TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Minimnya Pelayanan Kesehatan di Negeri Ini, Salah Siapa?



Kabar duka kembali menyelimuti dunia kesehatan negeri ini, khususnya di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Seorang ibu muda bernama Marda (30 tahun) yang hendak melahirkan mendapatkan pelayanan yang kurang baik dari pihak dokter di RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep. Kejadian ini bermula karena air ketuban sang ibu lebih cepat keluar dari hari perkiraan lahir (HPL). Setelah dirawat selama kurang lebih 10 hari ia harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan bayinya. Marda menceritakan bahwa selama dirawat di RSBS Pangkep setiap hari hanya disuntik dan diberi obat, akhirnya ia melahirkan normal prematur. Bayi perempuan seberat satu kilogram itu lahir dengan kondisi meninggal dunia. Ia pun menyesalkan pelayanan dokter yang tak pernah datang memeriksa kandungannya di saat-saat kritis.

Tak berapa lama, kejadian ini sampai di telinga Bupati Pangkep, H.Syamsuddin A Hamid dan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pangkep dr Dewi Lestari Santika. Mendengar kejadian yang menimpa warganya tersebut Syamsuddin pun menyayangkan kejadian ini dan memerintahkan Inspektorat pemeritah kabupaten (Pemkab) Pangkep untuk mengusut peristiwa bayi meninggal karena diduga tak mendapat pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit dan berjanji akan menindak tegas dokter ahli kandungan yang punya tempat praktek di luar tersebut jika terbukti mengabaikan pasien saat dirawat di RS Batara Siang. (Koranpangkep.co.id, 23/08/2020)

Kejadian serupa telah banyak kita dengar melalui media cetak, media sosial, bahkan lingkungan sekitar. Entah faktor apa yang mempengaruhi terjadinya hal demikian sehingga kita merasa was-was saat ini untuk pergi di tempat layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik ataupun rumah sakit. Belum hilang kekhawatiran akan terjangkit virus Covid-19 jika mendatangi tempat-tempat tersebut, ternyata ada kekhawatiran lain yang juga menghantui yaitu kurangnya pelayanan pihak rumah sakit, hingga bisa berujung kematian. Astaghfirullaah. 

Berdasarkan fakta yang terjadi ada beberapa hal biasanya yang membuat lamban pelayanan pasien di rumah sakit:

Pertama, pendataan pasien sebelum dilayani. Biasanya proses pendataan pasien berlangsung lama dan seolah diping-pong dari satu bagian ke bagian lainnya. Belum lagi jika pasien menggunakan fasilitas Askes atau BPJS. Prosesnya memakan waktu lebih panjang lagi. Layanan administrasi yang panjang dan kaku ini tentu sangat merugikan pasien apalagi jika pasien mengidap penyakit atau luka berbahaya dan harus segera ditangani. Telah banyak kejadian yang menunjukkan kepada kita betapa teganya pihak rumah sakit menahan pelayanan pasien dengan kondisi kritis dan butuh penanganan khusus hanya karena alasan administratif.

Kedua, kebanyakan pasien menggunakan fasilitas Askes atau BPJS sehingga pihak rumah sakit tidak 'dibayar langsung' oleh pasien atas pelayanan yang diberikan, melainkan harus mengajukan klaim kepada pihak BPJS yang prosesnya biasa memakan waktu lama. Hal inilah diduga yang menimbulkan kurang semangatnya tenaga kesehatan (nakes) baik dokter maupun perawat melayani pasien yang ditangani. Kasus di atas pun sebenarnya menguak fakta bahwa nakes dalam hal ini para dokter sebagian besar berinisiatif untuk membuka klinik pribadi atau bergabung di klinik komersil demi memperoleh tambahan penghasilan. 

Konsekwensinya mereka pasti lebih mendahulukan sistem 'bayar di depan' mengingat tuntutan ekonomi saat ini mendera hampir semua kalangan, tak terkecuali para nakes. Wajar jika kemudian terjadi pengabaian terhadap pasien BPJS yang memakai sistem 'bayar di belakang'. Akibat tekanan hidup serba materialistik yang luar biasa hebatnya, mungkin bisa dihitung jari para dokter yang benar-benar mengabdikan dirinya sebagai sukarelawan tanpa hitung-hitungan materi.

