TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pilih Kasih Bantuan Langsung Tunai



Pandemi telah membuat perekonomian anjlok hingga daya beli masyarakat pun berkurang. Hal ini membuat pemerintah berencana untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) kepada karyawan swasta dengan gaji dibawah 5 juta. Karyawan tersebut akan menerima transfer tunai Rp.600.000,- perbulan selama 4 bulan. Bantuan tersebut di berikan dengan harapan dapat mendorong daya beli masyarakat agar ekonomi Indonesia cepat pulih di tengah pandemi.

Di samping BLT yang diberikan kepada karyawan swasta pemerintah juga menambah bantuan lain seperti BanSos produktif untuk usaha mikro sampai perpanjangan bantuan bagi masyarakat miskin hingga Desember 2020. Tetapi nilai manfaat nya di kurangi.  penambahan bansos ini kemungkinan dapat  mempercepat realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional ( PEN ) yang masih sangat lambat. Berbagai langkah di lakukan sampai Agustus 2020 PEN masih di rasa perlu di tingkatkan kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, rabu(5/8/2020).

BLT di berikan kepada 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS kesehatan dengan iuran dibawah 150 ribu perbulan atau setara dengan gaji dibawah 5 juta per bulan. Mereka akan mendapat bantuan selama 4 bulan. Tetapi di berikan per 2 bulan. Bantuan ini akan di finalisasi September 2020.

Kebijakan ini menuai Pro dan Kontra. Pasal nya Jumlah buruh dan karyawan di Indonesia mencapai 52,2 juta orang. Mereka yang bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang kaki lima, karyawan toko kecil, pegawai honor dan pekerjaan sejenis lainnya serta karyawan yang telah di PHK, di rumahkan, habis kontrak, yang tidak terdata oleh kementerian ketenaga kerjaan tidak lah dapat menikmati BLT ini. Padahal, justru mereka yang lebih layak mendapatkan nya.

Menurut Bappenas, per selasa ( 28/7/2020) saja sudah ada tambahan 3,7 juta pengangguran. Dengan data BPS per Februari 20202 6,88 juta  maka dapat di perkirakan sudah ada 10,58 juta pengangguran. Data whitelist kemnaker justru baru mencatat sekitar 1,7 juta pengangguran (www.tirto.id 9/8/2020).

Banyaknya pengangguran dari korban PHK seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Mereka menganggur dan kesulitan mendapatkan perkerjaan kembali malah terabaikan. tentunya hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama terdampak pandemi.

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tidak serius mencari jalan keluar pada setiap permasalahan yang di temui. Bantuan yang sebelumnya di gelontorkan untuk masyarakat miskin pun sampai sekarang masih ditemui berbagai kendala seperti banyaknya pengaduan dalam platform jaga bansos covid-19.

Kepercayaan masyarakat pun terus merosot walaupun pemerintah tetap berupaya meraihnya dengan berbagai bantuan yang hasilnya selalu saja menjadi polemik yang terus di perbincangkan. Kebijakan yang telah di lakukan dengan tidak matang hanya akan menghabiskan anggaran tanpa menimbulkan dampak yang berarti. Pemerintah memberikan BLT dengan harapan menyelamatkan negeri dari resesi justru menambah permasalahan baru bagi rakyat dalam hal ekonomi.

Dalam islam, negara wajib mencari tahu apakah masih ada orang yang berhak tetapi tidak terdata atau bahkan mereka tidak mau menunjukkan kekurangan nya. Hal seperti ini sangatlah penting agar setiap bantuan yang di berikan tepat sasaran dan merata. Allah SWT mengingat kan dalam firman Nya.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta karena ia memelihara dirinya dari perbuatan itu.” (QS Adz Dzariyat: 19)

Setiap diri umat muslim diperintahkan pula menjaga dirinya dengan sifat-sifat mulia. Termasuk menjaga diri dari meminta-minta walaupun mendapatkan bantuan adalah hak nya.

Setiap kebijakan seorang Khalifah adalah maslahat bagi rakyat dan seorang Khalifah diharuskan untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dengan diam-diam demi memastikan semua kebutuhan rakyat nya terpenuhi.

Hal itu dilakukannya untuk mengetahui kondisi rakyat sesungguhnya, dan menjadi bahan kebijakannya. Karena keadilan harus tegak demi kehidupan rakyat.

Khalifah Umar terus merasa harap-harap cemas, ia khawatir rakyat tetap hidup susah dalam kepemimpinannya. Ia pun bertanya pada pembantunya, “Bagaimana kabar umat?”

Pembantunya berkata, “Makin hari makin baik, kecuali tiga pihak. Yaitu aku, kuda tuanku, dan keluarga tuanku.”

Mendengar hal itu, meledaklah tangis Khalifah Umar, sembari berkata, “Ampuni aku Ya Rabb. Ampuni aku.” Begitu besar rasa takutnya pada pengadilan Allah. Keluarga Khalifah hidup dengan sederhana.

Karena ia berpandangan, pemimpin tak boleh membuat rakyat susah. Saat rakyat hidup miskin, pemimpin harus tampil menjadi pembela.

Inilah yang terjadi jika rakyat hidup dalam pengurusan sistem Islam. Kehidupan yang adil dan sejahtera bukan menjadi barang mewah yang sulit didapatkan.

Berbeda dengan sistem kapitalis, mendapatkan keduanya butuh derita dan air mata. Hal itupun tak pula selalu terwujud.[]

Oleh : Ummu Abdilla 
Muslimah Ideologi Khatulistiwa

Posting Komentar

0 Komentar