TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Mengembalikan Migas sebagai Komoditas Kepemilikan Umum



Miris. Satu kata ini cukup mewakili keprihatinan atas berita kerugian yang dialami Pertamina. Angka kerugian Rp 11,13 trilyun tentunya sangat besar. Apalagi perusahaan pelat merah ini mengelola komoditas yang menguasai hajat hidup rakyat. 

Sebelumnya diklaim bahwa Pertamina selalu untung. Pada 2018 tercatat laba USD 2,53 milyar dan USD 1,98 milyar di 2019 (detikfinance, 25 Agustus 2020). Artinya di dalam pengelolaan komoditas migas terjadi mekanisme transaksional. Untung rugi yang jadi ukuran. 

Tentunya keberadaan migas itu sebagai komoditas kepemilikan umum. Rakyat negeri ini sebagai pemiliknya. Dalam sebuah hadits Rasul Saw menegaskan bahwa manusia berserikat memiliki bersama atas 3 komoditas yakni air, api dan padang gembalaan. Api dalam hadits tersebut terkait sumber energi. Migas (minyak dan gas bumi) sebagai satu contoh sumber energi.

Oleh karena itu dalam pengelolaan komoditas kepemilikan umum mestinya bersandarkan asas pelayanan. Negara sebagai pihak yang paling berhak mengelolanya. Dalam hal ini, Pertamina menempati posisi strategis sebagai perusahaan negara yang mengelola migas. Oleh karena itu, industri atau perusahaan yang mengelola komoditas milik umum, status hukumnya menjadi milik umum. Terdapat sebuah kaidah fiqih yang menyatakan:
الصناعة تأخذ حكم ما تنتجه
Status hukum industri itu diambil dari hukum komoditas yang dihasilkannya. 

Secara operasional, semua potensi tambang migas di negeri ini dikelola oleh negara melalui Pertamina. Negara tidak berhak untuk menyerahkan pengelolaan tambang migas kepada swasta baik lokal maupun asing. Kita bisa menengok kepemilikan Pertamina terhadap ladang migas dan cadangan minyaknya hanya untuk 7 tahun mendatang (www.bisnis.com, 26 Juli 2020). Keadaan ini berkebalikan dengan ladang migas Banyu Urip blok Cepu yang mempunyai cadangan migas hingga 15 tahun mendatang. Sementara blok Cepu sudah diakuisisi oleh Exxon Mobile untuk 30 tahun mendatang sejak diperbarui hak konsesinya pada 2005.

Begitu pula, tatkala asas transaksional yang dipakai dalam pengelolaan komoditas migas, yang terjadi Pertamina akan diposisikan layaknya sebuah profit companiy. Yang terjadi Pertamina harus bersaing tender dengan perusahaan migas swasta khususnya asing. Sebagai contoh pengelolaan blok Masela di Maluku. Saat Shell menarik diri dan lebih tertarik untuk berinvestasi di negara lain, SKK Migas mendorong Pertamina untuk membeli 35 persen saham haknya Shell. Hal serupa juga terjadi di Blok Rokan. Pertamina baru bisa ikut dalam pengelolaannya saat alih kelola Chevron di Agustus 2021. Tentunya guna mencegah minimal mengurangi nilai lifting minyaknya yang rendah, Pertamina mulai melirik untuk mengakuisisi blok migas di luar negeri. Tentu saja hal tersebut akan semakin membebani keuangannya. 

Jadi, komoditas kepemilikan umum memang semuanya dikembalikan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat. Kalaupun diperlukan mendatangkan ahli eksplorasi dan eksploitasi dari luar negeri, dan atau menyewa peralatan canggih sebuah perusahaan swasta, tentunya dalam kerangka akad ijarah (kontrak kerja). Di samping itu yang perlu dipikirkan adalah alih ilmu dan teknologi sehingga bisa dilakukan revolusi industri dalam pengelolaan pertambangan. Berapapun pembiayaan yang dikeluarkan, negara mestinya melakukannya.

Hal demikian berkaca dari alih teknologi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad al Fatih saat menyewa Orban, ahli pembuat meriam. Hasilnya pada waktu Perang Mohacs terjadi, Pasukan Utsmaniy sudah memiliki ratusan pasukan khusus yang bersenjata meriam. Akhirnya, Khilafah Utsmaniyah waktu itu menjadi negara yang tercanggih alutsistanya.

Adapun terkait produk migas yang siap konsumsi. Tatkala harga jual masih tinggi kepada masyarakat, bahkan bersamaan dengan turunnya harga minyak dunia, tentunya akan menimbulkan tanda tanya masyarakat akan kerugian yang diderita Pertamina. Masyarakat sebagai pemilik komoditas kepemilikan umum, termasuk migas, berhak untuk mendapatkan produk migas bahkan secara gratis. Kalaupun masyarakat harus membeli tentunya bisa semurah mungkin. Minimal sebagai pengganti harga operasional pengelolaannya. 

Yang perlu juga digaris-bawahi adalah semua pendapatan dari komoditas kepemilikan umum akan saling mendukung dalam memberikan pelayanan yang sebesar - besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Apabila semua blok migas yang ada di negeri - negeri kaum muslimin bisa dikelola dengan mandiri sesuai statusnya sebagai kepemilikan umum, tentunya akan tersedia cadangan minyak melimpah. Di samping akan terjadi penyerapan tenaga kerja secara besar - besaran. Dengan begitu, kemakmuran dan kesejahteraan akan lebih mudah untuk diwujudkan. 

Walhasil mengembalikan komoditas migas sebagai kepemilikan umum adalah bagian dari pengelolaan Islam atas kekayaan alam. Lantas, akankah negeri - negeri Islam akan mengambil pengelolaan secara islam atas semua komoditas kekayaan alamnya? Hal ini adalah sebuah keniscayaan saat umat Islam menghendaki bagi tegaknya al - Khilafah yang akan menerapkan Islam secara paripurna. []

Oleh: Ainul Mizan
Peneliti LANSKAP

Posting Komentar

0 Komentar