Ketiga, minimnya penghargaan pemerintah dalam hal ini departemen kesehatan terhadap para nakes yang merupakan garda terdepan melawan penyakit baik berbahaya ataupun tidak. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini bertambahlah beban mereka yang harus selalu siap menghadapi pasien dengan kemungkinan terpapar virus Covid-19. Terkait insentif nakes di masa pandemi saja, dikutip dari Republika.co.id (24/08), Ketua Umum
PPNI Harif Fadhillah mengutip data evaluasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa yang seharusnya tenaga kesehatan perawat yang berhak mendapatkan insentif sekitar 120 ribu orang. 

Namun, dari 800 lebih fasilitas layanan kesehatan yang menangani Covid-19, ternyata baru 44 persen yang mengusulkan pembayaran tunjangan tenaga kesehatan. Hal ini ditengarai disebabkan oleh proses verifikasi nakes yang berbelit sehingga mengakibatkan lambannya proses pencairan tunjan.

Lantas bagaimana Islam memandang permasalahan ini?

Islam adalah sistem paripurna yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Peradaban gemilangnya telah terbukti membawa kemaslahatan bagi dunia selama berabad lamanya melalui institusi Khilafah Islam. Dalam Islam kesehatan merupakan kebutuhan dasar kolektif selain pendidikan dan keamanan. Oleh karenanya negara menjamin warganya memperoleh ketiga hal tersebut secara cuma-cuma atau gratis, tanpa dipersulit dari sisi administrasi. MaasyaaAllah. 

Terkait jaminan kesehatan, berikut adalah prinsip yang diterapkan oleh Khilafah terhadap warganya:

Pertama, Khalifah adalah penanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Ialah yang bertugas dan diberi tanggung jawab untuk mengurus seluruh urusan rakyatnya, termasuk masalah kesehatan. Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam bersabda, 
“al-Imam ra’[in] wa huwa mas’ul[un] ‘an ra’iyyatihi.” (Imam [kepala negara] laksana penggembala, hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya). 

Kedua, jaminan kesehatan berlaku bagi seluruh rakyat, baik kaya maupun miskin, kuat maupun lemah, muslim maupun non muslim ahlu dzimmah. Semua warga negara Khilafah mendapatkan jaminan yang sama dengan level tertinggi dengan seadil-adilnya, tanpa dipusingkan dengan proses administrasi yang berbelit. Terkait pendanaan tentunya diperoleh dari seluruh pendapatan negara Khilafah, baik yang bersumber dari kekayaan milik umum, seperti tambang emas, batu bara, minyak dan gas, maupun kekayaan milik negara, seperti Kharaj dan lain-lain.

Ketiga, Khilafah memberikan penghargaan tertinggi kepada para nakes yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sebelum terjun ke masyarakat, Khilafah telah menyediakan akses pendidikan terbaik bagi para calon perawat ataupun dokter didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Ketika mereka telah mengabdikan diri untuk masyarakat, maka Khilafah akan memberikan tunjangan yang layak, menyediakan fasilitas kesehatan terbaik di setiap rumah sakit atau pusat layanan kesehatan. Hal ini dilakukan karena mereka harus fokus dan sepenuh hati dalam melayani pasien tanpa memperhitungkan bayaran.

Demikianlah sekelumit gambaran konsep jaminan kesehatan yang disediakan oleh sistem Islam dalam naungan Khilafah, yang hanya merupakan sebagian kecil bukti dari gemilangnya peradaban Islam yang telah mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan peneliti sejarah Barat, Will Durant. 

Dalam bukunya yang termasyhur The Story of Civilization ia menyatakan, "Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak, sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahu 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit, tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarawan berkata, bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun." Dan Allah Maha Pemberi petunjuk menuju jalan yang benar. Wallaahu a'lam.

Oleh:  Lely Herawati 
Praktisi Pendidikan dan Aktivis Muslimah Pecinta Islam
Alamat: Barru-Sulsel

Posting Komentar

0 Komentar