Makna dari Sanksi Denda PSBB mencapai 1,66 Miliar



Dilansir  liputan6.com (21/07/2020), Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, menyatakan denda pelanggar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga masa transisi mencapai Rp 1,6 milliar. Arifin menyebut, pelaksanaan sanksi denda tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB.

Lebih lanjut, menurut Arifin, sepanjang pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta sejak 5 Juni-16 Juli kemarin, pihaknya mengantongi denda berkisar Rp763.760.000. Jumlah pelanggaran paling banyak didapat dari para pelanggar aturan penggunaan masker atau perorangan, yang mencapai 28.759 pelanggaran.

Di tengah pandemi Covid-19, pemprov DKI Jakarta menganggap pemberian sanksi mutlak dibutuhkan agar peraturan yang telah dibuat dapat ditegakkan dan masyarakat tidak menyepelekan PSBB. Dan memberlakukan sanksi berupa denda bagi  segenap warga Jakarta dan entitas Korporasi yang melanggar PSBB dan sanksi berupa kerja sosial bagi masyarakat umum agar mendongkrak kesadaran warga untuk menekan laju penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Coronavirus disease (Covid-19).
 
Di dalam Paradigma Demokrasi,  pemberian sanksi hukum berupa denda atau kerja sosial bagi pelanggar PSBB dilakukan untuk menumbuhkan bangunan kesadaran masyarakat secara menyeluruh. Corak DemoKrasi Saat ini ingin menunjukkan syok terapy pada masyarakat jika tidak taat peraturan maka harus mengeluarkan biaya  denda atau kerja sosial. masyarakat diminta untuk menerima pemberlakuan sanksi tersebut.

Pandemi telah memukul mundur perekonomian dan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan.  Namun pemprov DKI Jakarta tetap mengeluarkan kebijakan sanksi denda untuk membuat masyarakat disiplin protokol kesehatan ketika keluar rumah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui kebijakan ini cukup berat untuk dijalankan. Tetapi kebijakan ini dibuat demi menyelamatkan nyawa dan memutus rantai penyebaran COVID-19.

Pada faktanya tingkat kedisplinan masyarakat Indonesia dan entitas korporasi khususnya DKI Jakarta dalam merespon pandemi virus covid 19 Islam masih cukup rendah dan masih banyak orang yang beraktivitas di luar tanpa  menggunakan masker dan menjaga jarak. Terbukti dari sanksi denda yang dikumpulkan pemprov DKI Jakarta mencapai angka fantastis yaitu 1,66 miliar rupiah. 

Berdasarkan pantauan DW Indonesia, di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur, masih banyak warga Jakarta yang beraktivitas di luar tanpa menggunakan masker. Selain itu, masih sering dijumpai pengendara motor yang berboncengan dan mobil yang diisi lebih dari setengah kapasitasnya. Dan tak sedikit Masyarakat tidak mengindahkan aturan jaga jarak (sosial distancing).

Padahal pandemi covid 19 harus disikapi serius oleh semua pihak. Sebab angka kasus positif COVID-19 masih terus meningkat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Meninjau pemberlakuan PSBB dengan  sanksi denda dan kerja sosial untuk mewujudkan efek jera Masyarakat, apakah solusi efektif? Benarkah dengan sanksi denda masyarakat akan sadar akan protokol kesehatan pada masa pandemi? Lalu bagaimana hukum denda dalam Islam?

Sanksi Denda dalam Islam

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah peraturan.

Denda atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan gharamah. Dalam bahasa Indonesia denda memiliki arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang(karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya). Denda merupakan hukuman untuk memberi pelajaran kepada orang yang melanggar peraturan-peraturan dan berbuat maksiat. Istilah untuk hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ disebut ta’zir.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman tazir. Tazir secara bahasa berarti ta’dib yang berarti memberi pelajaran. Tazir juga diartikan al-raddu wa al-man’u yang artinya menolak dan mencegah. Tazir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarah, baik menyangkut hak Allah SWT maupun hak yang pribadi. Sedangkan pengertian ta’zir istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh hukum syara".

Mengenai persoalan denda, para ulama masih memiliki perbedaan pendapat. Ada sebagian yang mengaharamkan dan ada pula yang memperbolehkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman/sanksi denda tidak boleh digunakan. Imam al-Syafi’i Qawl al-Jadid,Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan al-Syaybani serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta’zir.

Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman : 

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...”.

Nabi Muhammad SAW pun  bersabda :
“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (HR. Ibnu Majah)

Ulama mengemukakan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan mengenakan hukuman denda yang disebabkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran ta’zir. Karena dasar hukum untuk denda itu tidak ada.

Para ulama yang memperbolehkan adanya denda dalam  persoalan sanksi penundaan  pembayaran zakat dan orang yang mampu membayar utang tapi ia menundanya maka dia berhak diberikan hukuman termasuk hukuman denda. Denda diberlakukan hanya untuk orang yang mampu membayarnya. Tidak menyama-ratakan sanksi denda bagi seluruh masyarakat. Bukan persoalan selain dari pada persoalan di atas.

Dalam kitab Nizham al-’Uqubat fi al-Islam zaman karya Dr. Abdurrahman al-Maliky. Ta‘zîr adalah sanksi atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak had dan kafarah. Pada dasarnya, sanksi ta‘zîr ditetapkan berdasarkan pendapat seorang qadhi dengan mempertimbangkan kasus, pelaku, politik, dan sebagainya. Dr. Abdurrahman al-Maliki mengelompokkan kasus ta‘zîr menjadi tujuh:

(1) pelanggaran terhadap kehormatan; 
(2) penyerangan terhadap nama baik; 
(3) tindak yang bisa merusak akal; 
(4) penyerangan terhadap harta milik orang lain; 
(5) ganggungan terhadap keamanan atau privacy; 
(6) mengancam keamanan Negara; 
(6) kasus-kasus yang berkenaan dengan agama; 
(7) kasus-kasus ta‘zîr lainn

Tujuan Allah SWT menciptakan Syariat itu adalah tercapai peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan hak-hak kepemilikan.

Kebijakan publik  yang dianut Khilafah Islam tentu tidak terlepas dari peranan negara itu sendiri dalam mengelolanya. Dalam Islam, peranan negara merupakan bagian yang sangat penting. Tujuan dari negara Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, Khilafah Islam harus mengimplementasikan seluruh hukum syariat kepada seluruh anggota masyarakat. Secara umum fungsi negara dalam sektor publik terbagi menjadi tiga yaitu fungsi regulator, junnah dan stabilisasi.

Khilafah Islam jauh berbeda dengan sistem Demokrasi-Kapitalis yang banyak diterapkan oleh negara-negara barat diikuti oleh negeri-negeri muslim. 

Pada prinsipnya sistem Demokrasi Kapitalis penerapan hanya untuk mementingkan suatu golongan tertentu atau setidaknya kepentingan sendiri untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi rakyat. Rakyat harus berkontribusi dan negara melepaskan diri dalam urusan rakyat serta hanya melayani para pemilik modal sebagai imbalan kekuasaan.

Meninjau pemberlakuan PSBB dengan  sanksi denda dan kerja sosial untuk mewujudkan efek jera Masyarakat bukan solusi efektif dan bijak di tengah himpitan ekonomi masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan pada masa pandemi adalah mengoptimalisasi edukasi masif di tengah masyarakat. Memberlakukan karantina wilayah atau lock down agar penyebaran laju Covid 19 terhenti dan hilang sempurna.  Bukan memberlakukan herd imunity dan memberikan sanksi.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).
 
Dahulu di masa Rasulullah pernah terjadi wabah penyakit, kemudian beliau memerintahkan untuk isolasi dan sterilisasi lokasi yang terjangkit wabah. Tujuannya, agar meminimalisir penyebaran virus ke tempat yang lebih luas.
 
Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf RA, Rasulullah bersabda, “Bila kalian mendengar wabah tengah mendera suatu daerah, maka janganlah kalian memasukinya, dan jika menyerang wilayah kalian, maka janganlah engkau melari kan diri.” (HR Bukhari).
 
Oleh karena itu,  dalam Islam langkah yang harus dilakukan oleh negara adalah melakukan isolasi dan strerilisasi kemudian menyediakan pelayanan kesehatan yang canggih, profesional dan memadai, bahkan gratis.
 
Negara tidak hanya melakukan edukasi atau arahan-arahan kepada umat agar terhindar dari virus covid 19 .Negara juga wajib menyediakan segala sarana atau fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau seperti masker gratis, pemeriksaan kesehatan, hingga obat-obatan gratis.
 
Semua itu karena Islam memandang kesehatan adalah kewajiban negara yang wajib diberikan sebaik mungkin dan haram mengkomersilkan kesehatan karena ia merupakan hajat penting publik.

Inilah bukti betapa pedulinya Islam terhadap kesehatan. Berabad-abad tahun yang lalu, jauh sebelum adanya pandemi covid 19, Islam telah mempunyai jawaban tuntas menyelesaikannya. Maka kebutuhan akan penerapan Islam secara formal ditengah-tengah masyarakat adalah kewajiban yang harus disegerakan. Agar terwujud kesejahteraan bagi seluruh alam.
 
Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta’ala, artinya, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya: 107).
 
Jauh berbeda dengan penanganan model Demokrasi-kapitalis hari ini. Islam sebagai sebuah ideologi yang sempurna memiliki penanganan yang khas terhadap Pandemi penyakit  yang mematikan.[]


Oleh: Alin FM
Praktisi Multimedia dan Penulis

Posting Komentar

0 Komentar