TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kritisi Pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif


Pandemi covid-19 memang belum sepenuhnya berakhir. Era new normal life telah disepakati semua pihak. Akses pariwisata kembali dibuka. Begitu pula dengan rencana pengembangan desa wisata terus digencarkan. 

Inilah yang mendorong Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, S.H., M.H. menghadiri acara Bimtek Pengembangan Ekonomi kreatif dan Tata kelola Desa Wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan. Acara ini dihadiri juga oleh Disparbud Provinsi Jabar, Kepala Disporapar Kabupaten Kuningan, Kepala Pusat Kajian Pengembangan Bisnis Pariwisata STP Trisakti, Ketua TP.PKK, Camat Pasawahan, Para Kades dan Kelompok tani. 

Desa Cibuntu merupakan salah satu desa wisata terbaik di Jawa Barat yang meraih penghargaan tingkat nasional. Desa ini juga pernah mewakili Indonesia untuk Asia Tenggara. Tahun 2016, Cibuntu dinobatkan menjadi desa wisata terbaik urutan lima tingkat ASEAN di bidang homestay. Tahun selajutnya, terpilih kembali sebagai desa wisata terbaik peringkat dua di Indonesia dalam ajang Community Based Tourism (CBT) Kementerian Pariwisata Indonesia. Maka otomatis, tahun 2018 akan mewakili Indonesia kembali di level ASEAN (detik.com, 12/12/2017)

Pencapaian yang luar biasa bagi desa terpencil. Fasilitas homestay yang bersih akan memikat para wisatawan. Didukung pula adanya bumi perkemahan dan hamparan sawah yang menyejukkan mata. Sangat cocok sekali sebagai tempat untuk memanjakan tubuh dari semua aktivitas perkotaan. 

Selain itu, Desa Cibuntu mengembangkan ekonomi kreatif dengan memproduksi poduk makanan berupa madu, pembuatan kopi, tembikar, calung, dan sebagainya. Dilansir dari kuningan.go.id, bahwasannya Bapak Awam selaku Kepala Desa Cibuntu berharap dengan adanya potensi di desanya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakatnya, serta pemerintahan daerah dapat membantu dalam proses pemasaran produk-produk tersebut (12/8/2018). 

Atas dasar itulah, pemerintah dengan kebijakan desentralisasi gencar menyuarakan pengembangan wisata pada  wilayah menonjol di Indonesia. Hanya saja semua dilakukan dengan biaya sendiri. Pemerintah pusat tidak akan menjamin biaya yang dikeluarkan untuk pengembangannya. Begitupun dengan pemerintah daerah tak peduli prosesnya, tetapi jika hasilnya dapat menguntungkan pendapat daerah maka akan didukung secara optimal. 

Kritisi Pengembangan Desa Wisata 

Era pandemi covid-19 telah mengubah berbagai kebiasaan masyarakat termasuk dalam pariwisata. Wisatawan di masa depan akan lebih tertarik pada tren wisata berkualitas (quality tourism) daripada wisata yang biasa saja (mass tourism). Hal ini dikarenakan masih tingginya angka covid-19. 

Menurut Direktur Indonesia Ecotourism Network, Ary Suhandi, ada tiga bentuk wisata yang akan dicari oleh wisatawan yakni ekowisata (ecotourism), wisata petualangan (adventure tourism), dan wisata kebugaran (wellness tourism). Peluang terbesar akan terjadi pada ekowisata, dimana akan mengandalkan grup kecil yang aktif mencari informasi mengenai alam dan budaya, serta berinteraksi dengan masyarakat. Wisata ini akan menyuguhkan kegiatan edukasi alam untuk keluarga dan kontribusi pada konservasi alam (gomuslim.com, 9/7/2020).

Pengembangan desa wisata tentu tak lepas dari campur tangan elemen masyarakatnya. Masyarakat diminta untuk berkreasi dan berinovatif sendiri demi kemajuan wilayahnya. Hasilnya roda perekonomian akan terus bergulir seiring dengan pencapaian wilayah tersebut. Pemerintah tak akan ikut campur, tetapi membantu mempromosikan wilayahnya sebagai tempat wisata yang menjanjikan. 

Ini dilakukan tak lain untuk mempertahankan ekonomi yang mulai rapuh saat pandemi. Setiap wilayah haruslah mandiri dalam menghadapi resesi ekonomi di negeri ini. Walaupun banyak pengangguran yang akhirnya pulang kampung tak lantas berkecil hati, karena adanya ekonomi kreatif di daerahnya. Tentu akan sangat membantu pemasukan untuk wilayahnya. 

Begitulah cerminan dari penerapan aturan saat ini. Wilayah pedesaan dipaksa mengembangkan potensi sumber daya alam demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Wisata dijadikan sumber pemasukan utama ketika new normal life diberlakukan. Adanya penerapan protokol kesehatan, suasana yang nyaman, dan terjamin kebersihannya akan mengundang banyak wisatawan datang. 

Aturan yang berasaskan materialisme inipun akan terus mendukung ekonomi kreatif setiap desa. Artinya setiap desa harus menggali sumber daya manusia agar berdaya. Jangan mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jika dapat memperdaya diri sendiri tentu akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi kebutuhannya. 

Negara telah lepas tangan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif sebenarnya mengajak untuk dapat mandiri dalam mengelola kebutuhan hidupnya. Ketika berhasil, maka keuntungan telah menanti. Itulah, sistem yang tak jaminan dari pemerintah untuk rakyat dari segi penyediaan lapangan pekerjaan atau dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup. Sistem inilah yang dinamakan demokrasi. 

Berbeda dengan aturan Islam. Wisata akan dikelola langsung oleh Negara untuk tujuan dakwah dan mengokohkan keimanan hamba-Nya. Menemukan cinta sejatinya kepada Rabb-Nya, ketika merasa takjub mengamati keindahan ciptaan-Nya. 

Wisata dalam Islam

Islam memberikan aturan yang komprehensif bagi setiap sendi kehidupan. Tidak hanya masalah ibadah ritual saja, tetapi permaslahan kehidupan sehari-hari pun diatur sesuai ketentuan dari Allah Swt. Islam memandang bahwasannya pengelolaan desa wisata bukanlah ajang bisnis. Sehingga semua harus dikelola dengan berbasis hadlarah Islam (mengacu pada filosofi pandangan Islam). 

Dalam Islam, Negara memiliki prinsip untuk kas keuangan berasal dari pengelolaan sumber daya alam (kepemilikan negara) dan zakat. Namun, pada sistem demokrasi yang menerapkan ekonomi neoliberalisme telah menjadikan wisata sebagai tumpuan devisa negara. Sehingga menggenjot sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah perkara yang wajib. 

Padahal, jika menjaga dan mengolah sumber daya alam yang melimpah ruah dengan baik, maka akan mendapatkan keuntungan bukan hanya pada tataran  pertumbuhan ekonomi, namun lebih dari itu kesejahteraan rakyat akan tercipta. Dikarenakan Negara akan menjadi pihak yang mengelola kekayaan alam milik umum dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Seyogiaya, desa wisata dijadikan tempat untuk mensyiarkan ajaran Islam. Tidak dijadikan sumber pemasukan, karena perputaran ekonomi haruslah sesuai dengan syariat Islam. Wallahu'alam bi shawab.[]

Oleh: Citra Ningrum
(Anggota Revowriter dan Writing Class With Has)

Posting Komentar

0 Komentar