TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kerjasama Vaksin: Jangan Cuma Urusan Ekonomi


  
Saat ini dunia tengah berlomba memproduksi vaksin virus corona, tak terkecuali Indonesia. Ada beberapa negara yang juga tengah mengembangkan vaksin Covid-19, yaitu Cina, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Norwegia, dan Thailand. Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan menjalin kerja sama dengan perusahaan Sinovac asal Beijing, Tiongkok.(kompas.com). Lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kesehatan, Bio Farma, 

Alasan Indonesia menggandeng Sinovac karena merupakan salah satu dari empat perusahaan dunia yang melakukan pengembangan tahap akhir vaksin Covid-19. Sinovac sendiri sudah berpengalaman dalam pengembangan vaksin beragam virus yang menjadi epidemi maupun pandemi, seperti SARS, flu domestik, maupun flu yang disebabkan virus H1N1.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/7/2020) Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengungkapkan kerja sama tersebut akan menguntungkan Indonesia. Diantara keuntungan nya adalahada proses transfer teknologi yang dilakukan Sinovac kepada Bio Farma, bisa menjadi titik tahapan peningkatan kualitas industri kesehatan nasional dan turut membuka lapangan kerja dengan penyerapan sumber daya manusia dalam negeri dan efek berantai dari naiknya tingkat serapan komponen dalam negeri (TKDN), terutama di sektor kesehatan.

Selain itu, industri kesehatan bisa menjadi penyumbang devisa negara di masa depan jika suatu hari nanti Indonesia sudah menjadi negara service-based economy, kata Fathan Asaduddin Sembiring, pengurus Perhati.

Saat ini pemerintah sedang melakukan uji klinis tahap III oleh Bio Farma kepada 1. 620 relawan dan diharapkan vaksin ini akan diproduksi kuartal I-2021 (Januari-Maret). Uji klinis tahap 3 yang dilakukan Bio Farma dengan Sinovac diketahui menggunakan pendekatan Business to Business (B2B). Bukan dengan Government to Government (G2G).

Pendekatan Business to Business dalam kerja sama vaksin ini dibenarkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dany Amrul Ichdan. Pendekatan semacam ini di dunia kesehatan sebenarnya bukanlah hal baru di sistem kapitalisme. Sebab, sektor jasa di bidang kesehatan termasuk dalam cakupan WTO (World Trade Organization). Di antara salah satu tanggung jawab WTO adalah realisasi GATS (General Agreement on Trade in Service).

Dengan kata lain, kerja sama vaksin yang berbasis B2B memang sudah on the right track bila berkaca pada GATS di mana sektor kesehatan misalnya, boleh diperdagangkan layaknya bisnis.

Dengan landasan tersebut, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay khawatir vaksin Covid-19 yang didatangkan dari Cina tidak didasarkan pada nilai kemanusiaan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Sebab beberapa bulan sebelumnya, ditemukan vaksin yang diproduksi China dibawah standar WHO dan ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Mengingat Indonesia terikat dengan perjanjian internasional, tidak mengherankan karakter kapitalis begitu nampak dalam kerja sama ini. Alasan utama adalah perekonomian dan keuntungan.

Dalam ideologi kapitalisme, kerja sama tak akan terjadi bila tidak ada pihak yang diuntungkan. Apakah saling memberi manfaat? Belum tentu. Yang banyak terjadi adalah satu diuntungkan, satunya lagi dirugikan alias tidak mendapat manfaat yang sama.Bila Indonesia merasa mendapat manfaat dari kerja sama ini karena ada proses transfer teknologi, sepertinya tidak sesederhana itu.

Bila sama-sama berpikir bisnis, bukankah Indonesia bisa mengupayakan membuat vaksin sendiri? Bisa melalui lembaga Eijkman yang berkolaborasi dengan Kemenkes atau Litbang Kesehatan semisal. SDM Indonesia tidak kekurangan ahli kesehatan dan peneliti andal. Hanya saja, tersisa pertanyaan dari hal itu. Dana dari mana? Utang banyak, negara sedang defisit. 

Di sinilah pangkal persoalan mengapa Indonesia lebih memilih cara pragmatis dibanding cara panjang. Kalau bikin vaksin sendiri, dana yang dibutuhkan besar, teknologi belum memadai, meski SDM bisa jadi mumpuni. Maka cara instan dan pragmatis yang bisa dilakukan dalam mengatasi pandemi Covid-19 adalah bekerja sama dengan Sinovac, perusahaan vaksin asal Cina.

Sepanjang pemerintahan rezim ini, Indonesia memang akrab dengan Cina. Hingga segala yang berbau impor hampir didominasi Cina, dari bahan pangan hingga tenaga kerja asing.

Vaksin memang obat yang dibutuhkan di masa pandemi seperti ini. Sejumlah negara juga sedang berlomba menemukan vaksin paling tepat untuk Covid-19. Tak terkecuali bagi Sinovac asal Cina. Hanya saja, vaksin di pusaran kapitalisme bukan sekadar berlomba menemukan obat paling ampuh.

Dorongan pembuatan vaksin tak lebih untuk meraup untung sebanyak mungkin. Jika sebuah perusahaan berhasil membuat vaksin dan efektif mengatasi suatu pandemi penyakit, maka negara lain juga berharap mendapat vaksin yang sama.

Cara mendapatkannya tidaklah gratis. Negara harus beli. Jika mayoritas negara di dunia membeli, berapa banyak keuntungan yang diperoleh negara produsen vaksin? Pada akhirnya, pembuatan vaksin tak lagi murni untuk penyelamatan jiwa manusia. Sebagaimana adagium abadi kapitalisme, No Free Lunch.

Jadi, kerja sama Sinovac-Bio Farma bukan sekadar keuntungan teknologi atau untuk penyelamatan jiwa. Ada rasa bisnis di dalamnya. Terkait itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, muncul polemik terkait label halal vaksin corona buatan Negeri Tirai Bambu tersebut. MUI berharap bahan baku utama pembuatan vaksin berbahan yang halal.[]


Oleh: Ahsani Ashri, S.Tr.Gz 
(Nutritionist, Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar