TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

KMB Tatap Muka, Tepatkah?



Berbulan-bulan tak masuk sekolah tentu memberikan ruang rindu bagi anak untuk kembali hadir di sekolah. Pasalnya sejak pandemi ini, anak-anak harus sekolah daring di rumah. Orang tuapun mulai pusing karena daring harus sediakan kuota internet yang tak murah. Waktu untuk mengajarkan anak, belum lagi kegiatan lain yang tak bisa dihindari. Dengan adanya rencana bolehnya Kegiatan belajar mengajar tatap muka, tentu memberi angin segar bagi sebagian anak yang rindu kembali sekolah dan orang tua yang menginginkan anaknya kembali ke sekolah. Namun, tepatkah langkah ini?

Sejak awal, tindakan pemerintah yang tidak segera menerapkan lockdown sebagaimana solusi pada masa Rasulullah dulu, menjadikan pandemi Covid19 akhirnya melanda hampir seluruh wilayah nusantara dan menyebar begitu pesatnya, yang hingga kini masih belum menuai status reda. Kebijakan demi kebijakan digaungkan pemerintah, namun hasil nyata virus masih saja terus menjangkit Indonesia.

Belum lama ini, Mendikbud, Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan yang membolehkan Peserta Didik melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KMB) tatap muka untuk wilayah di zona kuning dan hijau.

Lapor COVID19, dilansir melalui kumparan.com (12 Agustus 2020), mengkritik kebijakan Mendikbud mengenai dibolehkannya wilayah pada zona kuning dan zona hijau untuk melangsungkan proses belajar mengajar secara tatap muka. Menurut lembaga (LaporCOVID19) tersebut berbagai klaster positif bahkan sudah bermunculan sebelum dilangsungkannya KMB tatap muka, tentu bukan tidak mungkin klaster-klaster baru bermunculan disebabkan pembelajaran tatap muka ini, meski dengan berbagai persyaratan untuk melangsungkan pembelajaran.

Inisiator LaporCOVID19, Irma Hidayana mengemukakan bahwa,“Salah satu alasan Mas Menteri (Nadiem) membuka sekolah kalau enggak salah nggak semua anak punya akses ke internet, anak mulai jenuh dan orang tua harus kembali bekerja. Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa Mas Menteri tidak memiliki sense of crisis terhadap perlindungan kesehatan dan nyawa anak sekolah,”

Selain itu, lembaga Independen yang mengeluarkan data-data mengenai pandemi COVID19 di Indonesia tersebut mencatat sudah enam sekolah yang menjadi klaster corona. Hal ini pula yang menjadi alasan Irma selaku Inisiator Lapor COVID19 menyampaikan bahwa Mendikbud tidak mampu membuat keputusan berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak-anak Indonesia.

Keputusan pemerintah tersebut dinilai tergesa-gesa karena ternyata terdapat berbagai dampak negatif yang bisa saja terjadi namun terkesan tidak diperhatikan dalam mengambil keputusan. Contohnya infrastruktur fisik sekolah yang belum memadai, standar operasional prosedur (SOP) seperti kedatangan ke sekolah, kegiatan di kelas, kepergian dari sekolah, dan berbagai aktivitas lain di luar rumah. Belum lagi terkait protokol kesehatan yang ternyata tidak semua sekolah mampu menyediakan lengkap, beberapa sekolah bahkan membuat pusing Pihak Sekolahnya mengenai dana yang tidak memadai perlengkapan protokol kesehatan yang memang tidak didanai Pemerintah.

Jika dilihat di sejumlah negara seperti Israel, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, pembukaan kembali sekolah justru menjadi klaster-klaster baru penyebaran COVID19, sehingga sekolah harus ditutup kembali. Namun nampaknya pemerintah kurang peduli terhadap masalah-masalah terkait tingkat resiko yang dihadapi. Pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesa mengenai solusi tuntas menghadapi masalah pendidikan masa pandemi saat ini.

Hal yang tak kalah penting lagi, daerah pada zona kuning dan hijau yang memuat data penyebaran rendah bukan berarti aman dari serangan Virus, terlebih data beberapa daerah dikabarkan ada yang bercitrakan Hijau karena tidak mengikuti tes sebab jelang Pilkada. Sehingga istilah zona-zona itu dinilai tidak akurat. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap penyebaran irus, terlebih ketika KMB tatap muka diberlakukan.

Jika keputusan KMB tatap muka ingin diberlakukan, terlepas dari berbagai alasan perlunya KMB tatap muka berlangsung, serta berbagai syarat yang ditentukan sebelumnya, negara harusnya memastikan terlebih dahulu bahwa keadaan yang dihadapi telah aman untuk peserta idik. Tidak hanya itu, berbagai kebutuhan dan persiapan dari yang terbesar sampai hal yang terkecil seharusnya menjadi perhatian penuh pemerintah. Mulai dari pendanaan, persiapan fisik dan mental Tenaga Pengajar, keseriusan dalam penyiapan kurikulum, dan lain-lain. Sebab jika ditelusuri, masih banyak sekali Sekolah pada Zona Hijau dan khususnya Kuning yang ternyata masih belum siap dan kebingungan atas keputusan Pemerintah.

Padahal, jika melirik pada Sistem Pendidikan yang diterapkan pada masa Khilafah Islamiyah, negaralah yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengatur segala sesuatunya, termasuk Sistem Pendidikannya. Mulai dari penentuan kurikulum, metode pengajaran, serta bahan-bahan ajar. Negara harus mendukung penuh dan memastikan segala keputusan dan kebijakannya adalah tindakan terbaik sebagai bentuk kemudahan bagi rakyatnya. Bukan malah meresahkan dan membingungkan. Wallahu'alam bishowab.[]


Oleh : Fitri Irawati
(Aktivis Komunitas Remaja Islam Peduli Negeri)

Posting Komentar

0 Komentar