnya pada TintaSiyasi.com Jumat (28/8/2020).

Menurutnya, jika UMIY masih berdakwah secara individu dan ada pihak yang masih menganggapnya atau menyebut sebagai Jubir HTI, tidak serta-merta UMIY bisa diperkarakan.

"Pembubaran HTI tidak otomatis menberangus aktivitas individu eks anggota HTI untuk berdakwah ajaran Islam, apa pun termasuk khilafah. Sebelum ada pernyataan hukum, bahwa khilafah sebagai ajaran sesat dan terlarang. Hingga saat ini belum ada fatwa MUI dan ketentuan UU terhadap larangan mendakwahkan khilafah, karena khilafah itu ajaran Islam khususnya terkait dengan fikih siyasiyah ," jelasnya.

Menurut Guru Besar UNDIP (Universitas Negeri Diponegoro), karena HTI sudah dibubarkan, maka penggunaan istilah Juru Bicara HTI juga tidak sah dan tidak boleh digunakan. Soal pihak lain menyatakan demikian, itu urusan orang lain selama UIY tidak meminta pihak lain, untuk menyebutkannya. Seharusnya penyebutannya dengan istilah Eks atau Mantan Juru Bicara HTI.

"Publik juga harus memahami bahwa Ormas HTI sudah dibubarkan. Jadi, tidak boleh lagi menyebut UMIY sebagai Jubir HTI. Lebih tepat Mantan Jubir HTI. Hal ini dilakukan agar pernyataan itu tidak berimbas pada kekaburan status hukum HTI dan implikasinya terhadap eks anggota dan pengurusnya," pungkasnya.[]


Reporter: Liza Burhan 
Editor: Ika Mawar

Posting Komentar

1 Komentar