Nikah Dini Dilarang, Seks Bebas Dilegalkan?



Sebanyak 240 remaja usia dibawah 19 tahun ramai mengajukan permohonan dispensasi menikah. Bahkan sekitar 50 % dari jumlah pemohon tersebut dikarenakan hamil terlebih dahulu. Selebihnya karena faktor usia yang belum sesuai aturan, namun sudah berkeinginan menikah (jawapos.com/26/07/2020).

Berdasarkan UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Namun, UU Perkawinan ini tetap mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Dengan syarat kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

Perubahan batas usia ini dibuat dengan harapan agar angka pernikahan usia dini dapat ditekan. Sebab pernikahan dini saat ini dipandangan memiliki efek domino negatif. Mulai dari gangguan fisik hingga mental bagi kedua calon pengantin yang berpotensi menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kesehatan ibu, bahkan janin yang dikandungnya seperti kelahiran prematur, BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), stunting dan lain sebagainya. 

Namun, meskipun batas minimal umur menikah telah direvisi nyatanya praktik penikahan dini masih banyak. Bahkan Sonny Dewi Judiasih, dosen FH Unpad mengatakan  angka pernikahan dini melonjak selama pandemi. Menurutnya peningkatan angka ini salah satunya ditengarai akibat masalah ekonomi. Kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga.

Dari realita ini sebenarnya menunjukkan bahwa kebijakan revisi batas usia pernikahan bukanlah sebuah solusi. Terlebih dispensasi pernikahan ini juga berlaku bagi pemohon hamil diluar nikah. Artinya UU ini bisa menjadi ‘jalan keluar’ untuk memaklumi fenomena seks bebas di kalangan remaja. 

Kondisi ini wajar terjadi sebab lingkungan yang dibentuk saat ini adalah lingkungan yang berasaskan sekulerisme. Sebuah paham yang memisahkan aturan agama dari kehidupan. Sehingga aturan yang dibuat adalah buah hasil dari keterbatasan akal manusia yang dipenuhi hawa nafsu. Alhasil lahirlah peraturan larangan nikah dini, namun tidak ada aturan tegas untuk menghentikan seks bebas di kalangan remaja dengan dalih kebebasan. Padahal ketika kondisi remaja yang terjebak dengan pergaulan bebas hingga berujung pada perzinaan dan belum siap membangun keluarga, efeknya pun juga tidak kalah mengerikan. Mereka bisa melakukan perbuatan menyimpang lainnya seperti aborsi, kekerasan seksual, hingga bisa berujung pembunuhan. Jika hal ini tidak dihentikan, bagaimana kualitas bangsa di masa yang akan datang?

Oleh karena itu, dispensasi menikah bukanlah solusi yang dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas dan menjauhkan generasi dari pergaulan bebas. Dalam hal ini Islam memiliki seperangkat aturan yang mampu mencetak keluarga dan generasi berkualitas sistem pergaulan (ijtimaiy) Islam dan sistem pendidikan Islamnya. Seperangkat aturan ini tidak bisa dilakukan oleh individu-individu muslim atau keluarga saja, namun membutuhkan peran dari masyarakat (sebagai tempat generasi belajar kehidupan) serta negara sebagai institusi pembuat kebijakan berdasarkan syariat Islam yakni Khilafah. 

Menurut kacamata Islam, tidak ada batasan usia dalam hal pernikahan selama syarat dan rukun pernikahan dipenuhi dan tidak melanggar hukum syara’ dalam prosesnya. Karena usia bukanlah menjadi problem, melainkan persoalanya adalah bagaimana orang tua menyiapkan, lingkungan menyiapkan, dan negara dengan sistemnya menyiapkan. Oleh karena itu, inilah yang akan menjadi konsentrasi penuh Khilafah dalam mengupayakan kualitas pernikahan warganya sehingga dihasilkan keluarga dan generasi yang berkualitas. 

Dalam segi pendidikan, Khilafah telah menyiapkan kurikulum pendidikan mulai sejak dini hingga masa baligh mereka yakni maksimal 15 tahun. Keberhasilan output kurikulum ini adalah menjadikan para generasi telah siap dengan beban hukum syariat, termasuk menanggung amanah-amanah besar seperti menjadi orang tua dengan berbagai tanggung jawabnya hingga menjadi anak-anak umat yang memiliki misi menyebarkan risalah Agung, risalah Islam dengan dakwah dan jihad.

Dalam segi sistem pergaulan di tengah-tengah masyarakat, Khilafah akan berkonsentrasi untuk menghentikan segala sarana penyebab pergaulan bebas. Mulai dari sarana media yang merusak akidah dan merusak akhlak masyarakat seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme, konten pornografi dan pornoaksi akan dihapus oleh Khilafah. Dan menerapkan sistem pergaulan dalam Islam di tengah-tengah masyarakat. Dan mencetak orang tua yang dapat mendidik anak-anak mereka dengan syariat Islam, termasuk dalam hal pergaulan. Sehingga fenomena pernikahan dini akibat pergaulan bebas dapat dihindari. 

Dalam segi persanksian, maka Khilafah akan menindak tegas bagi pelaku maksiat tanpa pandang bulu sebagai mana syariat telah menentukan. Seperti jika terjadi pelanggaran berupa perzinaan, maka hukumannya adalah rajam bagi pelaku yang sudah menikah atau dicambuk dan diasingkan dari kampung halaman bagi yang belum menikah. Adapun pelaku penyebar konten-konten porna akan diberi sanksi ta’zir oleh Khalifah. Sanksi ini dipastikan membuat pelaku jera. Sebab sistem sanksi dalam Islam (uqubat) bersifat zawâjir (pencegah) berarti dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan dan jawâbir (penebus) dikarenakan ’uqubat dapat menebus sanksi akhirat.[]


Oleh : Nonik Sumarsih, S.Si 
Aktivis Dakwah Kampus Surabaya

Posting Komentar

0 Komentar